BENGKULU –Kompassindonesianews.com Persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan dalam Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNHAZ) Bengkulu yang berkolaborasi dengan PT Bank Syariah Nasional (BSN), Kamis (12/11/2026).
Seminar yang mengangkat tema “Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah: Mengintegrasikan Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan” tersebut menghadirkan akademisi dan praktisi untuk membahas bagaimana keuangan publik dikelola secara transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pemateri yang mendapat perhatian peserta adalah Dosen Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si. yang tampil sebagai Narasumber 2.
Dalam pemaparannya, Frans Dione membedah materi bertajuk “Urgensi Akuntabilitas: Empat Kantong Dana Publik”. Ia mengajak peserta melihat pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas, tidak hanya dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari berbagai sumber dana publik lainnya.
Empat Kantong Dana Publik
Di hadapan peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa, dosen, ASN dan undangan lainnya, Frans memaparkan empat kelompok dana publik yang menurutnya penting mendapat perhatian dalam aspek akuntabilitas.
Pertama, APBD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,77 triliun. Dalam paparannya juga disebutkan adanya defisit belanja daerah sekitar Rp124,9 miliar, sementara SiLPA PAD disebut mencapai 47 persen dari pendapatan.
Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Frans menyoroti laba Bank Bengkulu tahun 2025 yang dalam materi seminar disebut mencapai Rp135,1 miliar. Sementara itu, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD 2026 disebut sekitar Rp22,4 miliar atau 1,8 persen dari PAD.
Ketiga, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam paparannya, Frans turut menyinggung kondisi keuangan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, termasuk angka utang yang disebut sekitar Rp98 miliar serta catatan audit BPK terkait pendapatan BLUD yang dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah.
Keempat, BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) juga menjadi bagian yang disoroti. Dalam materi seminar disebutkan penghimpunan ZIS tahun 2025 mencapai sekitar Rp15 miliar, dengan target penghimpunan tahun 2026 sebesar Rp1,2 miliar per bulan.
Pembahasan mengenai dana ZIS tersebut juga relevan dengan perkembangan pengelolaan zakat di Bengkulu. BAZNAS Provinsi Bengkulu pada 4 November 2026 sebelumnya menyampaikan adanya upaya memperkuat sinergi dengan lembaga perbankan syariah untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS, termasuk untuk program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial.
“Setiap Rupiah Harus Bisa Dipertanggungjawabkan”
Frans menegaskan, besarnya dana publik yang dikelola pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus diikuti dengan sistem pertanggungjawaban yang kuat.
Menurutnya, setidaknya terdapat lima tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan publik, yakni APBD sebagai instrumen kesejahteraan, peningkatan kapasitas fiskal, transparansi kepada publik, peningkatan kualitas belanja, serta pembangunan yang inklusif.
“Setiap rupiah yang publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas Frans dalam pemaparannya.
Ia juga mengingatkan bahwa dana yang bersumber dari APBD, BUMD, BLUD maupun dana sosial keagamaan pada hakikatnya harus dikelola dengan prinsip kepentingan publik.
“Uang APBD, BUMD, BLUD, dan BAZNAS itu bukan uang pemerintah, itu uang rakyat. Kalau tidak akuntabel, rakyat yang dirugikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari peserta seminar yang memenuhi Aula Rektorat Lantai 3 UNHAZ.
Dorong Tata Kelola Keuangan yang Lebih Terbuka
Frans Dione dikenal memiliki latar belakang akademik di bidang pemerintahan. Sejumlah karya akademiknya juga membahas implementasi kebijakan pemerintahan daerah, termasuk sistem informasi pembangunan daerah dan aspek akuntabilitas pemerintahan. Kajian yang melibatkan Frans Dione antara lain menempatkan SIPD sebagai bagian dari sistem yang mendukung perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta akuntabilitas publik.
Perspektif tersebut menjadi salah satu alasan materi yang disampaikan dalam seminar tidak hanya berhenti pada teori, tetapi dikaitkan dengan persoalan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Beliau ini dari IPDN, jadi tahu persis bagaimana birokrasi bekerja. Materinya sangat membumi, datanya nyata, bukan mengawang-awang,” ujar salah seorang peserta dari kalangan mahasiswa FISIP UNHAZ.
Kolaborasi Kampus dan Perbankan Syariah
Seminar nasional ini juga menjadi ruang dialog antara lingkungan akademik, pemerintahan dan sektor perbankan syariah mengenai pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara dunia pendidikan dan BSN sendiri bukan merupakan isu yang berdiri sendiri. Pada November 2026, BSN juga tercatat menjalin kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala (USK) terkait pengembangan program layanan nasabah. Sementara di Bengkulu, BSN sebelumnya juga tercatat membangun komunikasi dengan sejumlah institusi pendidikan dan lembaga sosial.
Seminar FISIP UNHAZ tersebut menghadirkan Rektor UNHAZ Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M. sebagai pembicara pembuka.
Adapun narasumber lainnya yakni Prof. Dr. Drs. Bahrullah Akbar, S.E., M.B.A., President Commissioner (Independent) PT Bank Syariah Nasional, serta Prof. Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si., Guru Besar UNHAZ.
Seminar dipandu oleh Sondang Amelia Hasibuan, S.AP., M.AP., Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP UNHAZ.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara administratif, tetapi juga melihat akuntabilitas sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Frans Dione berharap momentum tersebut dapat mendorong perbaikan tata kelola keuangan di Bengkulu sehingga semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bengkulu punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita mengelola keuangan daerah dengan jujur dan akuntabel,” pungkasnya.
Catatan redaksi penting: angka APBD, BUMD, BLUD, dan BAZNAS di atas saya pertahankan sebagai “data yang dipaparkan dalam seminar”, bukan saya nyatakan sebagai hasil verifikasi independen. Ini lebih aman secara jurnalistik karena saya belum menemukan dokumen resmi daring yang memverifikasi seluruh angka tersebut pada hari ini.
Feronike(mimi)
