Tangerang – Kompassindonesianews.com Sebuah noda hitam pekat telah mencoreng wajah lembaga legislatif Kabupaten Tangerang sejak Dua (2) tahun pelantikan. Alih-alih menyusun agenda pro-rakyat, Pimpinan DPRD kabupaten Tangerang Merusak Marwah DPRD Kabupaten Tangerang diduga kuat justru menjadikan hari-hari pertama mereka di kursi kekuasaan untuk merancang sebuah kejahatan anggaran. Anggota dewan baru bukanlah sebuah kekhilafan administrasi, melainkan sebuah operasi politik yang diduga telah didesain secara matang, dingin, dan mengkhianati seluruh pemilih mereka. Saat rakyat menaruh harapan di pundak mereka, haruskah tindakan pertama para pimpinan dewan justru menjadi sebuah persekongkolan jahat untuk mengamankan proyek ilegal?
Menurut Analisis kritikus Asal Desa Cikasungka Syafrudin, SM menunjukkan bahwa perebutan kursi pimpinan oleh Muh Amud, S. Sos bukanlah untuk memimpin parlemen, melainkan untuk menguasai palu Badan Anggaran. Ini adalah langkah kunci untuk melumpuhkan nalar sehat dan aturan hukum, membuka gerbang selebar-lebarnya bagi masuknya usulan-usulan proyek haram tanpa dasar reses yang sah. Mereka diduga menciptakan sistem kejahatan berjamaah, di mana semua anggota baru ikut dibasahi agar tidak ada satu pun yang berani bersuara. Jika palu sidang adalah simbol amanah rakyat, mengapa ia justru diketuk pertama kali untuk melegalkan sebuah kejahatan anggaran yang dirancang oleh para pemegangnya sendiri?
Pimpinan DPRD kabupaten Tangerang menolak disebut sebagai Perusak Marwah DPRD Kabupaten Tangerang tentunya, dengan kekuasaan di tangan mereka, diduga telah secara sadar memilih untuk memprioritaskan proyek titipan ketimbang kebutuhan paling mendesak terkait Banjir di Bukit Cikasungka Desa Cikasungka yang seharusnya masyarakat yang mereka wakili, bukankah itu pengabaian terstruktur yang direnggut dari hak anak-anak akan sekolah yang layak dan hak para lansia akan jaminan kelayakan Akses dan kesehatan yang memadai ?
Syafrudin,SM merasa ada Persekongkolan jahat, ini tak akan berjalan mulus tanpa adanya jaminan dari puncak kekuasaan eksekutif. Di sinilah peran sentral Muh Amud sebagai ketua DPRD kabupaten Tangerang, Penganggaran negara yang sakral menjadi sebatas obrolan di meja makan. Batasan antara kepentingan publik dan kepentingan politik diduga telah lebur total, mengubah APBD menjadi properti pribadi yang bisa diatur dan dibagi sesuka hati. Masih layakkah publik percaya bahwa APBD dibahas di ruang sidang terhormat, ataukah semua alokasi anggaran krusial kini telah diputuskan di meja makan ?
Pada akhirnya, apa yang dipertontonkan oleh para pimpinan dewan baru ini adalah sebuah preseden buruk yang merusak demokrasi hingga ke akarnya. Mereka tidak hanya mengkhianati sumpah jabatan, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran berbahaya: bahwa kejahatan terorganisir bisa dilakukan secara terang-terangan di dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Aparat penegak hukum kini diuji nyalinya untuk membongkar konspirasi ini sampai tuntas. Jika para otak di balik kejahatan Anggaran ini dibiarkan tanpa sanksi, warisan apa yang mereka tinggalkan: bahwa di Kabupaten Tangerang, merampok uang rakyat melalui konspirasi politik adalah jalan tercepat menuju kekuasaan ?
Syafrudin SM meminta kepada ketua dan Anggota DPRD kabupaten Tangerang segera turun ke lokasi kejadian Banjr tersebut secara langsung untuk mencarikan solusi jangka panjang, “tutupnya
Redaksi/ Sarifudin
