BONTANG|Kompassindonesianews.com – Pada Hari Sabtu (14/11/2026), Polemik status kepemilikan lahan eks-HOP 7 di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, terus bergulir dan memicu desakan transparansi dari berbagai elemen masyarakat. Pihak Yayasan Badak LNG diminta segera membuktikan serta memperlihatkan keabsahan fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) asli yang selama ini dijadikan dasar penguasaan aset seluas puluhan hektare tersebut.
Desakan ini muncul menyusul langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama tim gabungan yang memasang spanduk pengawasan aset negara di kawasan tersebut pada pertengahan November 2026.
Pemerintah mengklaim lahan tersebut telah kembali menjadi Tanah Negara setelah masa berlaku SHGB milik yayasan berakhir pada 2019 dan berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Namun, langkah tersebut menuai reaksi keras dari kelompok masyarakat, ahli waris, serta organisasi kemasyarakatan yang mendampingi warga. Koordinator warga sekaligus Ketua DPP ETH Kaltim, Andi Ansong, bersama tim kuasa hukum mempertanyakan dasar alas hak yang dimiliki yayasan sebelum sertifikat tersebut dinyatakan berakhir.
“Selama bertahun-tahun sengketa ini berjalan, pihak yayasan tidak pernah sekalipun memperlihatkan secara terbuka wujud fisik SHGB aslinya kepada masyarakat maupun pihak yang mengklaim hak garapan sejak 1984.
Jika memang sah secara hukum sejak awal, buktikan dan buka riwayat perolehannya,” tegas Andi Ansong dalam keterangannya.
Pihak DPP ETH Kaltim juga menekankan bahwa kajian hukum atau Legal Opinion (LO) yang dijadikan pegangan pemerintah daerah bukanlah sertifikat kepemilikan yang sah secara keperdataan. Mereka mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang, DJKN, dan pihak Yayasan Badak LNG untuk duduk bersama dan membuka warkah atau dokumen asal-usul penerbitan SHGB tersebut secara transparan.
Sebelumnya, DPRD Kota Bontang juga sempat menyoroti persoalan dokumen aset ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pihak legislatif menilai kehadiran manajemen puncak PT Badak LNG dan pengurus yayasan sangat krusial guna memperjelas kronologi riwayat tanah, termasuk bagaimana mekanisme pembebasan lahan dilakukan pada masa lampau.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP ETH Kaltim bersama warga dan kuasa hukum menyatakan tetap membuka ruang penyelesaian yang adil, namun meminta semua pihak mengedepankan pembuktian hukum yang sah di atas meja, bukan sekadar klaim sepihak di lapangan.
Apakah Anda ingin menambahkan jabatan spesifik untuk Andi Ansong (misalnya Ketua Umum atau Koordinator Lapangan) atau menyesuaikan kutipan langsung dari beliau.
Pewarta : Rudolf
Narasumber Rilis Berita : DPP Humas ETH Kaltim.
