Jakarta, 21 November 2025
Kompassindonesianews
Wacana nuklir kembali menjadi fokus nasional setelah pemerintah menyatakan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Kalimantan pada awal dekade 2030 sebagai penyokong energi industri dan kawasan Ibu Kota Nusantara. Langkah ini menandai titik transisi penting dari riset laboratorium menuju implementasi energi strategis.
Perjalanan nuklir Indonesia bukan sekadar isu teknologi, tetapi cermin perubahan politik, tekanan geopolitik negara adidaya, dan dinamika pembangunan sejak masa Soekarno hingga Prabowo.
SOEKARNO (1945–1967) — Nuklir sebagai Simbol Kedaulatan dan Diplomasi Perang Dingin
Pada masa awal Republik, Soekarno menegaskan bahwa penguasaan ilmu nuklir adalah manifestasi harga diri bangsa. Pendirian lembaga atom dan kerja sama dengan Uni Soviet membuka ruang riset reaktor dan fisika nuklir tingkat dasar.
Nuklir diposisikan sebagai alat martabat bangsa, bukan sekadar sumber energi. Sikap anti-blok Barat dan kedekatan dengan Tiongkok serta Uni Soviet menimbulkan kecurigaan global, terutama Amerika Serikat, bahwa Indonesia berpotensi mengejar senjata nuklir meski tidak pernah terealisasi sebagai program militer resmi.
SOEHARTO (1967–1998) — Institusionalisasi dan Orientasi Sipil
Orde Baru mengalihkan nuklir dari retorika geopolitik menjadi program teknokratis. BATAN diperkuat, reaktor riset Serpong dan Bandung dikembangkan, serta pemanfaatan isotop diperluas untuk pangan, kesehatan, dan industri.
Kajian PLTN di Muria masuk fase studi awal, namun situasi politik keamanan dan prioritas ekonomi menghambat eksekusi. Nuklir pada era ini tetap aman terkendali dan jauh dari ambisi militer.
HABIBIE (1998–1999) — High-Tech, Industri Strategis, dan Rekonstruksi Ilmiah
Walau masa pemerintahannya singkat, Habibie memperkuat landasan riset rekayasa nuklir melalui industri strategis dan komunitas ilmuwan diaspora. Fokusnya adalah transfer teknologi dan peningkatan kemampuan SDM, bukan PLTN atau persenjataan.
GUS DUR (1999–2001) — Reformasi Institusi dan Status Quo Energi Nuklir
Gus Dur menjaga program nuklir tetap pada jalur sipil dan penelitian. Tidak ada dorongan percepatan PLTN, namun tidak pula pembekuan.
Diplomasi diarahkan pada hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Jepang pasca-Reformasi, meredakan kecurigaan eksternal terhadap arah program nuklir Indonesia.
MEGAWATI (2001–2004) — Energi Nasional, tetapi Nuklir Belum Prioritas
Di tengah pemulihan ekonomi, Megawati menempatkan nuklir dalam kerangka energi jangka panjang, namun tanpa keputusan proyek. Fokus negara adalah stabilitas fiskal dan keamanan dalam negeri awal 2000-an.
SBY (2004–2014) — Kebangkitan PLTN, Gugur oleh Fukushima
Era SBY menjadi momentum kebangkitan gagasan PLTN. Studi Muria kembali aktif, kerja sama Jepang–Korea Selatan–Amerika Serikat diperkuat, dan PLTN masuk peta diversifikasi energi nasional.
Namun tragedi Fukushima 2011 mengubah arah kebijakan global dan memukul opini publik. Akhirnya, rencana PLTN ditunda dan fokus kembali pada energi terbarukan non-nuklir.
JOKO WIDODO (2014–2024) — Diplomasi Teknologi, SMR, dan Konsolidasi BRIN
Jokowi mengambil pendekatan struktural melalui konsolidasi lembaga riset menjadi BRIN, pengembangan isotop untuk industri dan kesehatan, serta kerja sama teknologi Small Modular Reactor (SMR) dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Selatan.
Nuklir mulai diposisikan sebagai elemen ekosistem industri teknologi tinggi, meski belum ada keputusan pembangunan PLTN komersial. Era ini menjadi landasan teknis dan diplomasi untuk tahap eksekusi.
PRABOWO (2024–Sekarang) — Eksekusi PLTN, Transformasi Energi Industri
Prabowo menjadi presiden pertama yang secara eksplisit menetapkan timeline pembangunan PLTN komersial.
“PLTN pertama Indonesia akan dibangun di Kalimantan mulai 2030 sebagai fondasi energi dan teknologi bangsa,” ujar Prabowo dalam arah kebijakan nasional.
Langkah ini dilakukan di tengah kompetisi negara superpower yang menilai nuklir sebagai penentu kekuatan geopolitik global. Indonesia memilih jalur energi bersih strategis, bukan senjata, selaras dengan prinsip non-proliferasi.
Dari simbol martabat Soekarno hingga strategi industri Prabowo, perjalanan nuklir Indonesia bergerak dari ideologi menuju implementasi. Tantangan utama kini bukan lagi teknologi, tetapi legitimasi publik, regulasi keselamatan, kemandirian industri, dan tekanan geopolitik negara besar.
Jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi negara berkembang pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan PLTN komersial tanpa meninggalkan prinsip damai
Penulis: Komarudin
Seminar Nasional Mestakung
( Semesta Alam Mendukung )
Tema: Olimpiade fisika Nuklir Internasional
Bersama Prof. Yohanes Surya P. h D
“Kiat Sukses Mencetak Pelajar Indonesia Berprestasi Dunia”
The Aryaduta Hotel Palembang, 8 Agustus 2009
