Weda Halteng – kompassindonsianews.com Kasus dugaan penelantaran anak kembali mencuat di wilayah Halmahera Tengah setelah seorang warga desa tabang kotmbagu selatan yang berdomisili di Desa lelilef Halmahera tengah secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Polres Halmahera Tengah.
Peristiwa ini dilaporkan oleh seorang perpuan bernama Felma Padunge warga desa tabang kotmbagu selatan pada Rabu 11 November 2026 sekitar pukul 100.00 WIT. Ia datang langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat pengaduan resmi terkait dugaan penelantaran anak.
Dalam laporan tersebut, pelapor menjelaskan bahwa kejadian penelantaran anak terjadi pada bulan Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIT. Insiden itu disebut berlangsung di DesaLililef Kecamatan Weda , Kabupaten Halmahera Tengah.
Kasus ini bermula saat seorang suami diduga pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istrinya , sehingga anak yang seharusnya dalam pengasuhan menjadi terlantar. Kondisi ini kemudian memicu kekhawatiran pihak keluarga hingga akhirnya dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Rabu – 18 – November 2026 – Berdasarkan dokumen resmi yang diterima, laporan tersebut telah diterima dan dicatat dengan nomor : B/ 44 / X1 / 2026/SPKT/RES HALTENG. Pihak kepolisian melalui SPKT memastikan bahwa pengaduan masyarakat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Surat penerimaan laporan itu ditandatangani oleh petugas SPKT atas nama Raja Nirvana dengan pangkat (Bripda). Dokumen tersebut juga menjadi bukti sah bahwa laporan masyarakat telah diterima secara resmi oleh institusi kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Namun, masyarakat berharap agar kasus penelantaran anak ini segera ditindaklanjuti demi kepentingan dan keselamatan anak yang menjadi korban.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh orang tua agar tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memberikanf perlindungan maksimal terhadap anak-anak di wilayah Maluku Utara.
Sumber : wawancara
Editor : redaksi
( Rusdi)














