BENGKULU |Kompassindonesianews.com– Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Masa Sidang Ke-III Tahun 2026, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, seorang warga bernama Madensi menyampaikan pertanyaan terkait kondisi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Sumardi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir ketika masyarakat berada dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama apabila pasien sudah berada di rumah sakit dan terlantar karena persoalan kepesertaan BPJS.
“Kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.
Menurutnya, persoalan BPJS harus dibedakan antara masyarakat yang masih sehat dengan masyarakat yang sudah membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit.
Jika peserta masih dalam kondisi sehat dan kepesertaan BPJS-nya tidak aktif karena menunggak, kata Sumardi, kepesertaan tersebut tetap dapat diaktifkan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.
“Kalau pasiennya masih bisa ke mana-mana, masih dalam keadaan sehat, kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan, kalau macet itu tetap saja bisa diaktifkan, tapi bayar dulu,” jelasnya.
Sumardi juga menyampaikan bahwa masyarakat yang mengalami kendala dalam mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat memperoleh bantuan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Ia bahkan menawarkan untuk memberikan kontak petugas Dinas Kesehatan Provinsi kepada warga yang membutuhkan pendampingan dalam proses pengaktifan kepesertaan.
“Kalau untuk mengaktifkan itu nanti saya kasih kontak dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi,” ujarnya.
Jelaskan Sumber Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Sumardi juga menjelaskan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat berasal dari beberapa sumber.
Menurutnya, terdapat peserta BPJS Kesehatan yang membayar secara mandiri, termasuk peserta yang iurannya dipotong langsung dari penghasilan. Selain itu, terdapat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat serta dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Makanya tadi ada BPJS Kesehatan Provinsi, ada jaminan kesehatan kabupaten kota. Sisa dari provinsi diambil kota,” jelas Sumardi.
Ia menegaskan, masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif tidak seharusnya hanya diam menghadapi persoalan tersebut.
“Oleh karena itu apabila BPJS-nya mati maka enggak boleh diam. Nanti saya kasih kepada Ibu Madensi, bisa langsung di provinsi diaktifkan,” tegasnya.
Ceritakan Kasus Warga Ber-KTP Jakarta
Sumardi juga menceritakan pengalaman menangani persoalan kepesertaan BPJS seorang warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online di Bengkulu, tetapi masih menggunakan KTP Jakarta.
Menurut Sumardi, warga tersebut mengalami kendala dalam mengakses layanan BPJS karena administrasi kependudukannya masih tercatat di Jakarta.
Ia kemudian menyebut proses perubahan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan aplikasi. Setelah administrasi kependudukan warga tersebut diperbarui menjadi warga Bengkulu, proses pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilanjutkan di Provinsi Bengkulu.
Kasus tersebut, menurut Sumardi, menjadi contoh bahwa persoalan administrasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Pemerintah Diminta Hadir
Sumardi menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan, khususnya warga yang benar-benar membutuhkan pelayanan medis.
Ia meminta masyarakat yang mengalami persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau BPJS-nya mati, jangan diam,” tegas Sumardi.
Reses tersebut menjadi salah satu ruang bagi DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi kebingungan ketika menghadapi kendala administrasi jaminan kesehatan, sementara pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan solusi sesuai aturan yang berlaku.
Feronike(mimi)
