BENGKULU|Kompassindonesianews.com– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNHAZ) Bengkulu berkolaborasi dengan PT Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar Seminar Nasional bertema “Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah: Mengintegrasikan Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rektorat Lantai 3 UNHAZ, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bengkulu, Kamis (12/11/2026). Seminar diikuti mahasiswa, dosen, ASN, praktisi, serta civitas akademika UNHAZ.
Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi perbankan syariah, dan pemerintahan. Di antaranya Prof. Dr. Drs. Bahrullah Akbar, S.E., M.B.A., selaku President Commissioner (Independent) PT Bank Syariah Nasional; Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si., Dosen Sekolah Pascasarjana IPDN; serta Prof. Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si., Guru Besar Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
Kegiatan diawali dengan open speech oleh Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M. Sementara seminar dipandu oleh Sondang Amelia Hasibuan, S.AP., M.AP., Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP UNHAZ.
Dalam sambutannya, pimpinan UNHAZ menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kolaborasi antara FISIP UNHAZ dan BSN. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, khususnya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan daerah.
Seminar tersebut juga dinilai sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara UNHAZ dan BSN. Kolaborasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seminar, tetapi dapat dikembangkan melalui berbagai program yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk riset dan pengembangan kapasitas mahasiswa maupun dosen.
Pembahasan seminar menitikberatkan pada pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan bebas dari penyimpangan sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Para narasumber juga mengangkat pentingnya integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Nilai seperti keadilan, transparansi, amanah, serta kemaslahatan masyarakat dinilai dapat menjadi perspektif dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
Pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, membutuhkan dukungan pengelolaan anggaran yang baik seiring dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu aspek penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, pimpinan UNHAZ juga menekankan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam tata kelola keuangan bukan semata-mata persoalan konsep, tetapi berkaitan dengan bagaimana keuangan publik dikelola secara amanah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Ketika tata kelola keuangan yang akuntabel dipadukan dengan nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, maka kita sedang merajut masa depan Bengkulu yang mandiri dan berkemajuan. Semua itu dimulai dari bagaimana kita mengurus keuangan publik dengan amanah,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah mahasiswa dan peserta mengajukan pertanyaan terkait tata kelola keuangan daerah, implementasi ekonomi syariah, serta berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain menjadi ruang pertukaran pengetahuan, seminar ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan perspektif langsung dari akademisi, praktisi perbankan, dan pemangku kepentingan mengenai persoalan pengelolaan keuangan daerah.
Pihak penyelenggara berharap gagasan dan diskusi yang dihasilkan dalam seminar tersebut dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama, penyerahan sertifikat, dan ramah tamah antara narasumber, pimpinan universitas, panitia, serta peserta seminar.
Feronike(mimi)
