{"id":53815,"date":"2026-06-12T11:43:46","date_gmt":"2026-06-12T04:43:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?p=53815"},"modified":"2026-06-12T11:43:46","modified_gmt":"2026-06-12T04:43:46","slug":"gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/","title":{"rendered":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3"},"content":{"rendered":"

Kupang, 12 Juni 2026<\/span> , Kompassindonesianews.com<\/span> Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menilai keberhasilan Polda NTT menyelamatkan 20 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah kemanusiaan yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh menutupi persoalan mendasar yang hingga kini belum terjawab, yakni belum terungkapnya aktor intelektual, pemodal, dan jaringan utama perdagangan orang yang selama bertahun-tahun menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai korban eksploitasi.<\/strong><\/p>\n

Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani F. U. Laiya, mengatakan publik tidak boleh terjebak dalam euforia penangkapan pelaku lapangan semata, sementara para pihak yang diduga mengendalikan dan menikmati keuntungan dari bisnis perdagangan manusia masih belum tersentuh proses hukum.<\/strong><\/p>\n

“Pertanyaan mendasar yang harus dijawab Polda NTT adalah mengapa korban TPPO terus berdatangan setiap bulan melalui Bandara El Tari Kupang. Mengapa NTT tetap menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar korban perdagangan orang di Indonesia. Jika pelaku lapangan terus ditangkap tetapi korban terus bermunculan, maka ada persoalan yang lebih besar yang belum berhasil dibongkar,” tegas Andraviani.<\/strong><\/p>\n

Menurut GMKI, realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan TPPO di NTT bukan semata-mata tindakan individu, melainkan bagian dari sindikat yang bekerja secara terorganisir, sistematis, dan memiliki jaringan yang kuat dari tingkat desa hingga daerah tujuan penempatan pekerja migran.<\/strong><\/p>\n

Setiap korban perdagangan orang, lanjut GMKI, bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang kehilangan hak, martabat, masa depan, bahkan nyawa akibat praktik eksploitasi yang terus berlangsung. Banyak korban dipulangkan dalam kondisi trauma, sementara tidak sedikit yang kembali ke kampung halaman dalam peti jenazah.<\/strong><\/p>\n

GMKI menilai bahwa hingga saat ini publik belum melihat langkah yang cukup progresif untuk membongkar jaringan utama perdagangan orang di NTT. Penanganan kasus masih cenderung berfokus pada perekrut atau pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan pemodal yang diduga berada di balik jaringan tersebut belum terungkap secara menyeluruh.<\/strong><\/p>\n

Sorotan GMKI juga tertuju pada sejumlah kasus TPPO yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sepanjang tahun 2025. Menurut GMKI, penghentian perkara-perkara tersebut menimbulkan pertanyaan serius yang harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat.<\/strong><\/p>\n

Dalam praktik hukum pidana, suatu perkara pada umumnya tidak akan sampai pada tahap penetapan tersangka apabila penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup. Karena itu, publik berhak mempertanyakan alasan penghentian sejumlah perkara TPPO yang sebelumnya telah melalui proses penyidikan dan penetapan tersangka.<\/strong><\/p>\n

“Jika sejak awal alat bukti dianggap tidak cukup, mengapa perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan melahirkan penetapan tersangka. Sebaliknya, jika alat bukti telah memenuhi syarat, maka alasan penghentian perkara harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum,” ujar Andraviani.<\/strong><\/p>\n

GMKI Cabang Kupang secara khusus menyoroti sejumlah kasus TPPO yang berkaitan dengan jaringan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Batam, Maumere, Sumba Timur hingga Kabupaten Kupang yang sebelumnya berujung pada penghentian penyidikan. Menurut GMKI, kasus-kasus tersebut perlu ditinjau kembali secara komprehensif untuk memastikan tidak adanya aktor utama, pemodal, maupun pengendali jaringan perdagangan orang yang lolos dari proses hukum.<\/strong><\/p>\n

GMKI menilai bahwa pola perdagangan orang yang terjadi di NTT tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan lintas daerah yang terhubung dari wilayah perekrutan, penampungan, pengiriman hingga daerah tujuan. Oleh karena itu, setiap penghentian perkara harus diuji secara transparan untuk memastikan seluruh rantai kejahatan telah diungkap dan tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan.<\/strong><\/p>\n

“Jangan sampai yang diproses hanya perekrut atau kaki tangan di lapangan, sementara pihak-pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari praktik perdagangan manusia justru tidak tersentuh. Negara harus memastikan bahwa setiap kasus TPPO ditelusuri hingga ke aktor intelektual dan jaringan utamanya,” tegas Andraviani.<\/strong><\/p>\n

Menurut GMKI, peninjauan kembali terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan jaringan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Batam, Maumere, Sumba Timur hingga Kabupaten Kupang menjadi penting karena dapat membuka fakta-fakta baru mengenai pola kerja sindikat perdagangan orang yang selama ini beroperasi di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut juga diperlukan untuk menjawab keresahan publik sekaligus memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban.<\/strong><\/p>\n

GMKI menegaskan bahwa kritik terhadap SP3 bukanlah bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penegakan hukum yang akuntabel. Terlebih, TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat NTT.<\/strong><\/p>\n

Menurut GMKI, penghentian perkara tidak boleh dipahami sebagai tindakan administratif semata. Setiap keputusan SP3 dalam kasus TPPO harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial karena berkaitan langsung dengan upaya negara membongkar jaringan perdagangan manusia yang lebih besar.<\/strong><\/p>\n

“Yang menjadi persoalan bukan semata-mata ada atau tidak adanya SP3. Persoalannya adalah apakah penghentian perkara tersebut justru menghambat pengungkapan jaringan utama perdagangan orang. Faktanya, meskipun sejumlah perkara dihentikan, arus korban TPPO dari NTT hingga hari ini tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa akar persoalan belum tersentuh,” katanya.<\/strong><\/p>\n

GMKI menilai kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa NTT sedang menghadapi darurat kemanusiaan. Setiap bulan korban terus diberangkatkan, dieksploitasi, dipulangkan dalam kondisi trauma, bahkan meninggal dunia. Sementara itu, para pelaku utama diduga masih bebas menjalankan bisnis haram yang menjadikan masyarakat NTT sebagai komoditas ekonomi.<\/strong><\/p>\n

Atas kondisi tersebut, GMKI Cabang Kupang mendesak:<\/strong>
\n1. Kapolda NTT membuka kembali seluruh kasus TPPO yang telah dihentikan melalui SP3 dan melakukan gelar perkara secara terbuka kepada publik.<\/strong><\/p>\n

2. Membentuk tim investigasi khusus untuk membongkar aktor intelektual, pemodal, dan jaringan utama sindikat perdagangan orang di NTT.<\/strong><\/p>\n

3. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penanganan kasus TPPO yang pernah ditangani Polda NTT dalam lima tahun terakhir.<\/strong><\/p>\n

4. Mengusut dugaan keterlibatan oknum-oknum yang membekingi praktik perdagangan orang.<\/strong><\/p>\n

5. Menetapkan pemberantasan TPPO sebagai agenda prioritas yang berorientasi pada pembongkaran jaringan, bukan sekadar penangkapan pelaku lapangan.<\/strong><\/p>\n

6. Mendesak Kapolri melakukan audit menyeluruh terhadap Kapolda NTT, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT terkait penanganan serta penghentian kasus-kasus TPPO melalui SP3 sepanjang tahun 2025.<\/strong><\/p>\n

GMKI menilai audit dari Mabes Polri penting dilakukan untuk memastikan setiap penghentian perkara telah sesuai dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas hukum. Audit juga diperlukan untuk menjawab keraguan publik serta memastikan tidak adanya hambatan dalam upaya membongkar jaringan perdagangan orang yang lebih besar.<\/strong><\/p>\n

“Kapolri harus turun tangan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai penghentian sejumlah kasus TPPO justru memperkuat persepsi publik bahwa ada jaringan besar yang belum tersentuh hukum. Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada ruang bagi impunitas dalam kejahatan perdagangan orang,” tegas Andraviani.<\/strong><\/p>\n

GMKI Cabang Kupang menegaskan bahwa keberhasilan menyelamatkan korban tidak akan pernah cukup apabila para dalang perdagangan manusia tetap bebas. Keadilan tidak hanya diukur dari jumlah korban yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari keberhasilan negara menyeret para pelaku utama ke hadapan hukum.<\/strong><\/p>\n

“Jika aktor intelektual tidak dibongkar, maka NTT akan terus menjadi pasar manusia. Bandara El Tari akan terus menjadi pintu keluar-masuk korban. Dan setiap bulan rakyat NTT akan kembali menyaksikan anak-anak daerah ini diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang,” pungkas Andraviani.<\/strong><\/p>\n

GMKI menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan sekadar kejahatan hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu hingga menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kupang, 12 Juni 2026 , Kompassindonesianews.com Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menilai keberhasilan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":53816,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[19,21],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-53815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah"],"yoast_head":"\nGMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Kupang, 12 Juni 2026 , Kompassindonesianews.com Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menilai keberhasilan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"KompassIndonesiaNews.com\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-06-12T04:43:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG-20260612-WA0124.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"840\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"840\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"KompassIndonesiaNews\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"KompassIndonesiaNews\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\"},\"author\":{\"name\":\"KompassIndonesiaNews\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353\"},\"headline\":\"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3\",\"datePublished\":\"2026-06-12T04:43:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-12T04:43:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\"},\"wordCount\":1124,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Berita\",\"Daerah\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\",\"name\":\"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-06-12T04:43:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-12T04:43:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews.com\",\"description\":\"Sarana Berita Faktual dan Berimbang\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews.com\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg\",\"width\":1476,\"height\":275,\"caption\":\"KompassIndonesiaNews.com\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png\",\"caption\":\"KompassIndonesiaNews\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\"],\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com","og_description":"Kupang, 12 Juni 2026 , Kompassindonesianews.com Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menilai keberhasilan...","og_url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/","og_site_name":"KompassIndonesiaNews.com","article_published_time":"2026-06-12T04:43:46+00:00","og_image":[{"width":840,"height":840,"url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG-20260612-WA0124.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"KompassIndonesiaNews","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"KompassIndonesiaNews","Estimasi waktu membaca":"7 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/"},"author":{"name":"KompassIndonesiaNews","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353"},"headline":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3","datePublished":"2026-06-12T04:43:46+00:00","dateModified":"2026-06-12T04:43:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/"},"wordCount":1124,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization"},"articleSection":["Berita","Daerah"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/","name":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3 - KompassIndonesiaNews.com","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website"},"datePublished":"2026-06-12T04:43:46+00:00","dateModified":"2026-06-12T04:43:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/06\/12\/gmki-kupang-kapolda-ntt-belum-menyentuh-aktor-intelektual-tppo-desak-kapolri-diminta-audit-penanganan-kasus-yang-di-sp3\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"GMKI Kupang: Kapolda NTT Belum Menyentuh Aktor Intelektual TPPO, Desak Kapolri Diminta Audit Penanganan Kasus yang Di-SP3"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/","name":"KompassIndonesiaNews.com","description":"Sarana Berita Faktual dan Berimbang","publisher":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization","name":"KompassIndonesiaNews.com","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg","contentUrl":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg","width":1476,"height":275,"caption":"KompassIndonesiaNews.com"},"image":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353","name":"KompassIndonesiaNews","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png","contentUrl":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png","caption":"KompassIndonesiaNews"},"sameAs":["https:\/\/kompassindonesianews.com"],"url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53815"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53817,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53815\/revisions\/53817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53815"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=53815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}