TANGERANG, BANTEN — Kompassindonesianews.Com Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMP Negeri 4 Kota Tangerang menjadi sorotan.
Sejumlah penggunaan anggaran pada tahun 2024, 2025 hingga 2026, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran hotel di wilayah Jawa Barat, diminta untuk diperiksa secara menyeluruh.
Sorotan tersebut muncul karena terdapat dugaan ketidaksesuaian atau potensi penggelembungan anggaran dalam pembayaran akomodasi hotel.
Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, bukti pembayaran, kuitansi, serta data kegiatan yang menggunakan anggaran sekolah.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan telah digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Upaya konfirmasi kepada pihak SMP Negeri 4 Kota Tangerang juga telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Namun, kepala sekolah disebut beberapa kali tidak berada di tempat ketika hendak dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan secara langsung mengenai dugaan ketidaksesuaian pembayaran hotel tersebut, termasuk mengenai nilai anggaran, kegiatan yang dilaksanakan, serta dasar penetapan biaya akomodasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan dana pendidikan di lingkungan sekolah. Apalagi, anggaran BOSDA/BOP pada dasarnya merupakan dana yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang maupun pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran SMP Negeri 4 Kota Tangerang untuk tahun 2024, 2025 dan 2026.
Pemeriksaan tersebut diperlukan agar dapat diketahui apakah pembayaran hotel di Jawa Barat memang sesuai dan hak jawab atas pemberitaan ini.
( Sugi )
