BENGKULU |Kompassindonesianews.com- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari, dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengondisian proyek atau fee ijon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa (10/11/2026), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Pramono, S.H., M.H.
Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta kepada Fikri. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih selama lima tahun, yang berlaku setelah Fikri selesai menjalani pidana pokok.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengaturan proyek atau fee ijon.
Ketua Majelis Hakim Fajar Pramono menyampaikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Sejumlah laporan media yang mengikuti persidangan juga menyebut majelis hakim menempatkan Fikri sebagai pihak utama dalam perkara suap proyek tersebut.
Vonis Mantan Kadis PUPRPKP
Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong, Harry Eko Purnomo, juga dinyatakan bersalah.
Harry dijatuhi hukuman empat tahun penjara serta denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 80 hari.
Vonis terhadap Harry lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK yang sebelumnya meminta hukuman empat tahun dua bulan penjara.
Sementara itu, tiga kontraktor yang sebelumnya menjadi terdakwa sebagai pihak pemberi suap dalam perkara ini telah lebih dahulu divonis masing-masing dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Ketiganya dinyatakan terbukti memberikan uang dan barang kepada Fikri melalui Harry Eko Purnomo untuk memperoleh paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRPKP Rejang Lebong tahun anggaran 2025–2026.
Terima Uang dan Barang Terkait Proyek
Perkara ini berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Dalam perkara yang diusut KPK tersebut, Fikri didakwa menerima uang dari sejumlah kontraktor dan pihak lainnya dengan nilai sekitar Rp2,5 miliar, selain pemberian dalam bentuk barang elektronik. Salah satu laporan persidangan menyebut adanya pemberian iPhone dan iPad kepada Fikri.
Jaksa sebelumnya menguraikan bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan pengaturan paket pekerjaan pemerintah dan permintaan imbalan atau fee proyek kepada sejumlah kontraktor.
Besaran fee yang diduga diminta berkisar 10 sampai 15 persen dari nilai proyek.
Kasus tersebut sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan kemudian berkembang hingga menyeret sejumlah pihak, termasuk Fikri, Harry Eko Purnomo, serta tiga kontraktor.
Vonis Fikri Sesuai Tuntutan JPU KPK
Vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Fikri pada dasarnya sama dengan tuntutan JPU KPK.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut Fikri dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta pencabutan hak memilih dan dipilih selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Fikri terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa juga menjadikan sejumlah fakta persidangan sebagai dasar tuntutan, termasuk penerimaan uang dan barang yang berkaitan dengan pengaturan proyek.
Kuasa Hukum Fikri Keberatan
Usai putusan dibacakan, penasihat hukum Fikri Thobari, Dian Ozhari, menyatakan pihaknya menyayangkan putusan majelis hakim.
Menurut Dian, pembelaan yang disampaikan pihaknya belum dipertimbangkan secara menyeluruh, termasuk mengenai sikap kooperatif Fikri selama menjalani proses hukum serta pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dian mengatakan pihaknya belum menentukan langkah hukum selanjutnya dan masih akan berkoordinasi dengan keluarga Fikri sebelum memutuskan apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum berikutnya.
Hal serupa disampaikan penasihat hukum Harry Eko Purnomo. Pihaknya juga menyatakan masih pikir-pikir atas vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim.
JPU KPK Juga Masih Pikir-pikir
Jaksa Penuntut Umum KPK juga belum langsung menyatakan menerima putusan tersebut.
JPU menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sikap tersebut diambil untuk mempelajari lebih lanjut pertimbangan majelis hakim dalam putusan.
Dengan demikian, perkara yang menjerat Fikri Thobari dan Harry Eko Purnomo masih memiliki kemungkinan berlanjut melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi yang mendapat perhatian publik di Bengkulu karena menyeret kepala daerah aktif/nonaktif dan pejabat teknis pemerintah daerah dalam praktik pengaturan proyek atau fee ijon. Putusan tingkat pertama tersebut sekaligus menjadi penentu awal mengenai pertanggungjawaban pidana para terdakwa, sementara langkah hukum selanjutnya masih menunggu sikap masing-masing pihak.
Feronike(mimi)
