BENGKULU – Kompassindonesianews.Com Aliran belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Bengkulu mencapai Rp11,20 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara yang berhasil dihimpun dari Bengkulu sebesar Rp2,30 triliun.
Realisasi tersebut menunjukkan peran APBN yang cukup besar dalam menopang pembangunan dan perekonomian Bengkulu, mulai dari pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, layanan publik hingga pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Regional Provinsi Bengkulu periode September 2026, di Bengkulu, Rabu (28/10/2026).
Zaid mengatakan, realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp11.202,45 miliar atau 77,17 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut tumbuh 5,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan negara yang dihimpun dari Provinsi Bengkulu mencapai Rp2.297,51 miliar atau 74,50 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 23,88 persen.
Pertumbuhan pendapatan tersebut terutama ditopang peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 26,55 persen serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah mencapai 111,39 persen dari target.
Ekonomi Bengkulu Tumbuh 5,11 Persen
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut mendekati sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni sebesar 5,35–5,65 persen.
Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mencapai 206,79, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 3,20 persen.
Rasio Gini Bengkulu berada di angka 0,340, lebih rendah dibandingkan rasio Gini nasional sebesar 0,368. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkulu mencapai 75,68, melampaui target RPJMD sebesar 71,8.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mewaspadai tekanan inflasi. Pada September 2026, inflasi Bengkulu tercatat 3,38 persen, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Penerimaan Pajak Tumbuh, Sawit Jadi Kontributor Besar
Penerimaan pajak neto di Bengkulu hingga September 2026 mencapai Rp1.868,52 miliar atau 71,45 persen dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp684,96 miliar, meningkat 89,11 persen. Sementara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp1.181,42 miliar, tumbuh 27,28 persen.
Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak Bengkulu adalah komoditas kelapa sawit.
Berdasarkan paparan Kanwil DJPb Bengkulu, kontribusi penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit mencapai Rp808,26 miliar atau 43,26 persen dari total penerimaan pajak. Angka tersebut meningkat 80,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain kelapa sawit, sektor industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Penerimaan pajak dari sektor tersebut mencapai Rp619,31 miliar, tumbuh 82,59 persen.
Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 73,16 persen, dengan nilai penerimaan mencapai Rp187,24 miliar.
Dari sisi kepatuhan wajib pajak, sebanyak 134.708 Surat Pemberitahuan (SPT) telah dilaporkan hingga September 2026. Rasio kepatuhan formal tercatat mencapai 96,86 persen.
Ekspor Bengkulu Capai Rp1,13 Triliun
Kinerja kepabeanan dan cukai juga menunjukkan peningkatan. Penerimaan kepabeanan dan cukai secara akumulatif mencapai Rp2,21 miliar, tumbuh 3.478,70 persen.
Penerimaan tersebut terutama didorong bea keluar yang mencapai Rp1,18 miliar.
Sementara itu, aktivitas ekspor Bengkulu hingga periode pelaporan tercatat mencapai 846.713 metrik ton, dengan nilai sekitar Rp1,136 triliun atau 63,46 juta dolar AS.
Komoditas yang diekspor antara lain batu bara, cangkang sawit, kayu olahan, kopi robusta, kepiting bakau, serta lintah untuk kebutuhan medis.
Di bidang pengawasan, Bea dan Cukai melakukan 182 operasi penindakan sepanjang Januari hingga September 2026.
Dari operasi tersebut, petugas berhasil menggagalkan peredaran sekitar 3,03 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp3,03 miliar. Nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp4,72 miliar.
Petugas juga menggagalkan penyelundupan narkotika golongan I, 100 tablet psikotropika, serta lebih dari 4.050 butir obat-obatan tertentu yang disalahgunakan.
PNBP Lampaui Target
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bengkulu mencapai Rp426,77 miliar atau 111,39 persen dari target tahunan.
Kontributor terbesar berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp144,39 miliar, disusul Kepolisian Daerah Bengkulu sebesar Rp90,44 miliar dan Kementerian Agama sebesar Rp57,58 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah Meningkat
Belanja pemerintah pusat di Bengkulu hingga September 2026 mencapai Rp4.121,84 miliar atau 69,09 persen dari pagu. Realisasi tersebut meningkat 36,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.261,60 miliar, belanja barang Rp926,41 miliar, belanja modal Rp928,96 miliar, serta bantuan sosial Rp4,86 miliar.
Belanja modal mengalami peningkatan signifikan, yakni 124,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anggaran tersebut antara lain mendukung pembangunan fasilitas umum, peningkatan jaringan jalan nasional, serta pembangunan infrastruktur irigasi.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp7,08 triliun atau 82,80 persen dari total alokasi Rp8,55 triliun.
Penyaluran tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,12 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp289,26 miliar, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp455,33 miliar, serta Dana Desa Rp371,76 miliar.
Dana transfer tersebut turut mendukung sektor pendidikan dan pelayanan masyarakat. Sebanyak 359.460 siswa menerima manfaat dana operasional sekolah, 44.748 anak usia dini mendapatkan bantuan operasional pendidikan, dan 15.094 warga belajar mengikuti program pendidikan kesetaraan.
Selain itu, sebanyak 20.242 guru daerah menerima tunjangan profesi.
Kabupaten Seluma mencatat persentase penyaluran TKD tertinggi di Bengkulu, yakni 83,74 persen atau Rp701,83 miliar. Selanjutnya Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 83,51 persen atau Rp848,53 miliar dan Kabupaten Kaur sebesar 83,29 persen atau Rp570,20 miliar.
KUR dan UMi Jangkau 54.066 Debitur
Dukungan APBN terhadap perekonomian masyarakat juga dilakukan melalui pembiayaan UMKM.
Hingga 30 September 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bengkulu mencapai Rp3.382,57 miliar dan menjangkau 39.489 debitur.
Sementara pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp100,05 miliar untuk 14.577 debitur.
Dengan demikian, kedua program pembiayaan tersebut telah menjangkau 54.066 debitur yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan dan jasa.
Program MBG Jangkau 379.081 Penerima
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari dukungan APBN terhadap masyarakat Bengkulu.
Berdasarkan data per 23 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG di Bengkulu mencapai Rp935,94 miliar.
Program tersebut telah menjangkau 379.081 penerima manfaat dari target sekitar 583.000 orang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Pelaksanaan MBG melibatkan 1.094 pemasok lokal dan 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keterlibatan pemasok lokal diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi daerah melalui pengadaan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal.
Empat Proyek Strategis Dibiayai APBN
Kanwil DJPb Bengkulu juga melaporkan perkembangan empat proyek strategis yang didanai APBN berdasarkan data per 23 Oktober 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu mencatat realisasi Rp410,60 miliar atau 99,53 persen dari pagu kontrak Rp412,52 miliar.
Peningkatan jaringan irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko telah terealisasi Rp21,16 miliar atau 53,23 persen dari pagu Rp39,77 miliar.
Sementara penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu menyerap Rp24,13 miliar atau 65 persen dari pagu Rp37,12 miliar.
Adapun pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, mencatat realisasi Rp12,20 miliar dari pagu Rp48,88 miliar.
Keempat proyek tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan, infrastruktur pertanian, pengembangan kawasan wisata, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Pemda Diminta Percepat Belanja Modal
Di sisi lain, realisasi APBD se-Provinsi Bengkulu hingga September 2026 menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp6.618,7 miliar atau 56,85 persen, sedangkan belanja daerah terealisasi Rp6.409,1 miliar atau 53,91 persen.
Dari total pendapatan daerah tersebut, sekitar Rp5,45 triliun atau 82,4 persen berasal dari transfer pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp1,11 triliun.
Kanwil DJPb Bengkulu mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi belanja, terutama belanja modal, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Percepatan tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Zaid menegaskan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan negara secara profesional, akuntabel, cepat, amanah dan kolaboratif.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh layanan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tidak dipungut biaya. Masyarakat dan mitra kerja diminta menolak serta melaporkan apabila terdapat pihak yang meminta imbalan untuk mempercepat proses pencairan anggaran maupun layanan lainnya.
Dengan besarnya aliran APBN ke Bengkulu, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap anggaran yang telah disalurkan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, peningkatan layanan publik, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Fer(mimi)
