<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG-20250409-WA01421-250x190.jpg\")
<\/p>\n
<\/p>\n
Penyegelan ini pun menguak dugaan praktik mafia perizinan yang melibatkan oknum aparat pemerintah di tingkat kelurahan. Agus, Ketua RT setempat, mengaku tidak mengetahui bahwa papan izin yang dipasang adalah palsu. Ia menyebut nama Dede Rukmana, Kepala Satpol PP Kelurahan Tegal Alur, sebagai pihak yang menyerahkan papan izin tersebut.<\/p>\n
\u201cSetahu saya, izin diurus langsung oleh pemilik bangunan. Tapi dulu yang menyerahkan papan izinnya itu Bang Dede dari Satpol PP,<\/strong><\/em>\u201d kata Agus, Minggu (13\/4\/2025).<\/p>\n Namun saat dikonfirmasi, Dede Rukmana membantah terlibat dalam proses perizinan. Ia mengklaim hanya diminta tolong untuk mencetak papan tersebut atas permintaan pemilik bangunan (Halim), dan menyebut pencetakan dilakukan oleh staf Citata Kecamatan Kalideres.,\u201d ujar Dede.<\/p>\n <\/p>\n Kasus ini memicu reaksi keras dari pengamat kebijakan publik dan akademisi Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., yang menyebut lemahnya pengawasan dan adanya dugaan kolusi antara pemilik bangunan dan oknum pejabat di lingkup Satpol PP dan Citata Jakarta Barat.<\/p>\n \u201cIni bukan sekadar kasus pelanggaran administratif. Ini bentuk nyata dari budaya korupsi struktural dalam sistem perizinan. Ada lingkaran kotor yang melibatkan oknum pejabat dalam memfasilitasi bangunan ilegal,\u201d<\/strong><\/em> ujar Awy, Selasa (15\/4\/2025).<\/p>\n Menurutnya, penyegelan hanyalah langkah reaktif. Selama tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan dan pejabat yang terlibat, persoalan semacam ini akan terus berulang.<\/p>\n \u201cGubernur DKI yang baru harus turun tangan langsung. Ini saatnya membersihkan aparat yang bermain proyek dan menghambat pembangunan kota. Reformasi birokrasi jangan hanya jadi slogan,<\/strong><\/em>\u201d tegasnya.<\/p>\n Awy menambahkan, kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan di tingkat daerah. Tak hanya merugikan tata ruang kota dan estetika lingkungan, praktik pemalsuan izin juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.<\/p>\n Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh, tidak hanya kepada pemilik bangunan, tetapi juga terhadap seluruh jajaran terkait yang diduga terlibat. Skandal ini menjadi bukti bahwa transparansi dan integritas masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam tata kelola pembangunan ibu kota.*\u00a0 \u00a0 \u00a0(Tim<\/strong><\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JAKARTA ,Kompassindonesianews.com,\u2013 Praktik ilegal kembali mencoreng wajah penataan kota Jakarta. Belasan bangunan ruko…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29171,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[19,5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-29168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-hukum"],"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG-20250409-WA0143-250x190.jpg\")
<\/p>\n