SLEMAN – KompassIndonesianews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman terus memperkuat kebijakan penataan ruang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan kawasan permukiman dengan perlindungan kawasan lindung serta lahan pertanian produktif.
” Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, saat beri keterangan kepada puluhan awak media bertempat di Aula Unit 1 Pemkab Sleman, Rabu (11/11/2026).
Ginting menegaskan bahwa penataan ruang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan lokasi bagi para investor.
Menurut Ginting, ketersediaan ruang di muka bumi terbatas, sementara jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang harus mengacu pada perencanaan yang terarah dan sesuai ketentuan,” terangnya.
” Lanjutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi acuan utama peruntukan lahan, jenis kegiatan, hingga intensitas pemanfaatan ruang. Hal ini bertujuan meminimalkan risiko konflik lahan dan memberikan kepastian investasi,” tambahnya.
” Lebih lanjut, Ginting menambahkan, kebijakan penataan ruang tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta PP Nomor 34 Tahun 2026.
Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha, Pemkab Sleman mengintegrasikan RDTR dengan sistem perizinan berusaha elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Integrasi tersebut memungkinkan penerbitan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), secara otomatis dalam waktu satu hari kerja, sepanjang lokasi dan rencana kegiatan investasi telah sesuai dengan RDTR.
” Meski demikian, Pemkab Sleman mengingatkan bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah tidak serta marta memberikan hak untuk menjalankan seluruh jenis kegiatan usaha,” tambanya lagi.
Setiap pelaku usaha dan pengembang wajib memastikan kesesuaian rencana kegiatan dengan ketentuan RTRW atau RDTR, serta mengantongi dokumen KKPR sebelum membeli tanah, mendirikan bangunan, maupun memulai kegiatan operasional.
Ia menyebut, ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar kegiatan investasi tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan maupun pelanggaran tata ruang.
Selain mendukung kemudahan investasi, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Sleman juga diarahkan untuk melindungi kawasan lindung, zona resapan air, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
” Perlindungan lahan pertanian produktif menjadi perhatian penting di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan akibat perkembangan industri, permukiman, dan pembangunan infrastruktur.
Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga keberadaan lahan pertanian sekaligus mempertahankan stabilitas pasokan pangan daerah.
Di sisi lain, penataan ruang juga memperhitungkan daya dukung lingkungan, mitigasi bencana di kawasan rawan Gunung Merapi, serta penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim.
Melalui penguatan perencanaan tata ruang, integrasi sistem perizinan, dan pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang,Pemkab Sleman berharap pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Tutup Ginting, dengan dimikian pembangunan di Kabupaten Sleman tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Joni)
