BONTANG, KALIMANTAN TIMUR|Kompassindonesianews.com – Harapan Pemerintah Kota Bontang untuk memperoleh hibah atas lahan kawasan HOP VII (HOP 7) tampaknya masih menghadapi jalan panjang. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa lahan yang diusulkan untuk mendapatkan hibah tersebut benar-benar merupakan aset negara yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Hal tersebut terungkap setelah Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ETH melakukan kunjungan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak DJKN untuk memperoleh penjelasan mengenai status hukum dan riwayat penguasaan lahan HOP VII di Kota Bontang.
Dalam klarifikasi tersebut, pihak DJKN menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan atau pemberian hibah kepada Pemerintah Kota Bontang atas lokasi yang dimaksud.
Memang benar Pemerintah Kota Bontang telah mengajukan permohonan hibah. Namun, permohonan tersebut tidak serta-merta dapat disetujui. DJKN terlebih dahulu harus melakukan kajian, verifikasi administrasi, serta pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah objek tanah yang dimohonkan benar merupakan aset negara yang berada dalam kewenangan pengelolaan DJKN.
Keterangan tersebut disampaikan oleh tim legal DJKN, Bapak Imam, yang akrab disapa Bang Jati.
DJKN AKAN TURUN LANGSUNG MEMERIKSA LOKASI HOP VII
Menurut penjelasan tim legal DJKN, pihaknya berencana melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi HOP VII guna memastikan status dan riwayat kepemilikan tanah tersebut.
Pemeriksaan lapangan menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan mendasar: apakah benar lahan HOP VII merupakan aset negara yang berasal dari penguasaan atau aset eks Pertamina, atau justru terdapat riwayat kepemilikan dan penguasaan masyarakat yang harus dilindungi secara hukum.
DJKN juga perlu memastikan apakah pengakuan Yayasan PT Badak mengenai status lahan tersebut sebagai aset negara memiliki dasar administrasi dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, suatu objek tanah tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai aset negara hanya berdasarkan pengakuan sepihak suatu yayasan.
Pengakuan tersebut harus didukung dokumen kepemilikan, riwayat perolehan, dokumen penyerahan aset, serta bukti administrasi pertanahan yang sah.
ETH PERTANYAKAN HISTORY DAN ALAS HAK YAYASAN
Dalam persoalan ini, ETH menilai terdapat sejumlah hal mendasar yang wajib dijelaskan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai hibah lahan HOP VII.
Salah satunya adalah sejarah penguasaan dan dasar hukum Yayasan PT Badak atas lokasi tersebut.
Apakah lahan HOP VII benar merupakan tanah eks Pertamina yang kemudian secara sah beralih menjadi aset negara? Ataukah selama ini yayasan hanya melakukan penguasaan atau pengelolaan tanpa memiliki alas hak keperdataan yang jelas?
Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen autentik, bukan sekadar pernyataan atau pengakuan sepihak.
Apabila suatu yayasan menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya merupakan aset negara, pernyataan itu sendiri tidak otomatis melahirkan hak kepemilikan maupun kewenangan untuk mengelola aset negara.
Yayasan juga tidak dapat dianggap memiliki kewenangan atas aset negara tanpa dasar penugasan, penetapan, atau dokumen hukum yang sah.
SERTIFIKAT HGB YAYASAN JUGA AKAN DIKROSCEK
Selain menelusuri sejarah penguasaan lahan, persoalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikaitkan dengan yayasan juga menjadi perhatian penting.
Dokumen SHGB tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk:
1. Bagaimana proses awal penerbitan SHGB?
2. Siapa pemegang hak pertama atas tanah tersebut?
3. Apa dasar perolehan hak dan dokumen pendukungnya?
4. Apakah proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan?
5. Bagaimana riwayat peralihan dan penguasaan tanah tersebut?
6. Apakah terdapat hak atau klaim keperdataan masyarakat yang belum diselesaikan?
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam menentukan status objek tanah. Senin (09/11/2026).
Jangan sampai lahan yang selama ini diklaim sebagai aset negara ternyata memiliki riwayat kepemilikan masyarakat yang belum pernah diselesaikan secara hukum.
ETH: DJKN HARUS BERHATI-HATI, JANGAN SAMPAI TANAH MASYARAKAT DIHIBAHKAN SEBAGAI ASET NEGARA
DPP ETH Kaltim bersama DPN ETH menegaskan bahwa persoalan HOP VII bukan sekadar persoalan administrasi permohonan hibah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam menjaga tata kelola aset.
DJKN harus benar-benar cermat dan berhati-hati sebelum menetapkan status suatu objek tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN) maupun memproses permohonan hibah.
Jangan sampai terjadi kesalahan administrasi yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat atas tanah yang secara hukum bukan merupakan aset negara.
Jika ternyata terdapat klaim kepemilikan masyarakat, maka riwayat dan bukti keperdataannya wajib diperiksa secara objektif dan tidak boleh diabaikan.
ETH juga berpandangan bahwa Pemerintah Kota Bontang perlu memastikan seluruh dokumen dan dasar hukum permohonan hibah telah lengkap sebelum melanjutkan proses tersebut.
ETH AKAN TERUS MENGAWAL PERSOALAN HOP VII
Setelah memperoleh penjelasan dari pihak DJKN, ETH menilai bahwa proses permohonan hibah HOP VII masih memerlukan pembuktian dan verifikasi yang mendalam.
Belum adanya keputusan hibah menunjukkan bahwa status objek tanah tersebut masih harus dipastikan melalui kajian administrasi dan pemeriksaan lapangan.
DPP ETH Kaltim bersama DPN ETH menyatakan akan terus mengawal persoalan ini agar seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ETH tidak bermaksud menghalangi pemerintah daerah dalam mengupayakan pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat. Namun, setiap kebijakan yang menyangkut tanah harus didasarkan pada bukti hukum yang jelas.
PRINSIP ETH TEGAS: JANGAN SAMPAI TANAH YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI ASET NEGARA DIHIBAHKAN, DAN JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT DIABAIKAN ATAS NAMA PENGELOLAAN ASET NEGARA.
Kini publik menunggu langkah DJKN untuk melakukan verifikasi lapangan dan mengungkap secara terang sejarah serta status hukum lahan HOP VII Bontang.
Sebab, dalam persoalan pertanahan, yang harus dikedepankan bukan siapa yang paling kuat mengklaim, melainkan siapa yang mampu membuktikan haknya berdasarkan hukum dan dokumen yang sah.
Narasumber Rilis Berita : Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH)
DPP Kalimantan Timur – DPN
Mengawal transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
(Rudolf)
