Jakarta|Kompassindonesianews.com- Perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang kini turut didalami dari perspektif tindak pidana makar harus disikapi secara serius, objektif, dan berdasarkan hukum. Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan politik maupun menekan pihak-pihak tertentu.
Ahli Hukum Pidana, Mochamad Moro Asih, S.H., M.H., C.IH., C.IL., C.LA., C.Med. menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi, kewibawaan institusi negara, serta perlindungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penarikan perkara tersebut ke dalam dugaan tindak pidana makar harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana secara konkret, bukan sekadar asumsi, tafsir politik, ataupun konstruksi opini publik.
“Jangan sampai hukum dijadikan instrumen politik kekuasaan. Hukum harus berdiri untuk mengungkap kebenaran, bukan diarahkan untuk membenarkan kepentingan pihak tertentu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab, tetapi tidak seorang pun boleh dipersalahkan sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah,” tegas Bung Moro.
Menurutnya, Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana makar dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pasal 191 berkaitan dengan makar yang bertujuan membunuh, merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Dengan demikian, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai makar. Penyidik wajib membuktikan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan maksud khusus yang disyaratkan dalam ketentuan pidana tersebut.
Bung Moro juga menekankan bahwa substansi perkara tidak boleh berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan dan bagaimana perangkat digunakan. Penyidik perlu mengungkap siapa yang memerintahkan, apa tujuan sebenarnya, bagaimana alur perolehan dan penggunaan informasi, serta apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya rencana untuk melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Jangan hanya mengejar narasi makar, tetapi mengabaikan pembuktian. Jangan pula berhenti pada pelanggaran prosedur penyadapan apabila terdapat dugaan tindak pidana lain yang didukung bukti. Seluruh fakta harus dibuka melalui mekanisme hukum yang sah, proporsional, dan dapat diuji di pengadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pasal 258 KUHP Nasional juga mengatur perbuatan penyadapan atau intersepsi secara melawan hukum. Ketentuan tersebut harus ditempatkan sesuai unsur dan ruang lingkup perbuatannya, tanpa mencampuradukkan tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar.
Dalam perspektif negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kekuasaan negara wajib dijalankan berdasarkan hukum. Prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga harus menjadi pegangan aparat penegak hukum.
“Presiden wajib dilindungi, tetapi perlindungan terhadap Presiden tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan. Negara harus melindungi institusi kepresidenan sekaligus menjamin bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi, tanpa kriminalisasi, dan tanpa tebang pilih,” tutup Bung Moro.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan seberapa keras tuduhan dilontarkan, melainkan seberapa kuat fakta dan alat bukti dibuktikan secara hukum. Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk kepada kekuasaan.
(Dedi)
