Tuntut Pengelolaan Limbah, Ratusan warga bersama Lembaga Desa Sukaluyu, Gelar Aksi Unras di PT. Hagihara

KOMPASSINODESIANEWS.COM KARAWANG – Ratusan warga bersama Karang Taruna Rajawali, BUMDes, dan lembaga Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Karawang, menggelar aksi unjuk rasa di depan PT. Hagihara yang terletak di kawasan KIIC, menuntut agar limbah di perusahaan tersebut dikelola BUMDes Sukaluyu.

Hamid D. Samairja, SH.,MH selaku
Kuasa hukum lembaga Desa Sukaluyu, mengatakan aksi unjuk rasa warga Sukaluyu di PT. Hagihara ini legal karena satu Minggu sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak Kepolisian, ini aksi damai
dan aksi moral menyampaikan aspirasi kami ke PT. Hagihara.

“Di aksi unjuk rasa ini kami menuntut pihak PT. Hagihara agar limbah perusahaannya dikelola BUMDes Sukaluyu, karena PT. Hagihara beroperasi di wilayah desa Sukaluyu, dan juga warga Sukaluyu merasakan langsung dampak dari produksi di PT. Hagihara, seperti adanya kebisingan maupun polusi, maka sudah sewajarnya pihak perusahaan dapat melihat dari aspek tersebut, sehingga limbah dari perusahaan tersebut dapat dikelola BUMDes Sukaluyu,” ungkapnya, Selasa (6/8/2024)

Lebih lanjut Hamid mengatakan, kami menuntut pengelolaan limbah di PT. Hagihara bukan tanpa alasan, karena perusahaan yang saat ini mengelola limbah PT. Hagihara, sangat tidak punya etika, memiliki itikad yang buruk karena melaporkan kepala desa dan Direktur BUMDes Sukaluyu ke Kejati Jabar, ini sangat mencederai akal sehat.

“Selama ini hubungan antara BUMDes Sukaluyu dengan perusahaan pengelola limbah PT. Hagihara dalam hal ini PT. HBSP yaitu sifatnya Bisnis to Bisnis (B2B), namun seiring berjalannya waktu,. kerjasama tidak dijalankan dengan baik oleh PT. HBSP.

Menurut Hamid, dilaporkan kepala desa dan Direktur BUMDes Sukaluyu dengan tuduhan yang tidak masuk diakal, sangat merusak kondusifitas, yang selama ini warga desa Sukaluyu merasa nyaman dan damai.

“Terlebih setelah kami beritikad baik, dengan mensomasi PT. HBSP, bukannya PT. HBSP datang ke kantor BUMDes Sukaluyu untuk mencari solusi, malah kami dilaporkan ke Kejagung RI, ini sudah sangat tidak benar,”pungkasnya.

Penulis: RR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *