BENGKALIS – Kompassindonesianews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis kini berada di bawah sorotan tajam. Dugaan makanan tidak layak konsumsi mencuat setelah penerima manfaat menemukan bakso berisi belatung dalam paket makanan yang dibagikan pada Selasa, 7 April 2026.
Temuan ini bukan hasil pengawasan internal, melainkan terungkap dari laporan langsung dari penerimaan. Sejumlah penerima manfaat mengaku terkejut saat hendak mengonsumsi makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi tersebut.
“Ada yang bergerak di dalam bakso. Kami langsung tidak berani makan. Ini bukan hal sepele,” ungkap salah satu penerima manfaat dengan nada kecewa.
Menu yang dibagikan saat itu terdiri dari nasi putih, tahu goreng, timun, pisang, dan bakso asam manis. Secara administratif, menu tersebut di klim memenuhi standar gizi. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan indikasi serius adanya kegagalan dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Penelusuran menunjukkan bahwa SPPG Teluk Pambang berada di bawah naungan Yayasan Payung Bakti Ibu. Posisi ini menempatkan yayasan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga pihak yang bertanggung jawab penuh atas mutu makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Saat dikonfirmasi pada Rabu, 8 April 2026, Muhammad Faizal, salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab di SPPG Teluk Pambang, mengakui adanya laporan tersebut. Namun pernyataannya justru memunculkan pertanyaan baru.
“Memang benar informasi yang kami terima tentang adanya temuan itu, tapi hanya ditemukan satu dari 2.000 lebih porsi yang kita sebar ke penerima. Makanya kita saat ini sedang menelusuri apakah itu benar sumbernya dari MBG yang kita salurkan atau tidak. Namun demikian, kita tetap menjadikan ini bahan evaluasi agar penyaluran MBG dari dapur kita tetap sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” ujarnya.
Pernyataan “hanya satu dari 2.000 porsi” dinilai tidak serta-merta meredakan kekhawatiran publik. Sebab, dalam konteks keamanan pangan, satu temuan saja sudah cukup menjadi indikator adanya celah serius dalam sistem pengawasan.
Apalagi, hingga kini belum ada penjelasan transparan terkait bagaimana makanan tersebut bisa terkontaminasi. Dugaan mengarah pada lemahnya kontrol di dapur produksi, mulai dari penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi yang tidak sesuai standar waktu.
Lebih mengkhawatirkan, tidak adanya mekanisme pengaduan cepat yangy responsif membuat kasus ini baru mencuat setelah menyebar luas di masyarakat,bukan ditangani secara dini oleh penyelenggara.
Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Program yang seharusnya menjamin gizi, justru berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Desakan publik kini mengarah pada langkah konkret dan tegas:
– Uji laboratorium independen terhadap sampel makanan
– Inspeksi mendadak ke dapur SPPG Teluk Pambang
– Audit total terhadap Yayasan Payung Bakti Ibu
– Pengumuman terbuka hasil investigasi kepada masyarakat
Kasus ini menjadi peringatan keras: dalam program yang menyangkut konsumsi publik, tidak ada ruang untuk kelalaian sekecil apa pun. Satu temuan bisa menjadi awal terbongkarnya masalah yang jauh lebih besar.
Tim investigasi masih terus menelusuri kemungkinan adanya kejadian serupa pada hari-hari sebelumnya, serta membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Penulis Harry
