JAKARTA, Kompassindonesia.com- Suhu gelombang politik semakin meningkat di tahun 2023 ini, lantaran adanya wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) serentak 2024 sudah tinggal satu tahun lagi.
Apalagi ada delapan partai politik (Parpol) yang melakukan perlawanan secara terbuka yang sudah jelas-jelas menolak adanya wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) serentak 2024 tersebut.
Maka perlawanan ke delapan parpol tersebut tentunya ditujukan kepada pemerintah ataupun operator yang mengendalikan wacana sistem sistem proporsional tertutup, pasalnya setelah kami amati seluruh rakyat Indonesia lebih senang menginginkan Pemilu serentak 2024, dengan memakai sistem proporsional terbuka saja,
“Kami minta kepada Pemerintah maupun para pemangku kepentingan politik, & Penyelengara Pemilu KPU
tolong janganlah di goreng-goreng terus wacana sistem proporsional tertutup tersebut,”
“Demikian dikatakan Heru Cipto Nugroho biasa disapa Heru CN, selaku Pangamat Sosial Politik Cinta Negeri Indonesia (Sospol CNI), saat diwawancarai oleh sejumlah awak media massa di Kantornya Jln Raya Tebet Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).
Lebih lanjut Heru CN menyebutkan bahwa langkah ke delapan fraksi di DPR RI Senayan itu sangat luar biasa kompak dengan tegas menolak pelaksanaan sistem proporsional tertutup yang merupakan sebagai bentuk perlawanan secara terbuka terhadap operasi pengembalian sistem kekuasaan yang sentralistik.
“Adapun yang dimaksud dengan sistem proporsional tertutup, yakni parpol mengajukan daftar calon anggota legislatif (Caleg) yang disusun berdasarkan nomor urut.Yang nantinya, nomornya ditentukan oleh Parpol,”ungkap Heru CN.
Lanjut Heru CN melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan ( Dapil).
Selain itu lanjut Heru CN dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsinal tertutup, pemilih hanya memilih parpol saja. “Maka atas dasar itulah, kedelapan parpol tersebut dengan tegas menolak sistem proporsional tertutup, sehinnga kami selaku pengamat bersama seluruh rakyat Indonesia meminta kepada bapak Presiden Jokowi segera laksanakan pemilu 2014 dengan sistem proporsional terbuka,” pintanya.
Selanjutnya Heru CN menilai di sisi lain dengan adanya wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu serentak 2024 tersebut. Sehingga tentunya menurut kami sebagai pengamat hal ini adalah momen penting karena telah membuka jalan bagi sebagian parpol pemerintah dan parpol oposisi untuk menyatakan sikap bersatu padu bersama-sama untuk menolak sistem proporsional tertutup.
Menurut Heru CN justru KPU RI harus belajar dari Pemilu sebelumnya yang seharusnya ada kekurangannya diperbaiki serta dibuktikan penyelengaraan Pemilu dengan JURDIL (Jujur dan Adil) serta TRANSFARAN.
Lanjut Heru CN sebenarnya kerja KPU semakin mudah Asalkan sungguh-sungguh, karena sekarang ini sudah zaman modern segalanya dengan menggunakan digitalisasi sehingga sekarang ini antusias masyarakat semakin banyak.
“Apalagi rakyat saat ini juga sudah semakin Kritis jangan sekalipun KPU RI bekerja tidak sesuai harapan pastinya rakyat di seluruh Indonesia akan mengetahuinya,” pungkasnya. ( Al/ich)
Editor : (Red/Tisna/ San)ru akan mengetahuinya,” pungkasnya. ( Al/ich)
Editor : (Red/Tisna/ San)ru Cipto Nugroho Minta Presiden Jokowi Segera Laksanakan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
JAKARTA, Kompassindonesia.com- Suhu gelombang politik semakin meningkat di tahun 2023 ini, lantaran adanya wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) serentak 2024 sudah tinggal satu tahun lagi.
Apalagi ada delapan partai politik (Parpol) yang melakukan perlawanan secara terbuka yang sudah jelas-jelas menolak adanya wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) serentak 2024 tersebut.
Maka perlawanan ke delapan parpol tersebut tentunya ditujukan kepada pemerintah ataupun operator yang mengendalikan wacana sistem sistem proporsional tertutup, pasalnya setelah kami amati seluruh rakyat Indonesia lebih senang menginginkan Pemilu serentak 2024, dengan memakai sistem proporsional terbuka saja,
“Kami minta kepada Pemerintah maupun para pemangku kepentingan politik, & Penyelengara Pemilu KPU
tolong janganlah di goreng-goreng terus wacana sistem proporsional tertutup tersebut,”
“Demikian dikatakan Heru Cipto Nugroho biasa disapa Heru CN, selaku Pangamat Sosial Politik Cinta Negeri Indonesia (Sospol CNI), saat diwawancarai oleh sejumlah awak media massa di Kantornya Jln Raya Tebet Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).
Lebih lanjut Heru CN menyebutkan bahwa langkah ke delapan fraksi di DPR RI Senayan itu sangat luar biasa kompak dengan tegas menolak pelaksanaan sistem proporsional tertutup yang merupakan sebagai bentuk perlawanan secara terbuka terhadap operasi pengembalian sistem kekuasaan yang sentralistik.
“Adapun yang dimaksud dengan sistem proporsional tertutup, yakni parpol mengajukan daftar calon anggota legislatif (Caleg) yang disusun berdasarkan nomor urut.Yang nantinya, nomornya ditentukan oleh Parpol,”ungkap Heru CN.
Lanjut Heru CN melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan ( Dapil).
Selain itu lanjut Heru CN dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsinal tertutup, pemilih hanya memilih parpol saja. “Maka atas dasar itulah, kedelapan parpol tersebut dengan tegas menolak sistem proporsional tertutup, sehinnga kami selaku pengamat bersama seluruh rakyat Indonesia meminta kepada bapak Presiden Jokowi segera laksanakan pemilu 2014 dengan sistem proporsional terbuka,” pintanya.
Selanjutnya Heru CN menilai di sisi lain dengan adanya wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu serentak 2024 tersebut. Sehingga tentunya menurut kami sebagai pengamat hal ini adalah momen penting karena telah membuka jalan bagi sebagian parpol pemerintah dan parpol oposisi untuk menyatakan sikap bersatu padu bersama-sama untuk menolak sistem proporsional tertutup.
Menurut Heru CN justru KPU RI harus belajar dari Pemilu sebelumnya yang seharusnya ada kekurangannya diperbaiki serta dibuktikan penyelengaraan Pemilu dengan JURDIL (Jujur dan Adil) serta TRANSFARAN.
Lanjut Heru CN sebenarnya kerja KPU semakin mudah Asalkan sungguh-sungguh, karena sekarang ini sudah zaman modern segalanya dengan menggunakan digitalisasi sehingga sekarang ini antusias masyarakat semakin banyak.
“Apalagi rakyat saat ini juga sudah semakin Kritis jangan sekalipun KPU RI bekerja tidak sesuai harapan pastinya rakyat di seluruh Indonesia akan mengetahuinya,” pungkasnya. ( Al/ich)
Editor : (Red/Tisna/ San)
