https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

Sidang KKEP EHS Berujung PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

JAKARTA – Kompassindonesianews.Com Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap anggota Polri berinisial EHS berujung pada keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri tersebut berlangsung pada Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri, Jakarta.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap seluruh personel yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.

Dalam persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas permintaan EHS.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada EHS.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Meski dijatuhi PTDH, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Trunoyudo menjelaskan, permohonan banding akan diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

“Nantinya akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut,” jelasnya.

Trunoyudo menegaskan, penerapan prinsip equality before the law menjadi bagian penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota, kata dia, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani oleh penyidik Bareskrim.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses KKEP terhadap EHS telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara, hingga menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Ia juga menyebut terduga pelanggar sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan. Namun, EHS tetap menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan PTDH.

Choirul Anam mengatakan Kompolnas mengikuti secara langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan.

Selain perkara EHS, Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap anggota berinisial LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal resmi persidangan akan disampaikan setelah kesiapan pemeriksaan oleh Bidang Kode Etik Propam Polri dipastikan.

Trunoyudo menegaskan, proses penegakan kode etik tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjalankan konsep “Bersih ke Dalam”, yakni membangun kepercayaan masyarakat melalui pembenahan internal dan penguatan integritas setiap personel.

Polri, kata dia, juga mengapresiasi perhatian masyarakat dan insan pers yang terus memberikan kritik, masukan, informasi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses pembenahan institusi.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas Trunoyudo.

Feronike(mimi)

Whats-App-Image-2026-11-07-at-16-50-02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *