{"id":65675,"date":"2026-10-26T14:44:46","date_gmt":"2026-10-26T07:44:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?p=65675"},"modified":"2026-10-26T14:44:46","modified_gmt":"2026-10-26T07:44:46","slug":"gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/","title":{"rendered":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS"},"content":{"rendered":"

BENGKULU<\/span> \u2013 Kompassindonesianews.Com<\/span> Kuasa Hukum pelapor, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., mempertanyakan dasar penghentian penyidikan atau SP3 dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sekitar 1,5 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik keluarga almarhum Saut Sitorus di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.<\/strong><\/p>\n

Hal tersebut disampaikan dalam Gelar Perkara Khusus yang digelar di Polda Bengkulu, Senin (26\/10\/2026).<\/strong><\/p>\n

Perkara tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP\/B\/20\/III\/2024\/SPKT\/Polres Bengkulu Tengah\/Polda Bengkulu, tertanggal 11 Maret 2024, dengan pelapor Rollina Br Pangaribuan dan terlapor Zaharip alias Boyon.<\/strong><\/p>\n

Sebelumnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada 13 Februari 2026 dengan alasan perkara dinilai tidak cukup bukti.<\/strong><\/p>\n

Namun, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya menilai masih terdapat sejumlah fakta dan alat bukti yang seharusnya dapat diperiksa serta dinilai secara menyeluruh.<\/strong><\/p>\n

Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3<\/strong><\/p>\n

Ganda Putra Marbun mengatakan, pihaknya mempertanyakan bagaimana seluruh alat bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya SP3.<\/strong><\/p>\n

Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya didasarkan pada dugaan atau pengakuan sepihak. Pihak pelapor mengklaim telah menyerahkan sejumlah alat bukti, antara lain keterangan saksi, dokumen terkait penguasaan dan kepemilikan kebun, barang bukti, serta bukti elektronik berupa rekaman video dan foto.<\/strong><\/p>\n

\u201cPertanyaan mendasar kami adalah, apabila penyidik menyatakan perkara ini tidak cukup bukti, lalu bagaimana penyidik mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diperoleh dan diserahkan dalam proses penyidikan? Apakah seluruhnya sudah diperiksa, diuji, dan dinilai secara objektif?\u201d ujar Ganda.<\/strong><\/p>\n

Ada Barang Bukti Sekitar 1,5 Ton TBS<\/strong><\/p>\n

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam gelar perkara adalah keberadaan barang bukti berupa TBS kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 kilogram.<\/strong><\/p>\n

Barang bukti tersebut disebut diamankan dalam peristiwa pada 20 April 2021. Karena sifat TBS yang mudah rusak, berdasarkan keterangan pihak pelapor, buah tersebut kemudian dijual atas arahan penyidik.<\/strong><\/p>\n

Hasil penjualan disebut mencapai Rp2.565.000 dan kemudian diamankan serta disita sebagai pengganti barang bukti.<\/strong><\/p>\n

Selain itu, pihak pelapor menyebut terdapat rekaman video dan dokumentasi foto yang memperlihatkan situasi di lokasi kebun, keberadaan terlapor, buah sawit yang telah dipanen, hingga proses pengamanan.<\/strong><\/p>\n

Menurut pihak kuasa hukum, rekaman tersebut juga memuat pernyataan terlapor mengenai pengambilan buah kelapa sawit.<\/strong><\/p>\n

Karena itu, kuasa hukum meminta agar bukti elektronik tersebut diperiksa secara menyeluruh, termasuk aspek keaslian, keutuhan, serta keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.<\/strong><\/p>\n

Persoalan Tanah Dinilai Perlu Dipisahkan dari Kepemilikan Tanaman<\/strong><\/p>\n

Selain alat bukti, kuasa hukum juga menyoroti persoalan mengenai dasar penguasaan tanah yang disebut digunakan terlapor untuk membenarkan tindakan pemanenan buah kelapa sawit.<\/strong><\/p>\n

Ganda menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif, termasuk dengan memperhatikan konsep asas pemisahan horizontal, yakni pemisahan antara hak atas tanah dengan kepemilikan tanaman yang berada di atas tanah.<\/strong><\/p>\n

Menurut pihak pelapor, klaim atau penguasaan terhadap tanah tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai siapa yang memiliki tanaman maupun hasil buah kelapa sawit yang menjadi objek perkara.<\/strong><\/p>\n

Pihak pelapor juga menyerahkan surat keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-106\/PJ.02\/2026 tertanggal 16 Juli 2026 terkait masa penerbitan dan masa berlaku meterai tempel nominal Rp1.000.<\/strong><\/p>\n

Menurut kuasa hukum, surat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tanggal dokumen yang digunakan terlapor sebagai bagian dari Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1987.<\/strong><\/p>\n

Atas hal tersebut, pihak pelapor meminta agar aspek autentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut turut didalami.<\/strong><\/p>\n

Hadirkan Ahli Pidana dan Perdata<\/strong><\/p>\n

Dalam gelar perkara khusus tersebut, pihak pelapor juga menghadirkan pandangan akademisi sebagai pembanding dalam melihat persoalan hukum yang dipermasalahkan.<\/strong><\/p>\n

Dua ahli yang disebut dihadirkan yakni Dr. Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., ahli hukum pidana sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, serta Dr. Yanpiter Marpi, S.H., M.H., ahli hukum perdata sekaligus dosen Universitas Jakarta.<\/strong><\/p>\n

Pandangan ahli tersebut antara lain berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian, asas pemisahan horizontal, kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT), hubungan antara persoalan keperdataan dengan proses pidana, serta pertimbangan hukum dalam penerbitan SP3.<\/strong><\/p>\n

Minta Penyidikan Dievaluasi dan Dibuka Kembali<\/strong><\/p>\n

Melalui gelar perkara khusus, kuasa hukum pelapor berharap Polda Bengkulu dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyidikan yang sebelumnya dilakukan Polres Bengkulu Tengah.<\/strong><\/p>\n

Pihak pelapor meminta adanya penilaian kembali terhadap dasar penerbitan SP3, seluruh alat bukti yang telah diperoleh, dokumen yang digunakan sebagai dasar klaim penguasaan tanah, serta keterangan saksi-saksi yang dianggap mengetahui langsung peristiwa tersebut.<\/strong><\/p>\n

Jika dari hasil evaluasi ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan, pihak pelapor meminta agar perkara dapat dibuka kembali dan ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.<\/strong><\/p>\n

\u201cKami tidak meminta agar seseorang langsung dinyatakan bersalah tanpa melalui proses hukum. Kami hanya meminta agar perkara ini ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia,\u201d tegas Ganda.<\/strong><\/p>\n

Ia menambahkan, pihaknya tetap menghormati institusi Polri dan proses penegakan hukum yang berjalan. Namun, menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan serta meminta evaluasi terhadap suatu keputusan hukum.<\/strong><\/p>\n

\u201cPrinsipnya, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kami berharap Polda Bengkulu dapat memberikan perhatian serius terhadap perkara ini dan memastikan bahwa penghentian penyidikan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d pungkasnya.<\/strong><\/p>\n

Untuk diketahui, seluruh tudingan dan penilaian dalam pemberitaan ini merupakan keterangan serta pandangan dari pihak kuasa hukum pelapor dalam gelar perkara khusus. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan proses dan alat bukti yang sah.<\/strong><\/p>\n

Pewarta : Feronike(mimi)<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BENGKULU \u2013 Kompassindonesianews.Com Kuasa Hukum pelapor, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., mempertanyakan dasar penghentian penyidikan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":65676,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[19,21],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-65675","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah"],"yoast_head":"\nGelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BENGKULU \u2013 Kompassindonesianews.Com Kuasa Hukum pelapor, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., mempertanyakan dasar penghentian penyidikan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"KompassIndonesiaNews.com\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-10-26T07:44:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261026-WA0093.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"738\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"KompassIndonesiaNews\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"KompassIndonesiaNews\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\"},\"author\":{\"name\":\"KompassIndonesiaNews\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353\"},\"headline\":\"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS\",\"datePublished\":\"2026-10-26T07:44:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-26T07:44:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\"},\"wordCount\":859,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Berita\",\"Daerah\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\",\"name\":\"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-10-26T07:44:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-26T07:44:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews.com\",\"description\":\"Sarana Berita Faktual dan Berimbang\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews.com\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg\",\"width\":1476,\"height\":275,\"caption\":\"KompassIndonesiaNews.com\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353\",\"name\":\"KompassIndonesiaNews\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png\",\"caption\":\"KompassIndonesiaNews\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/kompassindonesianews.com\"],\"url\":\"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com","og_description":"BENGKULU \u2013 Kompassindonesianews.Com Kuasa Hukum pelapor, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., mempertanyakan dasar penghentian penyidikan...","og_url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/","og_site_name":"KompassIndonesiaNews.com","article_published_time":"2026-10-26T07:44:46+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":738,"url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261026-WA0093.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"KompassIndonesiaNews","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"KompassIndonesiaNews","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/"},"author":{"name":"KompassIndonesiaNews","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353"},"headline":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS","datePublished":"2026-10-26T07:44:46+00:00","dateModified":"2026-10-26T07:44:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/"},"wordCount":859,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization"},"articleSection":["Berita","Daerah"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/","name":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS - KompassIndonesiaNews.com","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website"},"datePublished":"2026-10-26T07:44:46+00:00","dateModified":"2026-10-26T07:44:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/2026\/10\/26\/gelar-perkara-khusus-di-polda-bengkulu-kuasa-hukum-pertanyakan-dasar-sp3-kasus-dugaan-pencurian-15-ton-tbs\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Dugaan Pencurian 1,5 Ton TBS"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#website","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/","name":"KompassIndonesiaNews.com","description":"Sarana Berita Faktual dan Berimbang","publisher":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#organization","name":"KompassIndonesiaNews.com","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg","contentUrl":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cropped-cropped-cropped-unnamed-file.jpg","width":1476,"height":275,"caption":"KompassIndonesiaNews.com"},"image":{"@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/477cbe3568f5858ec83748472556d353","name":"KompassIndonesiaNews","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png","contentUrl":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/WhatsApp_Image_2024-02-25_at_15.05.42-removebg-preview-96x96.png","caption":"KompassIndonesiaNews"},"sameAs":["https:\/\/kompassindonesianews.com"],"url":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65675"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65677,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65675\/revisions\/65677"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65676"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65675"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/kompassindonesianews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=65675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}