Kompasindonesianews.com<\/p>\n
OKU Selatan, Jakarta – Kemerdekaan pers di Indonesia sejauh ini belum dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Indonesia.<\/p>\n
Hal ini diungkapkan Penulis buku bertajuk ‘Kemerdekaan Pers, Dari Perspektif Hukum dan HAM’, karangan Dr. Ibnu Madjah, S.H, M.H.<\/p>\n
Ibnu Madjah mengungkapkan dalam acara ‘Talk Show dan Bedah Buku: Kemderekaan Pers’ yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 9 September 2022.<\/p>\n
Bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri dan pemandu dalam kegiatan ini yaitu, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono.<\/p>\n
Jodhi mematik diskusi agar menjadi hidup, meminta agar Ibnu Madjah sebagai penulis buku, mengutarakan paparannya terkait kebebasan pers dan kompetensi media massa di tanah air.<\/p>\n
Atas dasar itu, Ibnu menyatakan masyarakat yang akan menilai kompetensi media massa sebagai pilar ke-4 atau media yang ingin merusak tatanan kebangsaan Indonesia.<\/p>\n
“Kita harus refleksi kan apakah pers cermin kedaulatan rakyat, seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 28, yang diejawantahkan oleh UU Pers,” tambahnya.<\/p>\n
Menurut Ibnu, Dewan Pers harus mengambil bagian dalam tanggung jawab membina masyarakat pers, sesuai pasal 1 ayat 1 UU Pers Nomor 40\/1999.<\/p>\n
Karena Dewan Pers sejauh ini hanya mengurusi kepentingan pers nasional dibandingkan kehidupan pers yang menyeluruh.<\/p>\n
Panelis lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dr. H. Ace Hasan Syadzily menyatakan pers sebagai pikar ke-4 harus dipertahankan.<\/p>\n
“Sebagai kontrol masyarakat terhadap tiga pilar lainnya, kehidupan dan kebebasan pers harus dikawal oleh seluruh elemen bangsa,” papar Ace.<\/p>\n
“Saya menilai pers yang saat ini telah berkembang di dunia digital, khususnya media online, harus menjadi yang terdepan dalam penyampai informasi ke masyarakat,’ tambahnya.<\/p>\n
Seiring dengan itu panelis lainnya, yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H, menilai kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan masyarakat.<\/p>\n
Meski demikian Andi yang juga hakim agung ini menilai, penerapan sengketa pers harus Kalau UU Pers tidak mengatur pidana, sehingga harus dicermati mana yang Lex spesialis derogat Lex generalis..<\/p>\n
“Saya mengartikan, bahwa penyelesaian kasus-kasus menyangkut karya jurnalistik harus menerapkan penyelesaian melalui UU Pers 40\/1999,” ungkap Andi.<\/p>\n
Selain itu Andi menjelaskan Mahkamah Agung telah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 13\/2008, sebagai penata hukum dapat diterapkan dalam praktik pengadilan terhadap pers yang berkonflik dengan hukum.<\/p>\n
Andi menilai, UU pers diatur kondisi penghalang-halangan terhadap fungsi pers, namun terkait ketentuan yang menyangkut tugas pers dan pidana: Diarahkan dengan menggunakan aturan ketentuan perundang-undangan yang ada.<\/p>\n
“SEMA 13\/2008 pada pokoknya menyatakan: … Dalam penanganan\/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar\/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers…”<\/p>\n
Beberapa hal yang patut mendapat perhatian dari SEMA, menurut Andi, yakni:<\/p>\n
1. Dalam menghadapi sengeketa pers, penting mendengarkan keterangan ahli di bidang pers.
\n2. Ahli yang didengar keterangannya di persidangan tidak harus dari unsur pers, tetapi dapat orang\/ahli dari luar Dewan Pers.<\/p>\n
Sehingga Andi menilai setiap pihak harus menghormati UU Pers sebagai aturan spesialis menata kebebasan pers Indonesia.”””(Rani)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kompasindonesianews.com OKU Selatan, Jakarta – Kemerdekaan pers di Indonesia sejauh ini belum dirasakan kemanfaatannya oleh…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2123,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-2122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"yoast_head":"\n