Kabupaten Sleman – KompassIndonesianews.com, Kegiatan padat karya yang akan diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kabupaten Sleman di tahun 2026 ini akan mengadakan kegiatan 140 paket dengan sumber dananya berasal dari APBN Reguler, Pikir APBD, dan dari BKK Propinsi yang tahun ini dari BKK Propinsi ada 110 lokasi. Untuk 3 tiga tahun terakhir ini paket BKK Propinsi kita Terima lebih dari 100 lokasi yang nilainya lebih dari 10 Milyar untuk mengelola kegiatan padat karya ini.
Makin besar nilainya makin besar pula cakupan kegiatan ini bagi masyarakat yang di tahun 2026 ini bisa mengkafer 5.025. Pekerja yang berasal dari masyarakat Sleman, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Siti Istiqomah Tjatur Sulistijatiningtyas, S.T., M.T kepada media di kantornya pada Kamis (5/2/2026).
Ia menyampaikan juga bahwa prinsip dari padat karya ini adalah Bansos maka sasarannya para pekerja atau masyarakat pengangguran atau setengah pengangguran dan masyarakat miskin, sedangkan padat karya itu sendiri adalah membangun infrastruktur sederhana yang dilaksanakan bersama – sama.
Dan Bansos ini merupakan bansos yang berkarya, menghasilkan karya dari masyarakat untuk membangun infrastruktur yang sudah ditetapkan di wilayahnya.
“Tidak hanya menerima bantuan saja dan bukan gotong royong yang dibayar, tetapi karya mereka yang dihasilkan juga kita pantau sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan semuanya dikawal termasuk kwalitas nya”, Ujar Ayik (panggilan Sekdisnaker Sleman).
Ayik menambahkan bahwa sejak tahun 2022 padat karya sudah mulai berkontrak dengan kelompok masyarakat dan ini merupakan terobosan yang ditunjukan agar supaya padat karya ini tidak semata gotong royong yang dibayar tetapi bagaimana padat karya ini kemudian menghasilkan sebuah karya yang berkwalitas sehingga dikontrakan dengan kelompok masyarakat yang ada payung hukumnya bagaimana kontrak dengan masyarakat dan sudah diatur melalui Perpres no 16 tahun 2008 sampai perubahan nya di no 40 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa. Dari hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas proses pekerjaan di pemerintahan harus mengedepankan Kredibilitas, kualitas dan akuntabilitas dengan mekanisme kontrak dengan kelompok masyarakat, sehingga tinggal bagaimana kita melaksanakannya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
Dari jenis pekerjaan yang dilaksanakan merupakan infrastruktur yang komunal diperlukan masyarakat bukan personal yaitu cor jalan, talud, selokan irigasi, selokan drainase, sumur resapan dan gorong – gorong.
“Bansos ini merupakan bansos yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri dan menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga bisa memberikan impek yang lebih berkelanjutan”, ungkap Ayik.
Untuk mekanisme pelaksanaan padat karya tahun 2026 ini dimulai dari proposal yang sudah diidentifikasi di tahun 2025 kemudian dilanjutkan dengan identifikasi lokasi. Setelah anggaran turun dilakukan surve/ identifikasi lokasi yang kedua.
Identifikasi yang pertama untuk mengusulkan proposal itu layak atau tidak dan identifikasi yang kedua adalah untuk menyusun RAB nya dengan melihat kondisi lokasinya.
Untuk pelaksanaan nya harus ada pendamping yang memiliki keahlian tata bangunan / tenaga ahli bangunan untuk mengawal pembuatan infrastruktur tersebut agar kualitas terjamin karena hasilnya akan beda dibandingkan dengan gotong royong yang tidak diawasi, dan porsinya pun berbeda, karena tenaga kerjanya lebih tinggi.
“Dari pekerjaan itupun harus ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan agar penggunaan dana nya disalurkan secara maksimal dan tidak diselewengkan. Dan salah satu keunggulan dari padat karya ini adalah nilai infrastruktur yang terbangun Lebih besar dari nilai bahan yang kita berikan pada mereka”, pungkas Ayik. (Joni)
