BANDUNG, JAWA BARAT, kompassindonesianews.com — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pinjaman daerah hingga Rp3,4 triliun mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Elang Tiga Hambalang (ETH).
ETH meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka secara transparan kepada masyarakat mengenai alasan, peruntukan, skema pembayaran, jangka waktu serta manfaat ekonomi dan sosial dari setiap proyek yang nantinya akan dibiayai menggunakan pinjaman tersebut.
Ketua Umum Perkumpulan Elang Tiga Hambalang H. Safrizal mengatakan pinjaman daerah bukan sesuatu yang otomatis salah. Namun, karena pembayaran pokok dan kewajibannya akan menggunakan kemampuan keuangan daerah, masyarakat berhak mengetahui secara terperinci untuk apa uang tersebut digunakan.
«“Rp3,4 triliun bukan angka kecil. Kalau pemerintah memang membutuhkan pinjaman untuk mempercepat pembangunan yang benar-benar dibutuhkan rakyat, jelaskan secara terbuka. Berapa untuk jalan, berapa untuk sekolah, berapa untuk rumah sakit, berapa untuk irigasi dan bagaimana skema pengembaliannya,” tegas H. Safrizal.»
PINJAMAN RP3,4 TRILIUN MASIH MENJADI OPSI
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membuka kemungkinan mengajukan pinjaman daerah hingga Rp3,4 triliun untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Rencana tersebut antara lain dikaitkan dengan belum adanya kepastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan kondisi fiskal daerah.
Pinjaman tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Pemprov Jawa Barat juga menyatakan pinjaman tersebut bukan pilihan utama dan masih menunggu perkembangan penerimaan daerah serta transfer pemerintah pusat.
H. SAFRIZAL: UTANG BOLEH, TETAPI HARUS PRODUKTIF
Menurut Ketua Umum ETH H. Safrizal, pemerintah daerah pada prinsipnya dapat menggunakan instrumen pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal daerah.
Namun, pinjaman harus diarahkan kepada program yang mempunyai manfaat langsung dan terukur.
«“Kalau berutang Rp3,4 triliun kemudian menghasilkan jalan yang mempercepat ekonomi, rumah sakit yang melayani rakyat, sekolah yang layak dan irigasi yang meningkatkan produksi pertanian, masyarakat dapat menilai manfaatnya. Tetapi semuanya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.»
ETH mengingatkan agar pinjaman tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya rendah, pengeluaran seremonial ataupun proyek yang tidak mempunyai urgensi terhadap kepentingan masyarakat.
GANDA SATRIA DHARMA: PUBLIK BERHAK TAHU RINCIANNYA
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai transparansi harus dimulai sebelum pinjaman direalisasikan, bukan setelah anggaran dibelanjakan.
Menurut Ganda, Pemprov Jawa Barat perlu mempublikasikan daftar program dan proyek yang direncanakan menggunakan pembiayaan tersebut.
«“Kami ingin mengetahui secara konkret: Rp3,4 triliun itu akan digunakan di kabupaten/kota mana saja, proyeknya apa, nilainya berapa, siapa penerima manfaatnya, kapan selesai dan dari sumber pendapatan mana pinjaman akan dibayar,” ujar Ganda Satria Dharma.»
Menurutnya, keterbukaan seperti itu justru akan melindungi pemerintah dari munculnya kecurigaan masyarakat.
ETH MINTA DPRD JABAR JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Elang Tiga Hambalang juga meminta DPRD Provinsi Jawa Barat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya secara maksimal.
Pembahasan pinjaman daerah bernilai triliunan rupiah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif.
DPRD perlu menguji manfaat, urgensi, kemampuan pembayaran serta risiko fiskalnya.
«“DPRD jangan hanya melihat apakah pinjaman secara administratif diperbolehkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pinjaman ini benar-benar diperlukan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada beban yang harus ditanggung APBD,” kata H. Safrizal.»
ETH SOROT KEMAMPUAN PEMBAYARAN
Pemprov Jawa Barat menyatakan kondisi fiskal daerah masih memiliki kemampuan untuk menanggung rencana pembiayaan tersebut.
Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen agar kewajiban pinjaman tidak melampaui masa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
ETH mengapresiasi komitmen tersebut, tetapi meminta perhitungan kemampuan pembayaran disampaikan secara terbuka kepada publik.
Ganda Satria Dharma mengatakan masyarakat perlu mengetahui berapa cicilan yang harus dibayar setiap tahun serta bagaimana dampaknya terhadap ruang fiskal APBD.
«“Jangan sampai beberapa tahun ke depan APBD harus mengurangi pelayanan masyarakat karena sebagian kemampuan fiskalnya habis untuk membayar kewajiban pinjaman,” katanya.»
SAFRIZAL: JANGAN WARISKAN BEBAN KEPADA PEMERINTAH BERIKUTNYA
Ketua Umum ETH secara khusus meminta agar setiap keputusan mengenai pinjaman memperhitungkan keberlanjutan fiskal Jawa Barat.
«“Pembangunan hari ini jangan sampai meninggalkan persoalan untuk generasi berikutnya. Kalau pemerintah sekarang mengambil pinjaman, pemerintah sekarang juga harus mempunyai perencanaan yang jelas bagaimana kewajiban itu diselesaikan,” tegas Safrizal.»
Menurut ETH, prinsip tersebut penting untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang sehat.
ETH MINTA PRIORITASKAN SEKOLAH, KESEHATAN, JALAN DAN IRIGASI
Apabila rencana pinjaman akhirnya direalisasikan, ETH meminta penggunaannya difokuskan pada pembangunan yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain perbaikan sekolah rusak, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi pertanian, penerangan jalan serta infrastruktur ekonomi produktif.
Ganda Satria Dharma mengatakan setiap rupiah pinjaman harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
«“Kalau daerah mengambil utang untuk membangun, pastikan pembangunan itu meningkatkan produktivitas masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya mendapatkan kewajiban membayar, sementara manfaat ekonominya tidak terasa,” ujarnya.»
ETH DORONG PEMPROV JABAR BUKA “DASHBOARD” PENGGUNAAN PINJAMAN
Sebagai bentuk transparansi, ETH mengusulkan agar Pemprov Jawa Barat membuat sistem informasi publik khusus apabila pinjaman tersebut akhirnya direalisasikan.
Sistem tersebut dapat memuat nilai pinjaman yang dicairkan, daftar proyek, lokasi proyek, kontraktor pelaksana, nilai kontrak, progres pekerjaan, realisasi pembayaran dan perkembangan kewajiban pinjaman.
Dengan sistem tersebut, masyarakat, pers, organisasi kemasyarakatan dan DPRD dapat ikut melakukan pengawasan.
«“Sekarang zamannya digital. Tidak sulit membuat dashboard. Rakyat bisa melihat uang Rp3,4 triliun itu bergerak dari mana dan digunakan untuk apa,” kata Ganda Satria Dharma.»
ETH INGATKAN RISIKO PENYIMPANGAN PROYEK
Besarnya nilai pembiayaan menurut ETH juga harus diikuti pengawasan pengadaan barang dan jasa yang ketat.
ETH meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat, DPRD serta lembaga pengawasan lainnya memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan, tender, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan.
H. Safrizal menegaskan jangan sampai dana yang diperoleh melalui pinjaman justru membuka ruang penyimpangan.
«“Uangnya dipinjam, kemudian rakyat yang ikut menanggung pembayarannya. Karena itu satu rupiah pun harus dijaga. Jangan ada mark-up, proyek titipan, pengaturan tender ataupun pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai kontrak,” tegas Safrizal.»
ETH TIDAK MENOLAK PEMBANGUNAN
Elang Tiga Hambalang menegaskan sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
ETH justru mendukung percepatan pembangunan apabila dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dasar perencanaan yang matang.
Namun, sebagai bagian dari masyarakat sipil, ETH menilai kebijakan bernilai triliunan rupiah perlu mendapatkan pengawasan publik.
«“Kami tidak sedang mengatakan pinjaman itu salah. Kami meminta transparansi. Kalau perencanaannya bagus, manfaatnya jelas dan kemampuan membayarnya kuat, sampaikan semuanya kepada masyarakat,” kata Ganda Satria Dharma.»
H. SAFRIZAL: KANG DEDI, BUKA SEMUANYA KEPADA RAKYAT JAWA BARAT
Menutup pernyataannya, Ketua Umum Perkumpulan Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menyampaikan pesan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
«“Kami menghormati semangat Kang Dedi membangun Jawa Barat. Tetapi karena yang dibicarakan mencapai Rp3,4 triliun, bukalah semuanya kepada rakyat. Tunjukkan proyeknya, manfaatnya dan kemampuan pembayarannya. Kalau semuanya transparan dan memang untuk kepentingan masyarakat, rakyat juga dapat ikut mengawasi,” ujar H. Safrizal.»
Sekretaris Jenderal ETH Ganda Satria Dharma menegaskan Elang Tiga Hambalang akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan publik di Jawa Barat.
«“Kami mendukung pembangunan, tetapi pembangunan harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Uang publik, termasuk kewajiban yang nantinya dibayar melalui keuangan daerah, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Ganda Satria Dharma.»
Dewan Pimpinan Nasional
PERKUMPULAN ELANG TIGA HAMBALANG.
Rudolf
Narasumber Ganda Satria Dharma Sekjen Elang Tiga Hambalang
