BONTANG|Kompassindonesianews.com- 14 NOVEMBER 2026. Polemik pemasangan spanduk yang berkaitan dengan klaim penguasaan tanah masyarakat di kawasan HOP 7, Kota Bontang, mulai mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Elang Tiga (DPN ETH).
DPN ETH menyatakan tengah mempersiapkan langkah pengaduan kepada lembaga pengawas pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap dasar hukum, proses administrasi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasangan spanduk tersebut.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut pemasangan media informasi di atas tanah yang dipersoalkan masyarakat. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyatakan atau memberikan kesan bahwa suatu bidang tanah merupakan aset negara, terlebih ketika nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, turut dicantumkan dalam spanduk.
Ganda Satria Dharma Sekjen DPN ETH Lakukan Klarifikasi Langsung Melalui Whatsapp
Sekretaris Jenderal DPN ETH, Ganda Satria Dharma, melakukan komunikasi secara lisan melalui aplikasi WhatsApp dengan pihak yang disebut berkaitan dengan DJKN untuk meminta penjelasan mengenai kegiatan pemasangan spanduk oleh Pemerintah Kota Bontang.
Dalam komunikasi tersebut, Sekjen DPN ETH memperoleh penjelasan lisan bahwa pemasangan spanduk dimaksud bukan merupakan instruksi dari DJKN, melainkan disebut sebagai inisiatif Pemerintah Kota Bontang.
Keterangan ini menjadi salah satu poin penting yang akan didalami DPN ETH.
Apabila pemasangan spanduk memang merupakan inisiatif pemerintah daerah, maka perlu dijelaskan secara terbuka dasar kewenangan, dokumen pendukung, serta alasan penggunaan nama DJKN dalam kegiatan tersebut.
DPN ETH menegaskan bahwa komunikasi itu merupakan klarifikasi lisan melalui WhatsApp, bukan surat resmi ataupun keputusan tertulis DJKN. Karena itu, ETH tetap akan meminta konfirmasi resmi dari DJKN agar informasi tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
PEMKOT BONTANG DIMINTA MENJELASKAN DASAR HUKUM PEMASANGAN SPANDUK
Pemasangan spanduk yang mengaitkan tanah masyarakat dengan pengawasan DJKN dan Pemerintah Kota Bontang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum tanah yang menjadi objek kegiatan.
Dalam persoalan pertanahan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan klaim atau memasang pemberitahuan di lokasi. Status penguasaan dan kepemilikan tanah harus dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi, riwayat penguasaan, pencatatan aset, serta alas hak yang sah.
DPN ETH mempertanyakan apakah bidang tanah yang dimaksud benar-benar telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), atau masih merupakan objek sengketa maupun persoalan administrasi pertanahan.
Jika pemerintah menganggap tanah tersebut sebagai aset negara atau daerah, maka harus dapat ditunjukkan dokumen yang menjadi dasar klaim tersebut.
Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan yang sah, dokumen tersebut juga harus diperiksa secara objektif oleh instansi yang berwenang.
DPN ETH meminta agar tidak ada tindakan yang mendahului proses pembuktian hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
WALI KOTA DAN SEKDA HARUS MENJELASKAN RANTAI PERINTAH
Dalam rencana pengaduannya, DPN ETH akan meminta pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan dan rantai komando kegiatan pemasangan spanduk.
Pemeriksaan perlu menjawab beberapa pertanyaan:
1. Siapa yang pertama kali mengusulkan pemasangan spanduk?
2. Apakah terdapat perintah langsung dari Wali Kota Bontang?
3. Apa peran Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan tersebut?
4. Apakah terdapat surat tugas, disposisi, notulen rapat, atau keputusan administrasi?
5. Apakah DJKN pernah memberikan surat instruksi, persetujuan, atau permintaan pengamanan aset?
6. Apakah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait telah melakukan verifikasi terhadap status aset?
7. Apa dasar hukum pelibatan unsur TNI, Polri, Denpom, Satpol PP, dan instansi lainnya?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh tindakan telah dilakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.
DPN ETH menegaskan bahwa pemeriksaan bukan dimaksudkan untuk langsung menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pejabat tertentu, melainkan untuk memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban administrasi pemerintahan.
UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENJADI SALAH SATU DASAR PENGUJIAN
DPN ETH menyoroti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya:
Pasal 8 dan Pasal 9: Setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pasal 17: Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
Pasal 18: Mengatur kriteria tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Pasal 20: Mengatur pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk meminta pemeriksaan apakah tindakan pemasangan spanduk telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan harus ditentukan melalui pemeriksaan fakta dan prosedur hukum yang berlaku.
DJKN HARUS MEMBERIKAN KLARIFIKASI RESMI
DPN ETH juga memandang DJKN perlu memberikan penjelasan resmi mengenai hubungan kelembagaan dan status pengelolaan tanah yang menjadi objek polemik.
Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:
– Apakah tanah tersebut benar tercatat sebagai BMN?
– Apa nomor dan dokumen pencatatan asetnya?
– Instansi mana yang tercatat sebagai pengguna atau pengelola barang?
– Apakah terdapat dokumen penyerahan, penguasaan, atau pengelolaan tanah?
– Apakah DJKN pernah mengeluarkan instruksi kepada Pemkot Bontang?
– Apakah pemasangan spanduk telah mendapatkan persetujuan atau koordinasi resmi?
Kejelasan ini diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara pengawasan aset, pengelolaan aset, kepemilikan tanah, dan hak penguasaan atas tanah.
Pencantuman nama DJKN dalam spanduk tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan BMN atau bahwa hak masyarakat atas tanah telah berakhir.
DPN ETH SIAP BAWA PERSOALAN KE LEMBAGA PENGAWAS
Sebagai langkah lanjutan, DPN ETH sedang menyiapkan materi pengaduan dengan sasaran:
1. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal untuk pemeriksaan administrasi pemerintahan daerah.
2. Ombudsman Republik Indonesia untuk menilai dugaan maladministrasi apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai prosedur pelayanan publik.
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta pengawasan sesuai kewenangannya.
4. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atau Kepolisian apabila ditemukan bukti permulaan yang menunjukkan dugaan tindak pidana.
5. DJKN dan KPKNL terkait untuk memperoleh konfirmasi status aset serta dokumen pengelolaannya.
DPN ETH juga akan mengumpulkan foto spanduk, dokumentasi kegiatan, dokumen tanah masyarakat, bukti komunikasi, dan keterangan warga yang terdampak sebagai bahan pendukung laporan.
HAK MASYARAKAT TIDAK BOLEH DIABAIKAN
DPN ETH menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga dan mengamankan aset negara maupun aset daerah. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi salah satu dasar penting dalam menilai persoalan hak atas tanah.
Apabila terdapat perbedaan klaim antara pemerintah dan masyarakat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi pertanahan, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pemerintah tidak boleh menganggap suatu tanah sebagai aset negara hanya berdasarkan pernyataan sepihak. Demikian pula, klaim masyarakat harus dibuktikan melalui dokumen dan riwayat hak yang dapat diverifikasi.
PERNYATAAN SIKAP DPN ETH
DPN ETH menyatakan akan mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan mengenai status tanah, dasar kewenangan pemasangan spanduk, dan tanggung jawab pejabat yang mengambil keputusan.
ETH tidak menolak pengamanan aset negara. Namun, ETH meminta agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika ditemukan pelanggaran administrasi, harus ada evaluasi dan tindakan korektif. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Jangan sampai nama lembaga negara digunakan untuk menimbulkan kesan bahwa suatu tanah telah menjadi milik atau berada dalam penguasaan negara, sementara dasar hukum dan dokumen kepemilikannya belum dibuka secara transparan kepada masyarakat.
DPN ETH: Mengawal kewenangan pemerintah, menjaga kepastian hukum, dan memperjuangkan hak masyarakat.
Narasumber Rilis Berita : DPP Humas ETH Kaltim/ Andi Ansong Ketua DPP ETH Kaltim.
(Rudolf)
