kompasindonesianewsnews.kom – Tanjungpinang. Di tengah pusaran isu ekspansi BP Batam, pencaplokan 124 pulau, dan proyek Rempang yang sarat intrik kekuasaan, harapan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendapatkan pembela sejati kian surut. Ketika suara rakyat menggema dari pulau-pulau pesisir hingga gedung legislatif, yang terdengar dari para pemimpin formal justru gema kepatuhan terhadap pusat.
Sebagian besar elite Kepri seakan lupa akar sejarah provinsi ini: mengapa dan bagaimana Kepri dahulu diperjuangkan menjadi provinsi sendiri. Ketika harapan pada struktur formal memudar, masyarakat sipil, tokoh adat, dan akademisi mulai menyoroti arah perlawanan baru
“Kekuasaan tanpa akar sosial lokal itu rapuh. Maka kalau BP Batam hari ini mengelola tanah dan pulau-pulau tanpa partisipasi rakyat, ia mirip VOC—berwenang tapi tak punya legitimasi moral,” ujar Dr. Ahmad Burhanuddin, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas.
Di tengah kekosongan moral para pemimpin formal, masyarakat seyogianya menggalang kekuatan sipil. Salah satunya adalah mendatangi Ismeth Abdullah, mantan Ketua Otorita Batam dan kini Anggota DPD RI. Beliau memahami seluk-beluk pendirian BP Batam, batasan kewenangan, serta filosofi awal yang dibangun oleh BJ Habibie.
Namun, pertanyaannya kini menggelitik: Apa bedanya BP Batam hari ini dengan VOC Belanda dulu? Sama-sama hadir sebagai kuasa yang “di luar” struktur pemerintahan lokal, sama-sama menentukan nasib rakyat dengan logika korporatis.
Sinyal perubahan sebenarnya sudah pernah dinyatakan Presiden Prabowo Subianto saat mencabut status PSN Rempang dan menyatakan tegas: “Kita tidak mau terus-menerus jadi sapi perahan Singapura.” Namun, fakta berkata lain. Melalui Menteri ATR/BPN dan perpanjangan tangan daerah seperti Wakil Gubernur Kepri, proyek tetap berjalan. Ini menunjukkan Presiden belum sepenuhnya berhasil mengendalikan warisan kekuasaan lama dan aktor-aktor partai yang bertindak di luar kendali.
> “Kondisi ini disebut sebagai ‘persekongkolan diam’ antara pusat dan daerah. Daerah tidak membantah pusat bukan karena setuju, tapi karena bergantung,” kata Prof. Irwansyah, Guru Besar Politik Perbatasan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Di tingkat bawah, masyarakat disuguhi sikap pasrah dari pemimpin mereka. Kepala daerah, anggota DPR/DPRD, lebih sibuk menimbang amanat Ketum Partai dibanding suara rakyat yang memilihnya. Contohnya adalah Menko Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia yang terus mendorong proyek Rempang—meski ditolak rakyat, didemo, bahkan ditangisi oleh para ibu di pulau.
> “Kalau dibandingkan, kadar pembelaan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Kepri terhadap rakyatnya sangat timpang. Gubernur Aceh berani bersuara lantang, Gubernur Kepri memilih diam,”
Masalah sistemik lainnya adalah cara pandang sentralistik. Beberapa kepala daerah di Kepri masih beranggapan bahwa keputusan pusat adalah sabda mutlak. Di hadapan rakyat, mereka berkata, “Kalau itu sudah keputusan pusat, maka kita wajib memenuhinya.” Ini menunjukkan bahwa elite lokal belum bebas dari mentalitas administratif kolonial.
Tak heran jika saat BP Batam melempar wacana pengelolaan 124 pulau, nyaris tak ada elit yang bersuara. Padahal ini menyangkut kedaulatan, hak ulayat, dan nasib generasi mendatang.
Yang paling menyedihkan: lupa sejarah. Sejak 2002 hingga hari ini, tak ada satu pun kepala daerah yang menunjukkan minat terhadap Proposal Hasil Seminar 14 Agustus 1999, yang mendorong pembentukan Kepri tanpa biaya sepeser pun dari masyarakat. Bahkan ILGOS—lembaga riset yang membuat studi tata ruang dan kebijakan pembangunan Kepri berbasis pulau—tak pernah diundang ulang untuk menjelaskan hasil risetnya.
> “Bagaimana mau berpihak kepada rakyat kalau sejarah pembentukan provinsi sendiri tidak mereka pahami?” tanya Dr. Zulfan Arif, peneliti sosial-politik Kepulauan.
Harapan Jangan Lagi Diletakkan pada Pemimpin Formal
Kepri bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah gugusan harapan, sejarah perlawanan, dan tekad untuk mandiri. Namun, jika pemimpin formal terus membebek, maka masyarakat sipil harus memimpin.
Waktunya membuka jalan baru. Lewat gerakan adat, riset mandiri, media independen, serta konsolidasi akar rumput. Harapan sejati bukan pada birokrasi yang tunduk, tapi pada nurani yang bangkit.”(redaksi)
Mau pesen jahe merah klik link shopee dibawah ini👇👇👇
https://s.shopee.co.id/7ASZOApmEM?share_channel_code=1
