SLEMAN – KompassIndonesianews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sleman, dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, menyampaikan saat jumpa awak media bertempat di Aula Unit 1 Pemkab Sleman, Rabu 11 November 2026.
” Program penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 tahun 2026 berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026,” terangnya.
Lanjutnya, kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026, tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terutang,” beber Wawan.
” Ia menambahkan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga diberikan atas PBB-P2 terutang dengan nominal sanksi administratif berupa bunga sampai dengan Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), untuk tahun pajak 2013 sampai dengan 2026. Berdasarkan data base BKAD Kabupaten Sleman, total jumlah piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp.53,7 miliyar dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp.138 miliyar.
Melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
” Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
” Tambah Wawan, pemerintah Kabupaten Sleman mengimbau seluruh wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik – baiknya.
Segera lakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 sebelum periode penghapusan sanksi administratif berakhir pada 31 Desember 2026.
Sampai dengan tanggal 10 Nopember 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp.93.905.712.434 atau sebesar 95, 3 persen dari target penerima. Dengan demikian, masih terdapat sisa target penerimaan yang belum tercapai sebesar Rp.4.594.287.566,00,” tutup Wawan.
(Joni)
