BENGKALIS – Kompassindonesianews.com – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Rinto, SE, M.Si, menegaskan pentingnya disiplin, peningkatan kompetensi, serta budaya evaluasi kinerja dalam menjalankan tugas sebagai aparatur perencana pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Rinto saat menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada tujuh staf Bappeda Bengkalis, Senin (5/1/2026), di Ruang Rapat Zahari Bappeda Bengkalis.
Penyerahan SK disaksikan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bappeda. Sebelumnya, para penerima SK juga telah mengikuti penyerahan simbolis yang dilakukan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni pada kegiatan terpusat di Lapangan Tugu Bengkalis.
Dalam arahannya, Rinto menyampaikan bahwa evaluasi kinerja tahunan harus menjadi kebiasaan dalam organisasi, tidak hanya di tingkat pimpinan, tetapi hingga ke masing-masing bidang kerja. Evaluasi diperlukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Evaluasi penting agar kita tahu apa yang sudah dicapai dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Termasuk memperbaiki komunikasi dan tata kelola keuangan,” ujar Rinto.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi keuangan Bappeda Bengkalis tahun 2025 mencapai 91 persen dan seluruh kewajiban anggaran telah diselesaikan tanpa menyisakan utang.
Rinto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bappeda atas kerja keras dan dedikasi selama tahun 2025, sehingga pelaksanaan program perencanaan dapat berjalan sesuai target.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu yang baru menerima SK, terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika dan disiplin kerja, serta tidak mengabaikan kelengkapan administrasi sekecil apa pun.
Memasuki tahun 2026, Rinto menyebutkan bahwa Bappeda Bengkalis akan menghadapi berbagai agenda strategis, seperti Musrenbang kecamatan dan kabupaten, Forum Perangkat Daerah, serta Focus Group Discussion (FGD) pengusulan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dan pendapatan daerah.
“Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan visi dan misi Bupati Bengkalis berjalan dengan baik. Ini menuntut pola pikir yang lebih luas, terukur, dan strategis dalam setiap perencanaan,” pungkasnya.
Penulis Harry
