BENGKULU|Kompassindonesianews.com— Satpol PP Kota Bengkulu menerima audiensi perwakilan warga eks-lokalisasi RT 08, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, bersama tim hukum warga. Pertemuan tersebut membahas aspirasi dan alternatif penyelesaian terkait masa depan kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai eks-lokalisasi.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan pertemuan dan dialog yang disampaikan pihak warga. Dalam pertemuan itu, warga didampingi Ketua RT dan tim hukum, sementara dari Pemerintah Kota Bengkulu turut hadir tim hukum Pemkot serta Jaksa Pengacara Negara.
Dalam audiensi tersebut, warga melalui tim hukumnya menyampaikan tiga alternatif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Bengkulu.
1. Memperjelas Status Kawasan
Warga meminta agar kawasan RT 08 yang sebelumnya dikenal sebagai eks-lokalisasi dapat diberikan kejelasan status dan pengaturan yang lebih tegas. Usulan tersebut disampaikan agar keberadaan warga serta aktivitas di kawasan tersebut memiliki kepastian.
2. Relokasi oleh Pemerintah Kota
Apabila alternatif pertama tidak dapat diwujudkan, warga mengusulkan agar Pemerintah Kota Bengkulu memfasilitasi relokasi. Dalam skema tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan dan menyiapkan lokasi baru yang dapat digunakan warga untuk tempat tinggal sekaligus menjalankan aktivitas usaha.
3. Dialihfungsikan Menjadi Kawasan Wisata
Sebagai alternatif lainnya, warga mengusulkan agar kawasan eks-lokalisasi RT 08 dapat dialihfungsikan menjadi kawasan atau destinasi wisata. Jika opsi tersebut memungkinkan untuk direalisasikan, warga asli RT 08 berharap mendapat prioritas untuk terlibat sebagai pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.
Kasatpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga dalam audiensi akan ditampung dan dilaporkan kepada pimpinan Pemerintah Kota Bengkulu.
Menurut Sahat, hasil dialog tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Bengkulu, DPRD Kota Bengkulu, serta instansi terkait untuk menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, tim hukum Pemerintah Kota Bengkulu menekankan pentingnya penyampaian aspirasi melalui jalur hukum dan komunikasi yang konstruktif. Pihak Pemkot juga meminta agar warga melalui kuasa hukumnya melengkapi data yang akurat terkait kondisi masyarakat di kawasan tersebut.
Data yang diperlukan antara lain mengenai identitas warga, jumlah warga yang terdampak, serta jenis usaha yang dijalankan di kawasan RT 08. Data tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat melakukan kajian sebelum menentukan solusi.
“Ke depan perlu data. Apakah di dalam RT 08 ini terkait dengan itu sudah ada datanya? Siapa-siapa orangnya, usaha-usahanya apa, atau hanya 10 orang ini saja? Sehingga kita bisa mempertimbangkan apa solusi yang terbaik,” ujar perwakilan pengacara Pemkot Bengkulu.
Pihak Pemkot juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak semata-mata dilihat dari aspek penertiban. Penegakan hukum, menurutnya, perlu berjalan bersama dengan pembinaan, pendampingan, serta pertimbangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
“Penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan penertiban atau pembongkaran, melainkan disertai dengan pembinaan, pendampingan, serta solusi sosial ekonomi bagi warga dan pekerja yang terdampak,” ujarnya.
Advokat Abu Yamin, SH, MH alias Omeng, yang turut mendampingi proses audiensi, juga menekankan pentingnya warga menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum yang tepat. Menurutnya, keberadaan kuasa hukum diharapkan dapat membantu warga menyampaikan kepentingannya secara terarah dan sesuai ketentuan hukum.
“Jangan Bapak Ibu salah jalan, jangan salah berkomunikasi. Inilah peran mereka. Saya sangat menghormati itu, tapi selaku rekan sejawat, gunanya kita sekolah hukum itu harus paham hukum,” tegas Omeng.
Hingga audiensi tersebut berlangsung, belum ada keputusan final mengenai status maupun masa depan kawasan eks-lokalisasi RT 08. Tiga alternatif yang disampaikan warga masih menjadi aspirasi yang akan diteruskan kepada pimpinan Pemkot Bengkulu dan pihak terkait untuk dikaji lebih lanjut.
Melalui audiensi tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu menunjukkan ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terbuka. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta kepentingan masyarakat dalam menentukan langkah selanjutnya.
Feronike(mimi)
