BENGKULU – Kompassindonesia ews.com Polemik pengadaan paket seragam dan perlengkapan siswa baru MAN 1 Bengkulu senilai Rp3,6 juta hingga Rp3,8 juta terus menuai sorotan. Sejumlah wali murid menilai penjelasan yang disampaikan pihak sekolah maupun pihak konveksi belum menjawab substansi persoalan yang mereka keluhkan.
Sebelumnya, Kepala MAN 1 Bengkulu menyatakan bahwa pihak sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli seragam di tempat tertentu. Pernyataan serupa juga disampaikan pihak konveksi yang menyediakan paket perlengkapan tersebut. Menurut pihak konveksi, orang tua tidak harus membeli seragam di tempat mereka.
Namun, bagi sebagian wali murid, pernyataan tersebut justru terkesan sebagai bentuk saling melepaskan tanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Sebab, di sisi lain, konveksi disebut hanya melayani pembelian dalam bentuk paket lengkap dengan harga yang telah ditentukan, tanpa memberikan pilihan pembelian sebagian item sesuai kebutuhan.
“Kalau memang bebas membeli di mana saja, mengapa ketika datang ke penyedia yang direkomendasikan justru diwajibkan mengambil paket lengkap dengan harga yang sudah ditetapkan? Di sinilah letak persoalan yang kami pertanyakan,” ujar salah seorang wali murid.
Wali murid menilai pernyataan bahwa orang tua bebas membeli di tempat lain tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Pasalnya, spesifikasi seragam dan atribut yang sesuai standar sekolah dinilai tidak mudah diperoleh di luar penyedia yang telah ditunjuk atau direkomendasikan.
Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua merasa berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi sekolah menyatakan tidak mewajibkan pembelian di tempat tertentu, sementara di sisi lain penyedia seragam hanya menawarkan pembelian dalam bentuk paket lengkap dengan harga mencapai jutaan rupiah.
Akibatnya, muncul kesan bahwa baik pihak sekolah maupun pihak konveksi sama-sama tidak bertanggung jawab terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat. Orang tua berharap ada penjelasan yang lebih transparan mengenai mekanisme pengadaan seragam, penentuan spesifikasi, serta alasan diberlakukannya sistem paket dengan nilai yang cukup besar.
Para wali murid juga meminta instansi terkait melakukan klarifikasi agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan dan tidak membebani orang tua siswa di tengah kondisi ekonomi yang beragam.
Kalimat “angkat tangan” dalam berita sebaiknya diganti menjadi “terkesan melepaskan tanggung jawab”, “dinilai saling lempar tanggung jawab”, atau “belum memberikan solusi atas keluhan yang muncul” agar lebih kuat secara jurnalistik dan aman secara hukum.
.NK.
