BONTANG|Kompassindonesianews.com – 14 NOVEMBER 2026.
Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang Kalimantan Timur (DPP ETH Kaltim) mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan Pemerintah Kota Bontang terkait pemasangan lima spanduk bertuliskan bahwa tanah di kawasan HOP 7 berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Bontang.
Kepala Departemen Intelijen DPP ETH Kaltim, Edy Susanto, menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Bontang, khususnya mengenai dasar administrasi, kewenangan, serta mandat yang digunakan dalam pemasangan spanduk tersebut.
Menurut Edy, berdasarkan hasil penelusuran awal Tim Investigasi ETH Kaltim, diperoleh informasi bahwa DJKN belum memberikan instruksi maupun perintah kepada Pemkot Bontang untuk memasang spanduk pengawasan di lokasi HOP 7.
Tim investigasi juga menyampaikan bahwa DJKN belum melakukan verifikasi langsung terhadap objek tanah tersebut untuk memastikan apakah seluruh atau sebagian bidang tanah HOP 7 benar-benar merupakan aset negara.
“Ini yang menjadi pertanyaan serius kami. Apabila benar DJKN belum memberikan instruksi, belum mengeluarkan perintah pemasangan, bahkan belum melakukan verifikasi terhadap objek tanah HOP 7, atas dasar kewenangan siapa Pemerintah Kota Bontang memasang lima spanduk yang mencantumkan nama DJKN dan Pemerintah Kota Bontang?” tegas Edy Susanto.
Ia menegaskan, ETH Kaltim tidak mempersoalkan kewajiban pemerintah dalam menjaga dan mengamankan aset negara. Namun, setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur administrasi, dan dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
PEMKOT DIMINTA MEMBUKA DASAR HUKUM PEMASANGAN SPANDUK
Edy meminta Pemerintah Kota Bontang menjelaskan apakah terdapat surat resmi DJKN, surat perintah, surat tugas, atau dokumen administrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemasangan lima spanduk tersebut.
Menurutnya, penggunaan nama DJKN dalam penanda pengawasan tanah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat memahami bahwa status tanah telah dipastikan sebagai aset negara, padahal proses inventarisasi dan verifikasi objek tanah masih harus dilakukan.
“Jangan sampai sebuah tindakan administratif justru mendahului proses verifikasi. Kalau status objek tanahnya belum dipastikan, maka harus ada penjelasan mengenai dasar dan tujuan pemasangan spanduk tersebut,” ujarnya.
HAK MASYARAKAT ATAS TANAH TIDAK BOLEH DIABAIKAN
ETH Kaltim juga menyoroti adanya informasi mengenai masyarakat yang mengaku memiliki sertifikat maupun dokumen penguasaan tanah di kawasan HOP 7.
Edy menegaskan bahwa dokumen masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena suatu lokasi dinyatakan berada dalam pengawasan pemerintah.
Riwayat tanah, data yuridis, batas masing-masing bidang, sertifikat, surat penguasaan, serta dokumen administrasi lainnya harus diperiksa secara objektif oleh instansi yang berwenang.
“Kami tidak sedang membela klaim sepihak siapa pun. Tetapi negara juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jika ada masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah, dokumen tersebut wajib diperiksa dan diberikan kepastian hukum,” tegasnya.
JANGAN MENDAHULUI HASIL VERIFIKASI DJKN
Sebagaimana diberitakan pada 13 November 2026, Pemerintah Kota Bontang menyampaikan bahwa DJKN dijadwalkan melakukan inventarisasi dan verifikasi lahan pada pekan ketiga November 2026.
Jika proses tersebut memang belum dilaksanakan, maka seluruh pihak harus menghormati tahapan pemeriksaan dan tidak membangun kesimpulan yang mendahului hasil verifikasi.
ETH Kaltim meminta DJKN memastikan secara terbuka status objek tanah HOP 7, termasuk apakah tanah tersebut tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), atau terdapat klaim dan dokumen kepemilikan pihak lain yang perlu diselesaikan.
KEHADIRAN APARAT BUKAN PENGGANTI BUKTI KEPEMILIKAN
Edy juga meminta agar keterlibatan aparat dalam kegiatan pemasangan spanduk tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan bukti, dokumen, prosedur, dan mekanisme hukum, bukan melalui tekanan terhadap masyarakat.
Pengamanan suatu objek tanah tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh bidang tanah di dalamnya telah memiliki status hukum yang sama.
ETH KALTIM SOROTI POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
DPP ETH Kaltim mengingatkan bahwa tindakan pemerintahan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang melampaui kewenangan maupun tindakan sewenang-wenang.
Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pemasangan spanduk dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah atau melampaui kewenangan, maka tindakan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan hukum.
ETH Kaltim menegaskan bahwa pemasangan spanduk tidak otomatis merupakan keputusan hukum yang menetapkan kepemilikan tanah sebagai aset negara.
ENAM TUNTUTAN KLARIFIKASI ETH KALTIM
DPP ETH Kaltim meminta Pemerintah Kota Bontang untuk:
1. Membuka dasar hukum dan dokumen administrasi pemasangan lima spanduk di kawasan HOP 7.
2. Menunjukkan surat resmi, instruksi, atau mandat DJKN yang menjadi dasar pencantuman nama DJKN dalam spanduk tersebut.
3. Menjelaskan dasar kewenangan Pemkot Bontang dalam melakukan penandaan atau pengamanan objek tanah tersebut.
4. Memfasilitasi masyarakat yang memiliki sertifikat maupun dokumen penguasaan tanah untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif.
5. Melibatkan BPN, DJKN, KPKNL, dan instansi terkait dalam inventarisasi serta verifikasi status masing-masing bidang tanah.
6. Menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi secara transparan kepada masyarakat.
ETH KALTIM AKAN MENDORONG KLARIFIKASI KEPADA DJKN
Sebagai tindak lanjut, DPP ETH Kaltim akan mendorong permintaan klarifikasi tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan instansi terkait.
Klarifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah DJKN benar-benar telah memberikan mandat atau instruksi kepada Pemkot Bontang untuk memasang lima spanduk pengawasan di kawasan HOP 7.
ETH Kaltim juga meminta Inspektorat Kota Bontang melakukan pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
Edy Susanto menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.
“Negara wajib menjaga asetnya, tetapi negara juga wajib melindungi hak masyarakat. Jangan sampai atas nama pengamanan aset negara, hak masyarakat justru terabaikan. Kami meminta semua pihak membuka dokumen dan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan hukum, bukan berdasarkan klaim atau penanda di lapangan,” tutup Edy.
ANDI ANSONG
Ketua DPP ETH Kalimantan Timur
EDY SUSANTO
Kepala Departemen Intelijen
DPP ETH Kalimantan Timur
Narasumber Rilis Berita : DPP ETH Kaltim.
(Rudolf)
