BENGKULU — Kompassindonesianews.Com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu membahas keberlanjutan pengelolaan aset serta pemanfaatan sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Asisten I Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar, didampingi Plt Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Henni Fathimah.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan yang muncul setelah adanya penyerahan aset UPT BLK dari Kementerian kepada Pemprov Bengkulu, termasuk status aset, keberadaan aparatur sipil negara (ASN), instruktur, serta keberlanjutan kegiatan pelatihan kerja.
Khairil Anwar menjelaskan, sebagian aset UPT BLK di kawasan Tebeng telah diserahkan oleh Kementerian kepada Pemprov Bengkulu. Penyerahan tersebut juga mencakup sarana dan prasarana serta ASN yang sebelumnya berada di bawah kementerian dan kini menjadi bagian dari Pemprov Bengkulu.
Meski demikian, sejumlah aset lainnya masih dalam proses penyerahan. Kondisi aset yang diterima juga menjadi perhatian karena terdapat perlengkapan yang tidak lagi lengkap. Karena itu, proses administrasi dan berita acara penyerahan harus tetap diselesaikan sesuai dengan daftar pengadaan awal.
“Kalau ada aset yang tidak lengkap, harus ditelusuri apakah hilang atau memang sudah rusak. Nanti akan ditangani oleh bidang aset,” kata Khairil dalam rapat tersebut.
Menurutnya, aset yang tersedia memiliki nilai mencapai miliaran rupiah dan harus dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pendidikan vokasi. Salah satu opsi yang dibahas adalah mengintegrasikan aset serta tenaga instruktur BLK dengan kebutuhan pelatihan di SMK di Provinsi Bengkulu.
Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat memberikan keterampilan tambahan kepada siswa SMK. Dengan dukungan instruktur sesuai bidang keahlian, siswa tidak hanya menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jurusannya.
Sertifikat keahlian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bekal bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja, bekerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), maupun membuka peluang bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Henni Fathimah, menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 48 ASN yang menjadi bagian dari persoalan pengelolaan UPT BLK. Selain persoalan sumber daya manusia, pemerintah juga perlu menentukan tempat penyimpanan aset BLK karena gedung yang selama ini digunakan harus dikosongkan dan telah masuk dalam proses lelang.
Kepala BLK, Yoga Syahputra, menjelaskan bahwa para instruktur pengajar dari berbagai jurusan telah diambil alih oleh Kementerian. Kondisi tersebut membuat BLK tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan pelatihan seperti sebelumnya, terlebih fasilitas gedung yang digunakan juga harus dikosongkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Khairil Anwar menyarankan agar aset-aset UPT BLK yang masih dapat dimanfaatkan untuk sementara dipindahkan ke kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu. Kantor tersebut nantinya dapat menjadi tempat penyimpanan sekaligus basecamp sementara hingga pemerintah mendapatkan solusi pengelolaan aset dan kegiatan BLK.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan untuk memanfaatkan aset dan tenaga instruktur tersebut guna memperkuat pendidikan vokasi di SMK.
Kabid SMK Dikbud Provinsi Bengkulu, Rainer, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kebutuhan terhadap tenaga pengajar dengan keahlian khusus seperti instruktur masih cukup besar di sejumlah SMK.
Ia menilai keberadaan instruktur BLK dapat diberdayakan untuk mendukung pembelajaran berbasis keterampilan dan kompetensi di SMK. Terlebih, SMK di Provinsi Bengkulu telah diarahkan untuk mengembangkan pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rainer menjelaskan, sejumlah SMK juga telah menetapkan tarif layanan dan menjalankan kegiatan BLUD. Dikbud Provinsi Bengkulu juga telah memiliki portal yang digunakan untuk memasarkan berbagai produk hasil karya SMK.
Dengan adanya integrasi antara aset, instruktur, dan SMK, pemerintah berharap sarana yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja dapat tetap produktif dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan serta dunia kerja.
Dikbud Provinsi Bengkulu menyatakan siap memberdayakan aset dan instruktur yang tersedia untuk mendukung kebutuhan SMK di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterampilan siswa, meningkatkan kompetensi lulusan, serta memperluas peluang mereka untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan aset dan ASN UPT BLK tidak hanya diarahkan pada aspek administrasi dan pengamanan barang milik daerah, tetapi juga pada upaya memastikan aset dan sumber daya manusia yang tersedia tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya melalui penguatan pendidikan vokasi di SMK.
Pewarta : Feronike(mimi)
