https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

Kemarahan Warga Memuncak, Warga Bengkalis Nilai Disperindag Tutup Mata

https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

BENGKALISKompassindonesianews.comKeluhan masyarakat Pulau Bengkalis kembali memuncak pada hari ini, Kamis (17/12/2025), seiring krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung membaik. Warga menilai Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bengkalis terkesan menutup mata terhadap kenyataan di lapangan.

Sejak pagi, antrean kendaraan di beberapa SPBU kembali mengular panjang. Banyak warga mengaku sudah berulang kali datang, namun selalu pulang tanpa mendapatkan BBM karena stok cepat habis. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Disperindag yang sebelumnya menegaskan stok BBM aman dan antrean hanya bersifat sementara.

“Setiap hari kami antre, setiap hari juga dengar alasan yang sama. Katanya aman, tapi kenyataannya kami tetap kehabisan minyak,” keluh seorang pengendara roda dua.

Keluhan warga tidak hanya soal antrean panjang, tetapi juga dampak langsung terhadap ekonomi keluarga. Banyak pekerja harian, ojek, dan nelayan mengaku aktivitas mereka terganggu akibat sulitnya mendapatkan BBM. Sebagian warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga mencapai Rp15.000 per liter demi tetap bisa beraktivitas,itu pun untuk hari ( kamis 18/12/2025) ini sudah tidak ad.

Warga juga mempertanyakan imbauan Disperindag agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan. Menurut mereka, pembelian BBM dilakukan murni untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk menimbun. “Kalau minyak mudah didapat, kami tidak mungkin antre ,” ujar warga lainnya.

Ketergantungan distribusi BBM Bengkalis pada satu jalur Roro aktif kembali disorot warga sebagai persoalan utama yang tidak pernah diselesaikan. Setiap kali terjadi gangguan, masyarakat selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara solusi jangka panjang dinilai tidak pernah disiapkan.

Hingga hari ini, masyarakat mengaku belum melihat langkah nyata dari Disperindag maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tidak ada kejelasan waktu normalisasi, tidak ada penjelasan rinci di lapangan, dan tidak ada jaminan pasokan.

Warga berharap pemerintah daerah berhenti menyampaikan klaim normatif dan segera turun langsung melihat kondisi riil. Bagi masyarakat, krisis BBM ini bukan sekadar antrean, tetapi persoalan hidup yang berdampak langsung pada nafkah, mobilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penulis: Harry

NATAL-ANDI-SUHAY-II

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *