https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

IPMASTIM Kupang: “Damai” dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak Magang Tidak Menghapus Pidana

KUPANG|Kompassindonesianews.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (IPMASTIM) Kupang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepolisian Daerah (Polda) NTT agar segera mengusut dan memproses secara hukum dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak magang di lingkungan Kantor Gubernur NTT.

Dalam kasus tersebut, seorang pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov NTT disebut sebagai pihak terduga. IPMASTIM Kupang menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan, terlebih apabila terdapat dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan IPMASTIM Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, menilai bahwa dugaan relasi kuasa yang timpang antara seorang pejabat dengan anak magang harus menjadi perhatian serius. Posisi korban yang lebih rentan berpotensi memengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan, termasuk apabila muncul kesepakatan damai.

“Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai urusan pribadi atau sekadar persoalan kekeluargaan. Hukum tidak boleh dinegosiasikan hanya karena seseorang memiliki jabatan dan kekuasaan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum harus tetap berjalan,” tegas Sandiang, Kamis (19/11/2026).

IPMASTIM Kupang merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang pada prinsipnya melarang penyelesaian perkara TPKS di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila terduga pelaku merupakan orang dewasa, penyelesaian melalui perdamaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum.

IPMASTIM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban, terlebih apabila korban merupakan anak. Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak membiarkan persoalan ini berhenti hanya karena adanya informasi atau kesepakatan perdamaian.

Selain mendorong proses hukum, IPMASTIM Kupang meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Provinsi NTT memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah perlindungan dan pendampingan yang telah maupun akan dilakukan terhadap korban.

Perlindungan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keamanan korban harus menjadi prioritas. Seluruh proses penanganan juga harus dilakukan tanpa intimidasi, tekanan, maupun intervensi dari pihak mana pun.

IPMASTIM Kupang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yakni:

1. Kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, agar segera melakukan pemeriksaan internal secara transparan dan objektif serta mempertimbangkan penonaktifan sementara pejabat yang bersangkutan dari tugas dan jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kepada Polda NTT, agar segera melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana tersebut tanpa terpengaruh jabatan maupun kedudukan pihak yang diduga terlibat.
3. Kepada DP3A2KB Provinsi NTT, agar memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum serta menyampaikan perkembangan langkah penanganan sesuai batas kewenangan dan ketentuan perlindungan data korban.
4. Kepada LPSK, KPAI/KPAD, dan Komnas Perempuan, agar memberikan perhatian serta mengawal penanganan kasus ini sesuai mandat kelembagaan masing-masing, sehingga hak korban terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Sandiang menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan munculnya kesan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui tekanan atau kesepakatan tertutup.

“Jika dugaan kasus seperti ini dibiarkan selesai hanya melalui jalur damai, kita sedang membangun preseden buruk dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Keselamatan, martabat, dan hak korban harus ditempatkan di atas kepentingan siapa pun,” pungkasnya.

 

(Umbu Sandi)

Whats-App-Image-2026-11-07-at-16-50-02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *