Banjarnegara, Jateng. Kompassindonesianews.Com Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, menuai sorotan tajam. Program yang digadang-gadang untuk pemenuhan gizi masyarakat ini memicu gejolak internal usai munculnya dugaan pemangkasan upah pekerja hingga pengunduran diri massal sejumlah relawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, operasional dapur SPPG tersebut diduga dikelola oleh yayasan yang berdomisili di luar daerah Banjarnegara. Keberadaan pengelola luar daerah ini memantik pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan, komitmen tanggung jawab, serta transparansi mekanisme kerja di Dapur SPPG Pagedongan.
Persoalan paling krusial yang mengemuka adalah dugaan pemangkasan upah harian secara sepihak. Salah seorang sumber menyebutkan bahwa pada awal masa kerja, para relawan menerima upah sebesar Rp110.000 per hari. Namun, nominal tersebut mendadak merosot drastis menjadi Rp76.000 per hari.
Dampak dari pemangkasan upah dan beban kerja yang dinilai tidak seimbang membuat iklim kerja memanas. Dari total 42 orang relawan yang awalnya bertugas, sebanyak 8 orang memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes, sehingga kini tersisa 35 pekerja yang bertahan di tengah situasi tidak pasti.
Tak hanya urusan perut pekerja, masalah teknis di dapur pun memprihatinkan. Minimnya tenaga koki atau juru masak yang kompeten dikeluhkan membuat operasional dapur kedodoran. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada kelayakan, higienitas, serta kualitas gizi makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Pengelolaan dapur SPPG sejatinya bukan sekadar mengejar target operasional atau keuntungan pengelola semata. Ada standar pelayanan baku, jaminan kesejahteraan relawan, serta mutu makanan yang wajib dijaga ketat.
Merekabidangnya persoalan ini mendesak koordinator wilayah maupun instansi pemerintah terkait di Kabupaten Banjarnegara untuk tidak tinggal diam dan segera turun ke lokasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta verifikasi menyeluruh.
Pihak yayasan pengelola dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan pemangkasan gaji relawan, sistem ketersediaan koki, hingga mengevaluasi penyebab mundurnya para pekerja.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghimpun konfirmasi resmi dari pihak pengelola yayasan maupun penanggung jawab SPPG Kecamatan Pagedongan. Awak media menjunjung tinggi asas keberimbangan berita dengan membuka ruang klarifikasi serta Hak Jawab bagi pihak-pihak terkait demi penyajian informasi yang transparan dan akuntabel.
Setiawan
