BENGKALIS – Kompassindonesianews.com – Di saat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa menghadapi tekanan ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, sikap Pemerintah Kabupaten Bengkalis justru menuai sorotan tajam. Hingga Kamis, 19 Maret 2026, THR dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum juga dibayarkan, sementara aparatur desa sudah lima bulan tidak menerima gaji.
Sorotan publik kini mengarah kepada Bupati Bengkalis, yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka di tengah krisis yang dirasakan langsung oleh bawahannya.
Keluhan ASN pun kian terdengar. Di tengah kebutuhan Ramadan yang meningkat, mereka harus bertahan tanpa kepastian.
“Selama Ramadan kami benar-benar kesulitan,” keluh H salah seorang ASN di Pemkab Bengkalis.
Ia menyebut, harapan satu-satunya untuk menyambut lebaran hanyalah THR dan TPP. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda pencairan.
“Gaji awal bulan sudah habis. Kalau ini tidak cair sebelum lebaran, kami benar-benar terjepit,” ujarnya.
Lebih memprihatinkan lagi, ribuan aparatur desa di Bengkalis sudah lima bulan tidak menerima gaji, sejak November 2025 hingga Maret 2026.
Seorang Sekretaris Desa di kabupaten Bengkalis yang meminta identitas nya di sembunyikan, mengungkapkan kebingungannya menghadapi situasi tersebut.
“Kami bukan telat satu dua bulan, tapi sudah lima bulan. Ini sangat berat, apalagi lebaran sudah di depan mata,” katanya.
Ia menyebut, dana desa yang seharusnya ditransfer melalui kas daerah hingga kini belum juga disalurkan, meskipun seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi.
Di tengah kondisi itu, upaya konfirmasi kepada Bupati Bengkalis justru menemui jalan buntu. Sejumlah wartawan menyebut, bupati terkesan menghindari pertanyaan terkait persoalan THR, TPP, dan gaji aparatur desa.
“Susah diwawancara, dikawal ketat sampai ke pintu lift saat akan di wawancara media ini
Minimnya komunikasi dari pimpinan daerah semakin memperkeruh suasana. Publik mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini, terlebih menjelang hari besar keagamaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis, Ismail, mengakui adanya keterbatasan keuangan daerah.
Ia menyebutkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berupaya mencari solusi.
“Kami sudah sampaikan kepada perwakilan aparatur desa. Mohon bersabar, mudah-mudahan sebelum Idulfitri ada solusi,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum menjawab keresahan yang ada. Kepala BPKAD Bengkalis, Aready, juga sulit dihubungi. Sementara Sekretaris BPKAD, Al Hamidi, mengaku belum mengetahui kepastian pencairan.
“Belum ada arahan. Saya pun belum tahu kapan cairnya,” katanya.
Sekretaris Daerah Bengkalis, dr Ersan Saputra, yang juga Ketua TAPD, pun belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi berulang kali.
Kini, di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian, masyarakat menunggu keberanian dan langkah nyata dari Bupati Bengkalis untuk memberikan solusi.
Sebab jika kondisi ini terus berlarut, bukan hanya persoalan keuangan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Penulis Harry
