Lampung Timur, Kompassindonesianews – Menindaklanjuti adanya indikasi keterlibatan oknum ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Timur dalam Skandal Projek Pembangunan Jalan Desa dengan nilai anggaran total mencapai Rp. 23.400.104.340, Kejaksaan Negeri Lampung Timur mulai bergerak, Selasa (3/3/2026).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Projek Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 yang menelan Anggaran Daerah Sebesar Rp. 23.400.104.340.
Projek yang menelan Anggaran Daerah hingga Puluhan Miliar tersebut diketahui merupakan Projek Pembangunan Jalan Rabat Beton di 52 Desa diwilayah Kabupaten Lampung Timur. Pada tahapan proses penyidikan, tim penyidik kini tengah mengumpulkan informasi serta meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat yang berada di Dinas DLH dan pihak Konsultan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Tahap pelaksanaan yang semula seharusnya dikelola oleh pihak Pemerintah Desa melalui skema Swakelola, ternyata berubah arah dan tata cara pelaksanaan yang sempat menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat dan publik. Delapan Puluh (80) persen dari nilai Anggaran ternyata dialihkan kepada pihak Dinas DLH dalam bentuk pengadaan barang berupa bahan baku material oleh rekanan melalui mekanisme E-Purchasing, sementara pihak Desa melalui Pokmas yang dibentuk hanya diberi kewenangan mengelola 20 persen dari nilai Anggaran tersebut yang diperuntukkan guna membayar tenaga kerja dan sewa alat dalam pelaksaan.
Namun hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan yang inklusif dan beragam dilapangan, mulai dari munculnya beberapa Pokmas Siluman, penyalahgunaan Anggaran Swakelola oleh Pokmas Siluman, keterlambatan pengadaan bahan baku material dari pihak penyedia, hingga penggunaan bahan material yang tak sesuai dan mengabaikan kualitas, serta tidak adanya pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Projek yang menelan Anggaran Daerah tersebut.
Pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur menegaskan, proses yang dilakukan saat ini masih dalam tahapan penyelidikan guna mengumpulkan data informasi dan bukti penting lainnya guna melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penyelidikan.
“perkembangan selanjutnya akan kami disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” Jelasnya pada wartawan.
Sementara itu Ketua IWO Kabupaten Lampung Timur, AZZOHIRI mengapresiasi atas gerak cepat pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur dalam menindaklanjuti adanya dugaan Skandal dalam Projek Pembangunan yang melibatkan Oknum-oknum Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.
“Kami berharap kepada pihak kejaksaan negeri lampung timur dapat segera menindaklanjuti persoalan ini, agar dugaan ini segera terungkap kebenarannya, dan dapat bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan perundang undangan , yang salah ya salah jangan sampai tebang pilih,” tegasnya pada wartawan 3 Maret 2926.
Dugaan sementara, Adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat di Kepemerintahan Daerah menjadi sorotan tajam terhadap Skandal Projek yang menelan Anggaran Daerah hingga Puluhan Miliar tersebut. Tanam Tumbuh bukan hanya pada tanaman, namun sebuah posisi yang strategis juga menjadi ajang Tanam Tumbuh demi Raup keuntungan pribadi dan kelompok.
Akankah nama-nama petinggi di Daerah Kabupaten Lampung Timur akan dikumandangkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup? Atau justru Dinas Lingkungan Hidup telah disiapkan sebagai Tumbal Persembahan yang telah di rancang hingga sedemikian rupa guna menutupi adanya keterlibatan Oknum-oknum para Petinggi di Daerah Kabupaten Lampung Timur ini.
#Andi Selagai
