<\/p>\n
JAKARTA<\/strong><\/span> –kompassidonenews<\/span>\u2013<\/strong> Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI.<\/p>\n Pertemuan yang digelar di Senayan, Senin (5\/5\/2025), ini bertujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan media terkait revisi UU Penyiaran, terutama menyangkut regulasi konten multiplatform dan digital.<\/strong><\/em><\/p>\n Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa revisi UU ini harus menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.<\/strong><\/span><\/p>\n \u201cJangan sampai pengawasan media berubah menjadi sensor yang membungkam kebebasan berekspresi,\u201d tegas Zulmansyah Sekedang didampingi Sekjen Wina Armada Sukardi dan sejumlah pengurus PWI<\/strong><\/span>.<\/p>\n Komisi I DPR RI: RUU Penyiaran Harus Adaptif, Bukan Membatasi<\/strong><\/p>\n Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran tidak ingin membuat regulasi yang kaku.<\/strong><\/em><\/p>\n \u201cKami ingin mendengar langsung dari para pelaku media seperti PWI, AJI, dan AVISI. RUU ini harus menjawab tantangan industri penyiaran modern tanpa mengabaikan prinsip kebebasan pers,<\/span><\/strong>\u201d ujarnya.<\/p>\n Dave menambahkan, DPR berkomitmen untuk menampung seluruh masukan sebelum RUU dibahas lebih lanjut. Poin krusial yang menjadi perhatian antara lain<\/strong>:<\/p>\n Potensi tumpang tindih dengan UU Pers No. 40\/1999.<\/strong><\/span> Dalam paparannya, PWI Pusat menyoroti beberapa pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan pers:<\/strong><\/p>\n Pasal 27 tentang kewenangan pengawasan konten yang multitafsir.<\/span><\/strong> AJI dan AVISI Desak Perlindungan Konten Kreator Digital<\/strong><\/p>\n Tak hanya PWI, perwakilan AJI dan AVISI juga menyampaikan kekhawatiran serupa.<\/strong><\/em> \u201cPlatform digital berkembang pesat. Regulasi harus fleksibel, bukan menghambat inovasi,\u201d kata perwakilan AVISI.<\/em><\/strong><\/p>\n Sementara itu, AJI menegaskan bahwa UU Penyiaran tidak boleh digunakan untuk membatasi pemberitaan kritis.<\/strong><\/p>\n \u201cKami menolak segala bentuk kriminalisasi jurnalis dengan dalih pelanggaran penyiaran<\/strong><\/em>,\u201d tegas perwakilan AJI.<\/strong><\/p>\n Arah Revisi RUU Penyiaran: Perlindungan Publik vs Kebebasan Pers<\/span><\/strong><\/p>\n Komisi I DPR RI berjanji akan mempertimbangkan semua masukan sebelum RUU dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja).<\/strong><\/span><\/p>\n Beberapa poin yang akan menjadi fokus:<\/strong><\/span><\/p>\n \u2705 Menghindari tumpang tindih regulasi antara UU Penyiaran dan UU Pers.<\/strong><\/span><\/p>\n \u2705 Memastikan perlindungan kebebasan pers sambil menjaga etika jurnalistik.<\/strong><\/span><\/p>\n \u2705 Mengakomodir perkembangan teknologi tanpa over-regulasi.<\/strong><\/span><\/p>\n Akankah RUU Penyiaran Jadi Ancaman Atau Solusi<\/strong>?<\/p>\n Pertemuan ini menjadi babak awal perdebatan panjang tentang masa depan regulasi media di Indonesia<\/em><\/strong>.<\/p>\n Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi publik dari konten berbahaya, di sisi lain, jurnalis dan kreator khawatir RUU ini akan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi<\/strong>.<\/p>\n \u201cKami akan terus memantau proses revisi ini. PWI siap kembali memberikan masukan jika diperlukan,\u201d ucap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengingatkan.<\/span><\/strong><\/p>\n Sementara itu, Komisi I DPR RI memastikan akan membuka ruang dialog lanjutan sebelum RUU disahkan. \u201cKami ingin hasil akhirnya adil bagi semua pihak<\/span><\/strong>,\u201d pungkas Dave Laksono.<\/strong><\/span><\/p>\n Red\/Dms<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JAKARTA –kompassidonenews\u2013 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30229,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[19,3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-30228","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional"],"yoast_head":"\n
\nPengaturan konten digital yang dinilai terlalu intervensif.<\/strong><\/span>
\nKewenangan berlebihan lembaga pengawas yang bisa mengancam independensi media.<\/strong><\/span>
\nCatatan Kritis PWI: Ancaman Sensor dan Pembatasan Ruang Redaksi<\/strong><\/span><\/p>\n
\nPasal 35 yang mewajibkan media menyensor konten \u201cbermasalah\u201d tanpa definisi jelas.<\/span><\/strong>
\nPasal 42 yang memberi kewenangan besar pada negara dalam pencabutan izin siaran.<\/span><\/strong>
\nBACA JUGA PWI Banten Akan Menggelar KLW<\/span><\/strong>
\nPowered by Inline Related Posts<\/span><\/strong>
\n\u201cJika tidak hati-hati, RUU ini bisa menjadi alat represi baru,\u201d tegas Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. \u201cKami minta DPR memastikan UU ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip kemerdekaan pers.\u201d<\/span><\/strong><\/p>\n
\nMereka menekankan bahwa RUU Penyiaran harus melindungi konten kreator digital tanpa membebani dengan regulasi berlebihan.<\/strong><\/em><\/p>\n