BENGKULU – Kompassindonesianews.Com Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menolak seluruh gugatan perdata terkait persoalan Saung Bigi di kawasan wisata Pantai Panjang yang diajukan Erna Juwita A, Sudisman, Muhammad Anser Sirait, dan Nupian Bobi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.
Putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut dibacakan dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000.
Putusan tersebut mendapat apresiasi dari jajaran Pemkot Bengkulu, khususnya tim kuasa hukum yang mendampingi Pemkot Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dalam menghadapi gugatan tersebut.
Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu sekaligus Kuasa Hukum Satpol PP Kota Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, SH, yang akrab disapa Dini, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan majelis hakim sebagai hasil dari seluruh proses pemeriksaan perkara di persidangan.
“Alhamdulillah, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kami menghormati dan menghargai putusan tersebut karena seluruh proses persidangan telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dini, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dini, selama proses persidangan pihak Pemkot Bengkulu dan Satpol PP telah menyampaikan argumentasi, bukti serta pembelaan hukum terkait tindakan penertiban yang menjadi bagian dari perkara tersebut.
“Kami dari pihak kuasa hukum Pemkot Bengkulu dan Satpol PP telah menjalankan tugas dengan menyampaikan argumentasi serta pembelaan hukum selama proses persidangan. Tentu kami menghormati pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini,” katanya.
Ia menambahkan, putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat serta menjadi pembelajaran bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Penertiban Satpol PP Dinilai Memiliki Dasar Hukum
Sementara itu, tim kuasa hukum Pemkot Bengkulu menilai putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian terhadap langkah penataan kawasan wisata Pantai Panjang yang dilakukan pemerintah daerah.
Dini menjelaskan, berdasarkan proses persidangan dan alat bukti yang disampaikan, tindakan yang dilakukan jajaran Satpol PP di lapangan telah dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.
“Ini artinya apa yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP itu sudah benar, sudah teratur, dan tergambar di dalam data-data serta pembuktian yang sudah kita serahkan pada saat di peradilan,” jelasnya.
Meski demikian, pihak Pemkot Bengkulu tetap menunggu salinan resmi putusan dari PN Bengkulu sebelum menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.
Satpol PP Siap Lanjutkan Penataan Pantai Panjang
Kepala Satpol PP Kota Bengkulu menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim atas putusan perkara tersebut. Ia juga mengapresiasi kerja tim hukum Pemkot Bengkulu yang telah mengawal proses persidangan.
Menurutnya, putusan tersebut menjadi salah satu landasan bagi Pemkot Bengkulu untuk melanjutkan penataan kawasan wisata Pantai Panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, Satpol PP bersama perangkat daerah terkait akan tetap menjalankan tugas penegakan peraturan daerah serta membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban dan melakukan penataan kawasan.
“Dengan putusan pengadilan ini sangat jelas bahwa selanjutnya Pemerintah Kota tidak lagi ragu-ragu melakukan penataan dan pengaturan terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang,” tegasnya.
Ia menambahkan, penataan kawasan wisata bukan hanya berkaitan dengan penertiban, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban, kenyamanan dan tata kelola kawasan wisata agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara tertib.
Pemkot Hormati Proses Hukum
Dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut, para penggugat mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu.
Dengan telah dibacakannya putusan, Pemkot Bengkulu menyatakan menghormati proses hukum dan pertimbangan majelis hakim.
Bagi jajaran Satpol PP Kota Bengkulu, putusan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang memberikan kepastian terhadap langkah-langkah penertiban dan penataan yang telah dilakukan pemerintah di kawasan Pantai Panjang.
Pemkot Bengkulu selanjutnya akan mempelajari salinan resmi putusan tersebut untuk menentukan langkah kebijakan berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Feronike(mimi)
