Yogyakarta – Kompassindonesianews.com, Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, kembali mengadakan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di Gedung PDHI Yogyakarta pada hari Rabu (6\/12\/2023).<\/p>\n
” Acara tersebut mengusung tema ” Rakyat menuntut,pemakzulan Presiden Joko Widodo acara ini dikemas dalam bentuk dialog kebangsaan.<\/p>\n
” Kegiatan ini merupakan sosialisasi dan konsolidasi Petisi 100, kegiatan ini juga dihadiri berbagai tokoh nasional dan Daerah yang tergabung bersama para pendukung dari kalangan ulama, cendekiawan,purnawirawan, emak- emak, kalangan aktivis dan sejumlah mahasiswa.<\/p>\n
” Turut hadir sebagai pembicara yaitu, mantan Kasad Jenderal TNI Purn, Tyasno Sudarso, Prof Dr.Zainal Arifin Muchtar Guru Besar UGM, Dr.M.Taufiq Dosen UNS, KH Syukri Fadholi, Ketua FUI DIY, Gielbran M Noor, Ketua BEM UGM, M.Rizal Fadillah dan Dr.Marwan Batubara dari Petisi 100.<\/p>\n
” KH.Syukri Fadholi selaku Ketua FUI DIY, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.<\/p>\n
” Serta ajakan kepada rakyat secara konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah, TAP MPR nomor VI\/MPR\/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara Pasal 7a UUD 1945 yang mengatur tentang pemakzulan Presiden, “ujarnya.<\/p>\n
” Kenapa ada 10 alasan mengapa pemakzulan terhadap Presiden di lakukan, yang di sampaikan melalui Petisi 100 pada tanggal 20 Juli 2023 di Gedung MPR RI.<\/p>\n
” Hal ini semakin relevan setelah memperhatikan adanya pelanggaran – pelanggaran konstitusional baru yang di lakukan Pemerintah saat ini.<\/p>\n
“:Dalam orasinya beberapa tokoh yang hadir menyebutkan, Pemerintah saat ini jelas terlibat dalam intervensi dan nepotisme kepada adik iparnya yaitu Anwar Usman selaku Ketua MK melalui sidang Majelis Kehormatan MK memutuskan telah terjadinya pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman.<\/p>\n
” Sehingga di berhentikan oleh Makamah Kehormatan MK, karena telah merekayasa putusan MK nomor 90\/2023 guna meloloskan keponakannya.<\/p>\n
” Ini jelas – jelas melanggar Pasal 22 UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.<\/p>\n
” Menurutnya dengan pelanggaran ini, Petisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Joko Widodo, Anwar Usman dan Gibran.<\/p>\n
” Lebih lanjut dikatakan bahwa, dari pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo secara terang benderang jelas adanya keterlibatan Presiden melakukan intervensi terhadap keputusan KPK sehingga kemudian merevisi UU KPK untuk memperlemah KPK dengan diadakannya SP3.<\/p>\n
” Dan menjadikan lembaga rasuah itu berada dibawah Presiden, pegawainya pun menjadi ASN.<\/p>\n
” Hal ini sangat mencederai semangat untuk pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme ( KKN ), kemudian melakukan kembali intervensi melalui nepotisme kepada adik iparnya di MK tentu hal ini merusak martabat lembaga MK itu sendiri.<\/p>\n
” Dalam diskusi kali ini juga mendukung, Gubernur DIY bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Daerah Khusus yang berakar sejarah dan diatur oleh UUD 1945.<\/p>\n
” Mempermasalahkan status Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan perlawanan terhadap konstitusi.<\/p>\n
” Petisi 100 sebagai penegak kedaulatan rakyat, berkewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara ini wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. ( Joni )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Yogyakarta – Kompassindonesianews.com, Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, kembali mengadakan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11746,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-metropolitan"],"yoast_head":"\n