Kabupaten Sleman – Kompassindonesianews.com Bupati Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, membuka rapat harmonisasi peraturan Bupati tentang 61 batas Kalurahan di Kabupaten Sleman. Acara yang dilaksanakan di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Senin 21 April 2025 itu juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Agung Rektono.
” Penetapan dan penegasan batas Desa Kalurahan dilaksanakan untuk menciptakan tata tertib administrasi Pemerintah, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 45 tahun 2016.
Harda Kiswaya, menyampaikan peraturan Bupati tentang batas Kalurahan, disusun sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kewilayahan di tingkat Kalurahan,” terangnya.
” Sasaran yang ingin di wujudkan dengan penyusunan Perbup tentang batas Kalurahan berupa tertib administrasi di masyarakat Kalurahan di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah perbatasan,” jelas Harda.
Bupati Harda, melanjutkan melalui proses harmonisasi ini, selain memenuhi proses pembentukan Perbub juga menjadi kesempatan menghasilkan kepastian hukum baik secara formal maupun materil dalam penetapan batas wilayah Kalurahan di Kabupaten Sleman,” tutupnya.
” Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah DIY, Agung Rektono menyambut baik langkah Pemkab Sleman. Ia berharap upaya yang dilakukan Pemkab Sleman, bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dapat menghasilkan keputusan terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Untuk teknisnya nanti silakan teman – teman akan kita bahas bersama, intinya kita tentu memberikan dukungan,” paparnya.(JN)
