https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

Ratusan Anak Desa Cikasungka Tidak Tertampung, Stop regulasi zonasi yang semu tanpa ketersediaan daya tampung

https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

TangerangKompassindonesianews.com
Masyarakat Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten mendirikan SMAN baru di daerah itu. Kamis, 25/06/2026.

Kebutuhan akan adanya SMAN di Desa Cikasungka kecamatan Solear tersebut bukan tanpa alasan. Warga merasa dirugikan dengan adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA.

Tokoh masyarakat Bukit Cikasungka Kecamatan Solear Syafrudin, SM menuturkan, kebutuhan akan SMAN di Desa Cikasungka Kecamatan Solear sudah mendesak, para Siswa yang tinggal di Desa tersebut sangat dirugikan dengan adanya sistem zonasi. Karena penilaian dari sistem tersebut jarak dari rumah ke sekolah.

“Di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear belum memiliki SMAN. Anak-anak kami mendaftar ke SMAN 27 Kabupaten Tangerang yang terdapat di Kecamatan Solear tidak diterima. Begitu juga ketika mereka mendaftar di SMKN 9 Kabupaten Tangerang yang terdapat di Kecamatan Solear, tidak diterima juga.

Syafrudin, SM Menyampaikan Data menunjukkan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius. Wilayah yang di pinggirkan ini, daerah tersebut, dan Masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam ketersediaan sekolah formal.

Jarak tempuh yang jauh, medan geografis sulit, dan minimnya infrastruktur transportasi menjadi penghalang nyata.

Namun kehadiran mereka seharusnya tidak dirayakan sebagai kisah sukses, melainkan dibaca sebagai indikator kegagalan sistem dan Dangkal nya pola pikir sang pengambil kebijakan.

Anak-anak di Desa Cikasungka tidak bermimpi tentang sekolah megah. Mereka hanya ingin sekolah yang tidak bocor saat hujan, guru yang hadir setiap hari, dan buku yang tidak harus dipinjam bergantian. Mimpi sederhana ini seharusnya tidak terlalu mahal untuk negara yang mengaku beradab.

Kehadiran negara diukur dari keterjangkauan dan keadilan akses. Negara sejati bukan yang membangun satu sekolah mewah dan menjadikannya proyek mercusuar, melainkan yang memastikan setiap kampung—tidak peduli seberapa terpencil—memiliki akses pada pendidikan berkualitas.

Saatnya kita berhenti meromantisasi perjuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan mulai menuntut negara untuk hadir—bukan sebagai penonton dalam perayaan swadaya, melainkan sebagai aktor yang bertanggung jawab penuh atas janji konstitusional.

Yang dibutuhkan Masyarakat saat ini adalah ekosistem pendidikan yang adil, di mana setiap anak memiliki akses yang sama terhadap masa depan yang lebih baik. Tutup syafrudin. SM

Penulis: Rudy

NATAL-ANDI-SUHAY-II

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *