Yogyakarta – Kompassindonesianews.com Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan kepada pimpinan sepuluh perguruan tinggi di DIY dalam acara konsolidasi dan arahan yang digelar di Bale Kenyo komplek Kepatihan Yogyakarta Minggu malam 31 Agustus 2025.
Pertemuan ini dihadiri pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta.
Dalam pertemuan ini, Sri Sultan juga didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY, Aria Nugrahadi, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.
Gebernur DIY, Sri Sultan menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi di Yogyakarta, dengan cara yang santun dan damai.” Aspirasi boleh di sampaikan itu hak setiap warga negara, namun saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah, yang mencerminkan demokrasi Jogja,” ungkapnya saat bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi.
Ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi untuk turut mengarahkan para mahasiswa, agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, mahasiswa maupun pelajar tetap memiliki kewajiban utama dalam menempuh pendidikan.
” Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak – anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar, sementara bagi mahasiswa silahkan menyampaikan aspirasi secara dewasa dengan itikad baik tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” imbuh Gubernur DIY.
Terkait adanya mahasiswa yang meninggal dunia akibat demo di Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan dirinya telah meminta aparat kepolisian untuk melakukan identifikasi. Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman.
Lebih lanjut, ia berharap agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara tertib. Serta kehidupan demokrasi di DIY, tetap terjaga tanpa menimbulkan keresahan maupun perpecahan,” tutunya.
” Rektor UII, Frof. Fathul Wahid menegaskan menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara, yang dijamin konstitusi. Namun, ia menekankan agar aspirasi tidak dibarangi tindakan anarkis. Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Yogyakarta, harus tetap damai,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM, Dr.Arie Sujito. Beliau menilai arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyampaikan persepsi agar perguruan tinggi dapat mendampingi mahasiswa dengan baik.
” Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis.
Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja, dari potensi manipulasi pihak – pihak tertentu,” jelas Arie.
Menurut Arie, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa – peristiwa sebelumnya potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” pungkasnya.(Joni)
