BENGKALIS –kompassindonesianews.com – Ketidakbecusan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mengelola arus mudik Lebaran 2025 memicu kemarahan publik. Puncaknya terjadi di Pulau Rupat, di mana warga terpaksa menggunakan jalur ilegal dan berisiko tinggi dengan menyeberang ke Kota Dumai menggunakan pompong kayu.
Pemandangan menyayat hati terlihat di perairan antara Desa Batu Panjang, Kecamatan Rupat dan Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Dumai. Warga, termasuk anak-anak, nekat bertaruh nyawa dengan Tarif penyeberangan : Rp25.000 untuk sepeda motor dan Rp250.000 untuk mobil. Ini semua terjadi karena sistem Roro yang semrawut dan tidak berpihak kepada rakyat.
Lebih mengejutkan, Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, M. Adi Pranoto, malah menyalahkan masyarakat atas kekacauan yang terjadi.
Masyarakat yang memblokir jalan masuk ke Roro. Seharusnya mereka boking tiket dulu. Jangan menghambat fasilitas umum karena itu ada pidananya,” ujarnya saat ditemui awak media.
Pernyataan itu sontak memantik kemarahan publik. Alih-alih introspeksi dan mengevaluasi sistem yang amburadul, Kadis malah melempar kesalahan kepada warga yang justru menjadi korban dari ketidakmampuan instansinya.
Ini bentuk arogansi pejabat yang sudah tidak layak memimpin. Sistem hancur, pengaturan di lapangan nihil, malah masyarakat yang dikambinghitamkan. Kami kecewa berat,” kecam Pak Yanto, salah satu pemudik asal Pulau Rupat yang hendak kembali ke Pekanbaru.
Desakan agar Bupati Bengkalis turun tangan pun semakin kuat. Masyarakat meminta adanya evaluasi total terhadap Dinas Perhubungan, bahkan mempertimbangkan pencopotan Kepala Dinas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
Hingga Sabtu (5/4/2025), polemik terus menggelinding tanpa ada klarifikasi resmi dari Dinas Perhubungan. Sementara itu, warga terus berjuang dengan keselamatan mereka demi bisa tiba di kampung halaman atau kembali ke tempat kerja tepat waktu.
Penulis: Ardes
