Jakarta, Kompassindonews – BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum<\/p>\n
dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan Skrining Riwayat Kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum tahun 2024. Hal ini ditandai dengan
\nditerbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi
\nPemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir
\noleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan
\nOptimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas
\nPenyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.<\/p>\n
Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah
\ndaerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati\/Wali kota memastikan agar KPU dan BAWASLU
\nprovinsi\/kabupaten\/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas
\npenyelenggara pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Begitu
\npula dangan KPU dan BAWASLU akan memastikan seluruh subordinat dibawahnya untuk
\nmelakukan Skrining Riwayat Kesehatan.
\nSEB ini ditantangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan
\nUmum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama
\nBPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI
\nMoeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20\/11).<\/p>\n
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, Skrining Riwayat
\nKesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program
\nJaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mengetahui
\npotensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit.<\/p>\n
\u201dTentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam
\nkategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,\u201d kata Ghufron.<\/p>\n
Ghufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko
\npenyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum. Namun bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan
\nJKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas
\nKesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.<\/p>\n
Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap
\nstatus petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.<\/p>\n
Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum
\nmenjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan
\ndirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)\/mandiri
\natau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.<\/p>\n
Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun
\nmaka pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan
\nketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan
\npetugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Ghufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan Skrining Riwayat
\nKesehatan melalui tautan https:\/\/webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs\ufffekesehatan.go.id\/. BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS
\nKesehatan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan
\nBAWASLU.<\/p>\n
BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining
\nRiwayat Kesehatan Petugas Pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.<\/p>\n
\u201dHasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih
\ndapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah
\nterlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,\u201d tambah Ghufron.<\/p>\n
Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan
\nkepesertaan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk
\nsemester I Tahun 2023. Sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining
\nriwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta.<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan, ini
\nadalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal
\napabila ada dalam kondisi yang kurang baik\/berisiko sakit dan sudah siap dengan
\npenanganannya.<\/p>\n
\u201dNegara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Memikirkan sejak awal dan menjaga
\nkesehatan dan keselamatan petugas pemilu. Jangan sampai kita mengulang kejadian di tahun sebelumnya. Dengan adanya Skrining Riwakat Kesehatan kami berharap apabila
\nterjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih diantisipasi,\u201d kata Moeldoko.<\/p>\n
Sementara itu Kepala BAWASLU, Rahmat Bagja, mengungkapkan apresiasinya terhadap
\nupaya Pemerintah dalam hal ini KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan KPU.
\nIni merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak
\ndiinginkan khususnya yang menyangkut keselamatan para petugas pemilu.<\/p>\n
\u201dIni juga menepis isu hoax terkait pemilu. Kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat,
\nhampir lebih dari 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas
\nyang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,\u201d kata Rahmat.<\/p>\n
Senada dengan BAWASLU, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna, mengungkapkan dukungan KSP, Kementerian Dalam Negeri, BAWASLU dan BPJS Kesehatan atas kepedulian Negara untuk melindungi petugas pemilu yang akan bekerja keras dalam proses demokrasi lima tahunan ini.<\/p>\n
\u201dHasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan
\nSEB ini diharapkan menjadi langkat nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas pemilu,\u201d kata Nanang.<\/p>\n
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran,
\nmengungkapkan dukungannya terhadap SEB ini. Kemendagri melalui pemerintah daerah akan memastikan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan ini dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam memastikan kepesertaan JKN petugas pemilu dalam keadaan aktif. (Fadiel\/rill)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Kompassindonews – BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11251,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-metropolitan"],"yoast_head":"\n