Tangerang Kompassindonesianews.Com Ada satu pertanyaan mendasar yang rasanya tidak akan pernah usang untuk terus diajukan dalam dinamika kehidupan bernegara kita. Kita sering kali dihadapkan pada keraguan, apakah hukum benar-benar berdiri kokoh untuk menegakkan keadilan, atau justru punya celah besar untuk dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan? Pertanyaan tajam ini jelas bukan sekadar persoalan akademis yang hanya relevan dibahas di dalam ruang tertutup kuliah fakultas hukum. Lebih dari itu, isu ini merupakan pertanyaan publik yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan hidup matinya kepercayaan masyarakat terhadap negara, lembaga peradilan, dan seluruh institusi penegak hukum.
Indonesia secara konstitusional telah dengan sangat tegas mendeklarasikan dan memposisikan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Prinsip fundamental tersebut tentu mengandung sebuah konsekuensi mutlak, di mana kekuasaan sama sekali tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan kehendak individu atau sekadar melayani kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, setiap gerak-gerik kekuasaan harus sepenuhnya tunduk patuh pada konstitusi dan seluruh aturan perundang-undangan yang mengikat di republik ini. Namun sayangnya, keberadaan berbagai macam tumpukan peraturan hukum itu belum dengan sendirinya bisa menjadi jaminan mutlak bagi terciptanya keadilan nyata di lapangan. Agar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, hukum yang baik mutlak membutuhkan pelaksanaan yang sangat konsisten, ketersediaan aparat yang punya integritas sungguhan, serta hadirnya lembaga peradilan yang benar-benar independen dari segala intervensi.
Mengenai independensi ini, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas sudah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan konstitusi tersebut kemudian diperkuat dan dipertegas lagi arahnya melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan perundang-undangan ini secara spesifik mewajibkan para hakim untuk senantiasa menjaga kemandirian peradilan, sekaligus melarang keras adanya campur tangan dari pihak mana pun di luar kekuasaan kehakiman. Artinya, kita harus paham bahwa independensi hakim itu bukanlah sebuah keistimewaan atau hak eksklusif yang sekadar diberikan kepada seorang pejabat negara. Independensi tersebut sesungguhnya merupakan sebuah jaminan kokoh bagi masyarakat agar setiap perkara yang masuk sungguh-sungguh bisa diperiksa dan diputus murni berdasarkan hukum, fakta persidangan, serta keyakinan sang hakim yang bisa dipertanggungjawabkan.
Akan tetapi, independensi peradilan ini tentu tidak boleh disalahartikan atau dimaknai sebagai sebuah kebebasan mutlak yang berjalan tanpa batas. Seorang pengadil tetap diwajibkan untuk terikat erat pada konstitusi negara, rambu-rambu hukum acara, nilai-nilai kode etik profesi, serta memikul kewajiban moral untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap putusannya melalui rumusan pertimbangan hukum yang masuk akal dan rasional. Dengan demikian, prinsip kebebasan atau independensi ini ibarat dua sisi koin dengan akuntabilitas yang harus selalu sejalan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lembaga peradilan yang mengklaim dirinya independen namun nyatanya bekerja tanpa integritas perlahan pasti akan kehilangan kepercayaan berharga dari publik. Sebaliknya, tuntutan akuntabilitas yang kebablasan hingga berubah wujud menjadi instrumen tekanan terhadap sang hakim juga diyakini dapat merusak marwah dan kemerdekaan sejati dari institusi peradilan itu sendiri.
Berbicara tentang pondasi tegaknya negara hukum, salah satu prinsip paling penting yang tidak boleh diabaikan adalah equality before the law atau asas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip luhur ini secara tegas menyiratkan bahwa status sosial, tingginya posisi jabatan, melimpahnya kekayaan, maupun kuatnya kedudukan politik seseorang tidak boleh sama sekali dijadikan alasan untuk membenarkan perlakuan hukum yang timpang dan berbeda. Hal ini sejalan dengan spirit dan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sistem pengadilan wajib mengadili perkara menurut hukum dengan pantang membeda-bedakan latar belakang orang. Persoalan besarnya saat ini adalah, bagaimana mungkin masyarakat bisa sepenuh hati mempercayai penegakan hukum apabila di lapangan justru terus-menerus muncul persepsi bahwa akses terhadap keadilan ternyata jauh lebih gampang dan mulus didapat oleh mereka yang memegang kekuasaan serta punya sumber daya ekonomi berlebih?
Tentu saja kita harus tetap berusaha objektif, karena setiap perkara peradilan pastinya harus dinilai dan dibedah secara saksama berdasarkan fakta serta alat bukti masing-masing yang tersaji sah di muka sidang. Kita jelas tidak boleh secara sembarangan melompat menyimpulkan adanya sebuah konspirasi atau ketidakadilan hanya bermodalkan pada adanya perbedaan hasil akhir dari suatu putusan hukum semata. Namun di sisi yang berlawanan, penyelenggara negara juga tidak punya hak istimewa untuk menutup telinga dan sekadar mengabaikan begitu saja persepsi publik yang terlanjur mengakar. Bagaimanapun juga, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat madani merupakan salah satu fondasi paling esensial bagi tegak dan kuatnya legitimasi lembaga penegak hukum di mata rakyat. Karena alasan logis itulah, langkah-langkah nyata seperti perbaikan transparansi proses hukum, keterbukaan akses informasi publik, serta terjaganya konsistensi penerapan pasal peraturan kini telah berubah menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Jika kita mencoba membedahnya dari kacamata filsafat hukum yang lebih dalam, keberadaan hukum nyatanya tidak hanya melulu mendewakan soal kepastian, tetapi juga menyangkut tarikan napas keadilan dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum memang sangat diperlukan fungsinya agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui dengan presisi apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sehari-hari. Sementara itu, unsur esensial keadilan sangat krusial kehadirannya agar instrumen hukum tidak sampai berubah menjadi mesin dingin yang kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya ketika diterapkan. Di pihak lain, nilai kemanfaatan bertugas penting untuk memastikan bahwa bekerjanya produk hukum itu benar-benar mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di lapangan. Diakui atau tidak, menyatukan ketiga nilai luhur tersebut memang bukan perkara mudah, terlebih para penegak hukum sering kali terjebak pada situasi dilematis di mana penjatuhan sanksi aturan yang terlalu kaku secara tekstual justru gagal menjawab kehausan akan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Menyikapi rumitnya tantangan dan celah keadilan tersebut, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 akhirnya tampil memberikan sebuah kewajiban moral sekaligus yuridis yang cukup berat bagi para hakim. Melalui pendelegasian aturan tersebut, para hakim ditugaskan secara resmi untuk senantiasa terus-menerus menggali, mengikuti, serta memahami secara saksama nilai-nilai hukum beserta rasa keadilan tak tertulis yang memang benar-benar hidup dalam denyut nadi masyarakat. Ketentuan yang bijak ini sekaligus menjadi sebuah pengingat tegas bahwa sosok hakim tidak boleh merendahkan martabatnya untuk sekadar bertindak sebagai corong pasif dari produk undang-undang belaka. Sebaliknya, hakim memikul beban tanggung jawab besar untuk senantiasa peka dalam memahami konteks sosial riil yang melatari sebuah kasus, lalu menyelami keadilan sejati dalam perkara yang diperiksanya tanpa pernah sekalipun boleh mengabaikan batas-batas formal hukum positif yang masih berlaku. Tepat di titik persimpangan ideal dan realitas inilah, kualitas penalaran hukum tingkat tinggi sekaligus kedalaman integritas dari seorang hakim akan benar-benar diuji kepiawaiannya.
Menurut kacamata dan pandangan penulis, akar persoalan paling mendasar dari praktik penegakan hukum di tanah air sebenarnya bukanlah terletak pada urusan banyak atau sedikitnya tumpukan draf peraturan yang saat ini dimiliki Indonesia. Persoalan substansial yang justru mendesak dan tidak kalah krusialnya untuk segera dibereskan adalah perihal bagaimana aturan-aturan hukum tersebut akhirnya bisa diterapkan secara persisten, konsisten, dan prosesnya mutlak selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semangat reformasi penegakan hukum rasanya tidak akan pernah menemui titik terang apabila pelaksanaannya hanya berkutat pada kegiatan formalitas sebatas rajin mengesahkan undang-undang baru atau sekadar melakukan tambal sulam birokrasi kelembagaan peradilan. Reformasi yang sesungguhnya dan bernilai mahal harus punya keberanian untuk membenahi aspek kultural budaya hukum, membongkar kualitas sumber daya manusianya, menata ulang integritas aparaturnya, serta merawat keberanian lembaga penegak hukum untuk senantiasa bekerja secara murni profesional tanpa harus tunduk menunduk pada tekanan pelbagai pihak berkepentingan.
Sejalan dengan proses bersih-bersih dari dalam tersebut, elemen masyarakat sipil juga perlu dan berhak mendapatkan garansi jaminan ruang yang kondusif agar leluasa ikut menyoroti dan mengawasi jalannya penegakan hukum secara terukur dan bertanggung jawab. Segala bentuk masukan maupun kritikan tajam yang acap kali dilontarkan terhadap kinerja lembaga negara pada prinsipnya jangan lagi dipersepsikan sebagai sebuah wujud perlawanan atau permusuhan terhadap eksistensi negara. Sebaliknya, kritik-kritik pedas tersebut mesti mulai diposisikan dan diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi dinamis kontrol publik yang justru menyehatkan bagi kelangsungan hidup iklim demokrasi kita. Pada kesimpulan akhirnya, hukum bagaimanapun juga mutlak harus bisa diandalkan kiprahnya untuk terus mampu membentangkan payung perlindungan yang sama rata, adil, dan tanpa pandang bulu kepada seluruh warga negara. Sungguh ironis dan jangan sampai terjadi lagi sentimen masyarakat yang menganggap bahwa hukum pertiwi nyatanya hanya terlihat bertaring tajam, garang dan tegas sebatas di dalam lembaran susunan teks peraturan formal saja. Jauh lebih menyedihkan dan melukai keadilan komunal jika instrumen hukum itu tiba-tiba saja mendadak kehilangan keberanian serta konsistensinya di kala harus benar-benar berhadapan langsung dengan benteng kekuasaan dan kuatnya jaringan kepentingan para elit.
Mursalih
Oleh: Valery Victory Weikin
(Catatan redaksi : Tulisan ini merupakan opini hukum dan literasi hukum, bukan pendapat hukum resmi untuk menyelesaikan perkara tertentu. Analisa disusun berdasarkan kerangka peraturan dan bahan penelitian yang tersedia.)
