SLEMAN – KompassIndonesianews.com Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, pada Kamis 13 Agustus 2026. Kedatangan Meutya guna meninjau secara langsung pelaksanaan uji coba (piloting), Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kedatangan Menkomdigi ini disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Agenda lapangan ini bertujuan untuk menguji keandalan data serta kecepatan infrastruktur pertukaran data nasional yang dianalogikan sebagai tol data sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, cepat, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
” Menkomdigi Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pembenahan sistem bantuan sosial melalui integrasi digital ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto,” jelasnya. Langkah strategis nasional ini diambil guna menjawab keluhan masyarakat dari berbagai daerah terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial konvensional selama ini.
Melalui komitmen pemerintah pusat, warga yang berhak wajib menerima bantuan secara utuh, sedangkan masyarakat yang tergolong sudah tidak layak tidak lagi menerima dana pemerintah yang bukan haknya,” tegas Menteri.
” Dalam peninjauan di lapangan, Menkomdigi mengevaluasi langsung performa sistem integrasi data yang dibangun oleh tim Kementerian Komdigi. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi layanan yang sangat signifikan, di mana proses pendaftaran dan pencocokan data warga kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar lima menit. Angka ini, memangkas waktu pelayanan konvensional yang sebelumnya memakan waktu berjam – jam hingga berhari – hari,” bebernya lagi.
” Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur jalan tol data. Jaringan ini bertugas mengalirkan, mencocokkan dan memverifikasi data kependudukan antar lembaga secara instan dan aman.
Lanjutnya, proses verifikasi kriteria penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi dilakukan sepenuhnya secara otomatis oleh sistem digital yang objektif, sehingga mengeliminasi potensi intervensi manual maupun praktik KKN, dengan tetap melibatkan Lurah dan aparatur Desa sebagai pengawas di lapangan,” tambah Meutya.
” Di samping mempercepat birokrasi, sistem Perlinsos Digital dinilai terbukti memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya fotokopi dokumen, pembentukan berkas fisik, atau ongkos transportasi untuk mengurus administrasi secara tatap muka. Karena pendaftaran dapat diakses secara mandiri dari rumah, masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau pekerja harian tidak perlu lagi meninggalkan mata pencaharian mereka selama sehari penuh.
Lebih lanjut, ia juga memberikan imbauan tegas terkait keamanan informasi digital dan pencegahan modus penipuan. Warga diminta untuk selalu mengakses layanan pendaftaran melalui portal resmi pemerintah dan menekankan bahwa seluruh proses pendaftaran Perlinsos Digital diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
” Seluruh masukan dan dinamika yang dihimpun dari percontohan di Kabupaten Sleman, termasuk penyempurnaan aksesibilitas bagi kelompok warga lansia akan diserap sebagai bahan evaluasi komprehensif bersama Kementerian Sosial dan Kementerian atau Lembaga terkait. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mematangkan sistem Perlinsos Digital hingga mencapai keandalan 100 persen, sebelum direplikasi dan diterapkan secara nasional di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia,” tutup Mautya.
” Sementara itu, Bupati Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, dalam sambutannya menyambut baik kehadiran Menkomdigi serta mengapresiasi penunjukan Kabupaten Sleman sebagai lokasi percontohan nasional.
Dalam uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, tercatat sebanyak 76.315 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat Padukuhan. Rincian data mencatat 75.231 penerima terdaftar untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 43.433 penerima berpotensi layak, serta 68.878 penerima terdaftar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
” Harda Kiswaya, menegaskan bahwa keandalan data ini krusial dalam mendukung tren positif penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman, yang berhasil ditekan dari 7,48 persen pada tahun 2024 menjadi 6,73 persen pada tahun 2025. Untuk memastikan seluruh warga terlayani, Pemkab Sleman mengusung filosifi kepemimpinan Jawa Hamangku, Hamengku, Hamengkoni melalui aksi jemput bola harian oleh para agen serta gencar melakukan sosialisasi publik melalui media sosial yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton maupun media luar ruang di titik – titik strategis,” kata Bupati Sleman.
(Joni)
