Kompassindonesianews.com
Melawi Kalbar
Kabupaten Melawi baik – baik saja, kita harap tenang, euforia, serta dinamika merupakan hal yang kompleks, dinamis dalam masyarakat, perlu kita ketahui situasi dan kondisi thermometer politik khusus kabupaten Melawi sudah stadium 3, namun masih bisa kita jung-jung tinggi sportifitas, karena tidak mengarahkan ke unsure SARA, untuk itulah kabupaten Melawi dikenal sebagai kota Harmonis dalam Keberagaman, serta penuh dengan toleransi.
Jumat, (16/08/24)
Yediyanto, SH. tokoh muda dan salah satu putra kabupaten Melawi ini mengatakan “bahwa Kabupaten Melawi sedang baik baik saja dan aman dalam pelaksanaan pesta demokrasi (Pilkada) November 2024 yang akan datang.
Untuk itu yang namanya riak dan krikil yang ingin serta berada dalam sistem politik harap sabar, tenang, semua nya melalui jalur tahapan demi tahapan dan proses serta prosedurnya.
Kita percayakan kepada pihak yang kita percayai untuk menangani peristiwa hukum yang ada. Biarkan Aparat Penegak Hukum (APH) berkerja secara proposional.”Terangnya.
Bang Yedi juga mengatakan
Laporan, serta pembelaan silakan bergulir selagi ada hak hukum masyarakat.
Baik mengunakan medsos, atau media online serta Instansi terkait. Namun proses tetap berjalan yang diatur dengan jelas dalam Undang – Undang
KUHAP RI. No 8 tahun 1981. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.” Terangnya.
Jelas sebagai masyarakat yang peduli dan cinta kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
“Silakan laporkan apapun itu peristiwa hukum yang terjadi. Namun ingat ada Asas yang tertinggi di Negara Indonesia, yaitu Asas Praduga Tak Bersalah, atau Principle of Presumption of Innocence
adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai Pengadilan yang menyatakan dan memutuskan bersalah.
Asas ini wajib diterapkan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).”Pungkasnya.
(Jon.L)
