DEPOK,kompassindonesianews.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menggelar sidang paripurna penyampaian Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2023, di gedung DPRD Jl. Boulevard Raya, GDC, Kota Depok, Jumat (12/7/24).
Rapat ini dipimpin oleh ketua DPRD Depok,TM.Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh 34 dari 49 anggota DPRD.baik secara langsung maupun virtual.
Ketua DPRD TM. Yusufsyah Putra menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir jumlah melebihi 2/3 dari anggota DPRD sehingga quorum tercapai.
Sebelumnya Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menghasilkan beberapa poin diantaranya:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), berasal dari pajak daerah, hasil pencapaian telah melebihi 100 persen, sedangkan pajak air tanah perlu evaluasi karena terealisasi hanya 42 persen dari target.
Saldo piutang pajak mengalami kenaikan 17,61 persen, saldo aset hingga periode 31 Desember 2023 mencapai 21 Triliun yang juga mengalami kenaikan sebesar 16,65 persen serta SILPA tahun 2023 sebesar 282 M. ”Evaluasi terhadap Laporan Pertanggung jawaban masih perlu disempurnakan dengan fokus pada kendala-kendala untuk menentukan prioritas terhadap pertumbuhan dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.
Pertumbuhan ekonomi kota Depok tidak sesuai dengan realisasi laporan belanja daerah yang serapannya kurang memperhatikan outcome atau impact yang terserap dari penggunaan anggaran yang digunakan, serapan tinggi tetapi tidak tepat sehingga tidak berdampak,” (Radot. S)
