BONTANG, kompassindonesianews.com – Minggu, 15 November 2026 – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur resmi menggerakkan tim investigasi untuk mendalami dugaan ketidaksesuaian prosedur akademik dalam proses perolehan ijazah Strata 1 (S1) Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial ETH Kaltim terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta integritas pejabat publik.
Ketua DPP ETH Kaltim, Andi Ansong, membenarkan bahwa salah satu anggota timnya telah bergerak melakukan penelusuran awal berdasarkan instruksi Kepala Biro Investigasi ETH Kaltim, Muhammad Yunus Hafid.
Menurut Andi Ansong, pembentukan dan pergerakan tim investigasi ini bertujuan mengumpulkan informasi, menelusuri dokumen, serta menguji berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait riwayat pendidikan yang bersangkutan.
“Benar, salah satu anggota tim kami sudah bergerak melakukan penelusuran. Ini merupakan instruksi dari Kabiro Investigasi ETH Kaltim, Muhammad Yunus Hafid. Kami ingin persoalan ini mendapatkan kejelasan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar opini atau asumsi,” tegas Andi Ansong.
Ia menjelaskan, fokus investigasi tidak semata-mata menyangkut keaslian fisik ijazah, tetapi juga menyangkut proses akademik yang menjadi dasar diterbitkannya ijazah tersebut.
Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian tim investigasi, antara lain riwayat perpindahan studi, pemenuhan beban Satuan Kredit Semester (SKS), proses perkuliahan, kehadiran akademik, hingga persyaratan penyelesaian tugas akhir.
TELUSURI PROSEDUR AKADEMIK
DPP ETH Kaltim menilai bahwa keaslian dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur akademik merupakan dua persoalan yang perlu diperiksa secara terpisah.
Ijazah yang tercatat secara administratif tetap harus didukung oleh proses pendidikan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, ETH Kaltim berencana mengumpulkan bahan dan dokumen pendukung untuk selanjutnya meminta klarifikasi serta pemeriksaan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta diperoleh. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur akademik, kami akan membawa temuan tersebut melalui jalur resmi agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan,” lanjut Andi Ansong.
SIAPKAN LANGKAH PELAPORAN RESMI
DPP ETH Kaltim juga menyiapkan langkah administratif dengan mengarahkan hasil penelusuran kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Permintaan pemeriksaan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai riwayat akademik dan prosedur penerbitan ijazah yang dipersoalkan.
Selain itu, ETH Kaltim membuka kemungkinan menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Bontang apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan etik dan integritas pejabat publik.
ETH Kaltim menegaskan bahwa seluruh proses investigasi akan dilakukan secara konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi.
“Kami menjalankan fungsi kontrol sosial. Tidak ada kepentingan pribadi maupun politik. Yang kami inginkan adalah transparansi dan kepastian hukum. Jika semuanya sudah sesuai ketentuan, tentu harus dibuktikan. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, harus ada mekanisme pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku,” tutup Andi Ansong.
DPP ETH Kaltim mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun dokumen pendukung terkait persoalan tersebut untuk menyampaikannya melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
LEMBAGA PEMANTAU ELANG TIGA HAMBALANG (ETH) KALTIM
Mengawal transparansi, memperjuangkan keadilan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Narasumber DPP Humas ETH Kaltim
