Managing Partner GDP Law Firm & Partner menegaskan bahwa praperadilan ini menguji dugaan penundaan penanganan perkara, bukan menentukan kesalahan pihak terlapor. Perkara telah terdaftar di PN Tangerang dengan Nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Tng.
TANGERANG, 16 November 2026 — Kompassindonesianews.Com Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Managing Partner GDP Law Firm & Partner, mendampingi Mahdi Gunawan dalam permohonan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan. Perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Tng, berstatus “Perkara Terdaftar” pada sistem e-Berpadu.
Permohonan ini berkenaan dengan dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Status terdaftar menandakan permohonan masuk dalam administrasi pengadilan. Status tersebut belum merupakan putusan dan belum membuktikan bahwa dalil Pemohon benar.

Laporan yang menjadi pokok permohonan adalah Laporan Polisi Nomor LP/B/439/II/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Februari 2026, mengenai dugaan tindak pidana terhadap seorang korban perempuan. Untuk melindungi privasi dan martabat korban, identitasnya tidak dicantumkan dalam rilis ini.
Dalam permohonannya, Mahdi Gunawan menyatakan belum menerima SP2HP atau pemberitahuan tertulis yang memadai mengenai status dan perkembangan penanganan laporan. Sampai permohonan diajukan pada 16 November 2026, telah berlalu sekitar sembilan bulan sejak laporan dibuat. Korban, menurut dokumen permohonan, telah diarahkan menjalani pemeriksaan medis.
Sebelum menempuh praperadilan, kuasa hukum meminta informasi mengenai perkembangan perkara, tahapan penanganan, hambatan yang mungkin dihadapi, SP2HP, dan pertimbangan pelaksanaan gelar perkara. Pada 20 September 2026, Pemohon juga mengajukan pengaduan kepada Bidpropam Polda Metro Jaya. Surat Bidpropam tanggal 24 September 2026 menyatakan pengaduan itu dilimpahkan kepada Bagwassidik Ditres PPA & PPO Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.
Surat pelimpahan tersebut menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat diteruskan kepada fungsi terkait. Namun, surat itu tidak menyatakan penyidikan telah dihentikan dan tidak menjelaskan tindakan penyidikan yang telah atau akan dilakukan. Karena itu, surat tersebut menjadi bagian dari kronologi upaya meminta pengawasan dan kepastian, bukan bukti tunggal bahwa penyidikan berhenti.
Praperadilan menguji proses, bukan menetapkan kesalahan
Pasal 158 huruf e KUHAP baru memasukkan “penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah” sebagai objek praperadilan. Pasal 159 menyebut kewenangan itu dilaksanakan melalui praperadilan. UU Nomor 20 Tahun 2025 berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan laporan yang menjadi pokok permohonan dibuat pada Februari 2026.
Secara prinsip, praperadilan ini meminta hakim memeriksa apakah penundaan penanganan perkara benar terjadi dan apakah terdapat alasan yang sah. Permohonan tidak meminta hakim menetapkan seseorang sebagai tersangka, menentukan bersalah atau tidaknya pihak terlapor, ataupun mengambil alih kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti.
Dr. I Made Subagio menyampaikan bahwa permohonan tersebut ditempuh melalui jalur hukum untuk memperoleh pemeriksaan yudisial atas proses penanganan perkara. Dalam perkara ini, Pengadilan akan menilai dalil Pemohon sekaligus memberi ruang kepada Termohon untuk menjelaskan langkah yang telah dilakukan dan alasan penanganannya.
Ukuran “penundaan tanpa alasan sah” perlu diperjelas
Pasal 158 huruf e membuka ruang kontrol pengadilan terhadap penundaan penanganan perkara. Namun, norma itu belum menetapkan batas waktu yang otomatis menentukan suatu penanganan sebagai penundaan tanpa alasan sah. Pasal tersebut juga tidak merinci secara khusus siapa yang dapat mengajukan praperadilan untuk objek huruf e, berbeda dengan beberapa objek lain yang subjek pemohonnya disebut secara eksplisit dalam KUHAP.
Karena itu, pemeriksaan perlu melihat lebih dari sekadar lamanya waktu atau tidak diterimanya SP2HP. Hakim perlu menilai keseluruhan keadaan, termasuk tindakan yang sudah dilakukan penyidik, komunikasi dengan pelapor, permintaan informasi yang diajukan, kendala yang dihadapi, dan penjelasan Termohon.
Pada saat yang sama, ketidakjelasan proses yang berlangsung lama juga patut diuji. Pelapor dan korban memiliki kepentingan untuk mengetahui arah serta perkembangan penanganan perkara, tanpa harus meminta akses kepada materi penyidikan yang dilindungi kerahasiaannya. Transparansi dan perlindungan kerahasiaan dapat berjalan bersama jika informasi diberikan secara proporsional.
Kepentingan hukum pelapor menjadi bagian penting pemeriksaan
Mahdi Gunawan mengajukan permohonan sebagai pelapor yang menyatakan memiliki kepentingan hukum langsung terhadap penanganan laporan. Kedudukan hukum ini perlu dijelaskan karena KUHAP belum merinci secara khusus pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas objek Pasal 158 huruf e. Persoalan serupa juga muncul dalam pengujian norma tersebut di Mahkamah Konstitusi; keterangan para pihak dalam proses itu tidak dapat disamakan dengan putusan yang mengikat.
Pengadilan perlu memastikan bahwa Pemohon benar-benar memiliki hubungan hukum dengan perkara yang dimohonkan untuk diuji. Kepastian mengenai kedudukan Pemohon penting agar mekanisme praperadilan melindungi pihak yang terdampak secara langsung, sekaligus tidak berubah menjadi sarana bagi pihak yang tidak berkepentingan terhadap perkara.
KUHAP mengatur pemeriksaan praperadilan secara cepat. Pasal 163 antara lain mengatur penetapan hari sidang dalam tiga hari sejak permohonan diterima dan kewajiban hakim menjatuhkan putusan paling lama tujuh hari setelah permohonan dibacakan. Tahap selanjutnya yang perlu dicermati ialah penetapan jadwal sidang, jawaban Termohon, pemeriksaan bukti, dan pertimbangan hakim atas makna “penundaan” serta “alasan yang sah” dalam perkara konkret ini.
Praperadilan ini menjadi ujian penting bagi penerapan KUHAP baru. Pengadilan diharapkan menyeimbangkan kewenangan penyidik, hak pelapor dan korban untuk memperoleh kepastian, serta hak semua pihak dalam proses pidana. Sampai ada putusan, dugaan tindak pidana dalam laporan tetap merupakan dugaan, sedangkan dalil penundaan tetap merupakan permohonan Pemohon yang harus diuji berdasarkan bukti dan hukum.
Mursalih














